Hadapi Persoalan Lahan, Warga Transmigrasi Asal Bali Mengadu ke Gubernur

Penulis: Arnoldus Dhae Pada: Kamis, 12 Jul 2018, 13:30 WIB Nusantara
Hadapi Persoalan Lahan, Warga Transmigrasi Asal Bali Mengadu ke Gubernur

MI/Arnoldus Dhae

GUBERNUR Bali Made Mangku Pastika yang didampingi beberapa Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Provinsi Bali menerima audensi dari Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Sulawesi Tenggara yang merupakan transmigran asal Bali. 

Rombongan transmigrasi asal Bali ini mengadu ke Gubernur Bali atas persoalan sengket lahan yang dihadapinya di Sulawesi Tenggara. Rombongan diterima di ruang kerja Gubernur Bali, Kamis (12/7). 

Rombongan PHDI Sulteng bertemu Pastika guna menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi para warga transmigran di Provinsi Sultengg. Persoalan itu mengerucut pada warga Desa Amahola I Maramo, Konawe Selatan, Sulteng. 

Dalam pertemuan tersebut, anggota PHDI Sulteng Wayan Darmada menyampaikan, ada banyak warga transmigran asal Bali yang sudah mengikuti program transmigrasi sekitar 10 tahun mulai bulan Desember 2008. 

"Mereka datang ke Sulteng tepatnya Desa Amahola I Maramo, Konawe Selatan. Saat ini sedang mengalami permasalahan yang dinilai bisa mengganggu kelangsungan masa depan mereka. Masalah tersebut terutama terkait permasalahan sertifikat lahan yang mereka tempati saat ini," ujar Darmada. 

Darmada menceritakan permasalahan timbul setelah ada perusahaan perkebunan yang masuk ke wilayah mereka. Setelah perusahan perkebunan itu masuk,  patok batas lahan perusahaan sudah mengambil lahan yang menjadi hak para transmigran seluas 90 hektare. 

Di satu sisi, lahan garapan yang ditempati para transmigran belum memiliki sertifikat. Saat ini, dari 600 pengajuan sertifikat seluruh warga, yang baru terbit hanya 108 sertifikat. 

Adanya kegelisahan kepemilikan lahan yang tidak sah karena belum memiliki sertifikat apabila terjadi konflik dengan perusahaan tersebutlah  yang mendorongnya untuk menyampaikan pengaduan ke Pemprov Bali, yang diharapkan bisa memfasilitasi keluhan ke Pemprov Sulteng. 

Tidak hanya itu, total jumlah warga transmigran yang berjumlah sekitar 200 KK yang diantaranya berasal dari Bali sebanyak 50 KK, Jawa 50 KK, dan warga setempat sekitar 100 KK tersebut juga mengalami kendala infrastuktur jalan, penerangan dan air bersih. 

“Saat ini warga kami terisolasi, walaupun ini bukan wewenang dan tugas Gubernur Bali atau Pemprov Bali, tapi kami mohon bisa difasilitasi dengan Pemprov Sulteng agar permasalahan ini bisa selesai,” ujar Darmada.

Mendengar hal tersebut, Gubernur Pastika yang juga pernah mengecap pengalaman sebagai seorang transmigran mengaku pernah merasakan hal yang serupa. Untuk itu, Gubernur Pastika berjanji akan segera menindaklanjuti sesuai kedinasan dengan mengirim surat resmi ke pihak Pemprov Sulteng. 

“Ini bukan hanya menyangkut warga Bali yang transmigrasi ke sana, ini bukan masalah suku atau agama. Ini masalah nasional karena di sana juga ada warga Jawa, ini urusan hak para transmigran. Kami akan coba bersurat ke Gubernur Sulteng, setelah itu kita lihat penanganannya, kalau belum nanti kita coba bikin pengaduan ke Ombudsman,” tegas Pastika seraya memerintahkan Pimpinan OPD dalam hal ini Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Bali untuk menindaklanjutinya. 

“Kalau bisa jangan hanya sekedar surat, nanti berangkat langsung kesana untuk pengajuan suratnya, dan lihat kondisi warga di sana,” pungkas Pastika. (OL-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More