Wapres Minta BPJS Giatkan Gerakan Hidup Sehat

Penulis: Antara Pada: Kamis, 12 Jul 2018, 15:10 WIB Humaniora
Wapres Minta BPJS Giatkan Gerakan Hidup Sehat

MI/RAMDANI

WAKIL Presiden (Wapres), Jusuf Kalla meminta BPJS untuk menggiatkan gerakan nasional hidup sehat guna meningkatkan kesehatan masyarakat dan mengurangi penderita berobat ke rumah sakit.

"BPJS kalau mau hidup baik pertama harus mendukung hidup sehat agar semua tidak ke rumah sakit. Kalau semua orang, apa saja sakitnya masuk rumah sakit, BPJS akan defisit terus-menerus dan pada akhirnya bangkrut," kata Wapres dalam sambutan peresmian gedung Graha Rumah Sakit Islam Surabaya, Kamis (12/7).

Dia juga berpesan kepada BPJS agar bersinergi dengan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan lainnya termasuk masyarakat guna meningkatkan upaya hidup sehat.

Wapres mengatakan setidaknya ada empat unsur dalam menjaga kesehatan. Pertama genetika, terkait hal ini, menurut wapres, telah terwarisi di dalam tubuh manusia, sehingga sulit diubah.

Kedua, lingkungan. Lingkungan dapat diperbaiki. Dengan lingkungan yang bersih, maka kesehatan masyarakat terjaga. 

Dicontohkan bila selokan-selokan mampet, banjir, tentu akan membuat penyakit banyak bersarang. Untuk itu, hal ini perlu bersinergi dengan pemerintah daerah  dan masyarakat guna mengatasi berbagai masalah lingkungan.

Ketiga, kebiasaan. Apabila kebiasaan masyarakat tidak sehat, tentu akan banyak penyakit yang terjadi. Misalnya tidur terlalu malam, minum-minuman keras, merokok yang mengakibatkan munculnya penyakit.

Keempat, rumah sakit. Rumah sakit seharusnya menjadi fase terakhir dalam menjaga kesehatan di masyarakat. 

"Memang gawang terakhir kesehatan itu rumah sakit," kata Wapres.

Sementara itu dalam kesempatan tersebut, Wapres juga menyampaikan bahwa kesehatan masyarakat dibutuhkan untuk menjadikan sebuah bangsa itu maju. Melalui masyarakat yang sehat, produktifitas akan meningkat. 

"Bangsa yang maju adalah bangsa yang produktif," tandas Wapres. (OL-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More