Kresna Sekuritas: Satu Lagi Start-up E-Commerce akan IPO

Penulis: Fetry Wuryasti Pada: Kamis, 12 Jul 2018, 14:40 WIB Ekonomi
Kresna Sekuritas: Satu Lagi Start-up E-Commerce akan IPO

Ilustrasi

DIREKTUR Utama PT Kresna Sekuritas Octavianus Budiyanto mengatakan ada dua perusahaan yang sedang dalam proses untuk IPO dengan mereka sebagai penjamin pelaksana emisi. Salah satu di antaranya start up e-commerce

"Yang sedang on going ada dua lagi, satu grup dan satu lagi non grup. Kurang lebih sama, ada start up e commerce dan satunya di sektor riil. E-commerce-nya hampir sama dengan NFC ini dengan size serupa," kata Octavianus di Gedung BEI, Jakarta, Kamis (12/7).

Prospek perusahaan start up di Indonesia,kata pria yang akrab disapa Oki, kini mulai menggeser perhatian investor yang sebelumnya hanya berfokus pada perusahaan minyak dan gas. 

"Kalau dahulu the biggest emiten pasti perusahaan oil and gas. Sekarang tidak lagi, seperti Amazon dan Facebook, semua sudah (listed). Artinya semua global dunia sudah mulai melihat start up," katanya. 

Menurutnya, Indonesia dengan populasi 5 terbesar di dunia memiliki anak muda yang familiar dengan penggunaan gadget terutama menyangkut e-commerce

"Mau tidak mau investor berpindah ketertarikan ke sektor ini. Dari sisi emiten, agar sustain start up mereka harus punya keunikan yang bisa membuat mereka maju," tukas Oki. 

Pada hari ini, PT NFC Indonesia Tbk, perusahaan anak dari M Cash menyusul untuk melakukan pencatatan perdana saham (IPO). NCF merupakan start up e-commerce ketiga setelah Kioson dan M Cash melantai di bursa efek. 

NFC Indonesia menawarkan saham perdana 166,67 juta saham atau setara 25% dari total saham di harga penawaran Rp 1.850 per saham

NFC mengantongi dana IPO Rp308,33 miliar. Saham NFCX tercatat cukup diminati investor dengan  oversubscribed sebanyak 9,8 kali. Komposisi investor 28% asing sisanya investor lokal. Mayoritas investor institusi, untuk asing ada di Australia, Malaysia, Singapura dan Hongkong.(OL-3)
 

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy meminta sekolah untuk melakukan pengecekan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). Hal itu dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan SKTM agar diterima di sekolah negeri. Pasalnya, dalam Permendikbud 14/2018 tentang PPDB disebutkan kuota minimal untuk siswa tidak mampu sebanyak 20%. Apakah Anda setuju pihak sekolah harus melakukan pengecekan dan tidak langsung menerima begitu saja SKTM tanpa verifikasi ke lapangan?





Berita Populer

Read More