Pemerintah Minoritas Ceko Menang Suara Parlemen

Penulis: Irene Harty Pada: Kamis, 12 Jul 2018, 14:25 WIB Internasional
Pemerintah Minoritas Ceko Menang Suara Parlemen

AFP

PEMERINTAHAN minoritas miliarder Perdana Menteri Ceko Andrej Babis memenangkan pemungutan suara parlemen, Kamis (12/7) dan menjadi pemerintahan yang didukung oleh partai Sosial Demokrat pertama sejak runtuhnya komunisme 1989.

"Parlemen telah menyuarakan kepercayaan pada kabinet," kata Ketua Parlemen Radek Vondracek setelah sesi marathon yang berlangsung lebih dari 16 jam.

Sebanyak 105 anggota parlemen dari 196 yang hadir di 200 kursi untuk memilih, mendukung kabinet minoritas Babis sedangkan 91 menentang.

Babis membutuhkan waktu sembilan bulan untuk membentuk kabinet setelah dia memenangkan pemilu Oktober lalu, dengan mitra potensial yang awalnya menuding dirinya melakukan penipuan subsidi Uni Eropa.

Dia akhirnya mencapai kesepakatan dengan koalisi minoritas dengan Sosial Demokrat pada Juni. Tetapi dengan hanya 93 kursi di parlemen mereka harus mengandalkan dukungan dari Partai Komunis, yang mengontrol 15 kursi.

Komunis pro-Rusia dan anti-NATO yang berjanji akan mendukung Babis dengan imbalan posisi di perusahaan-perusahaan milik negara, memberi mereka peran dalam pemerintahan, meskipun yang tidak resmi, untuk pertama kalinya sejak rezim Komunis jatuh.

"Situasi ini baru, ini adalah pergeseran, tapi itu bukan revolusi. Komunis memiliki pengalaman dengan dukungan dan bahkan mengatur pada tingkat regional dan kota," tutur Tomas Lebeda, analis politik dari Universitas Palacky di kota timur Olomouc.

Ratusan pengunjuk rasa berkumpul di luar gedung parlemen pada Rabu (11/7) untuk memprotes Partai Komunis, menggemakan protes yang lebih besar di seluruh negara Uni Eropa pada Juni.

Saat Babis keluar untuk menemui para demonstran, dia dicemooh bahkan dilempari botol plastik.

Lebeda mengatakan dia berharap kabinet menikmati stabilitas dasar untuk beberapa waktu.

"Tapi kabinet minoritas selalu kurang stabil, dan ini juga kabinet koalisi. Stabilitasnya tidak akan terlalu besar," tambahnya. (AFP/OL-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

MENTERI Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan berdasarkan pembicaraan dengan Google, raksasa internet itu akan berhenti menerima iklan politik jelang Pilpres 2019. Ini merupakan kebijakan pihak Google untuk tidak terlibat dalam ranah politik. Bagaimana menurut Anda kebijakan Google ini?





Berita Populer

Read More