Anies Baswedan Tak Mau Balai Kota Digunakan Kegiatan Politik Praktis

Penulis: Nicky Aulia Widadio Pada: Kamis, 12 Jul 2018, 12:58 WIB Politik dan Hukum
Anies Baswedan Tak Mau Balai Kota Digunakan Kegiatan Politik Praktis

ANTARA/Galih Pradipta

GUBERNUR DKI Jakarta, Anies Baswedan membantah isu deklarasi dukungan dari Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) terhadap dirinya untuk maju sebagai calon presiden di Pilpres 2019 mendatang.

Anies mengatakan memang akan menggelar halalbihalal bersama KAHMI pada malam hari ini di Balai Kota, Jakarta. Namun, dia menegaskan acara itu tidak ada sangkut pautnya dengan isu politik. Ia pun tidak ingin agenda tersebut batal hanya karena isu hoax yang beredar. Dia bahkan menganalogikan aksi penyebar isu hoax ini sebagai 'terorisme'.

"Enggak lah, tidak. Cek aja sama KAHMI, tidak ada urusan. Saya bilang kalau mau pakai tempat ini tidak boleh ada kegiatan politik praktis. Jangan sampai kalah sama pengacau. Ini 'terorisme' main ini," ucapnya, di Jakarta, Kamis (12/7)

Anies menyebutkan agenda halalbihalal dengan KAHMI di Balai Kota telah lama dijadwalkan. Ia pun tidak mengetahui siapa yang membuat isu tersebut. Untuk diketahui, undangan deklarasi dukungan KAHMI untuk Anies beredar di aplikasi group whatsapp. Di situ tertera bahwa deklarasi akan dilaksanakan di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, pada Kamis malam pukul 19.00 hingga 22.00. Pada undangan itu, tertera pula nama Presidium KAHMI, Siti Zuhro dan Sekretaris Jendral KAHMI, Manimbang Kahariady.

"Ini ada orang yang bikin. Ada aja orang yang waktunya longgar untuk bikin beginian. Justru itu menunjukkan betapa kita harus selalu konfirmasi karena akan selalu ada seperti ini," tambah dia.

Sebelumnya, KAHMI juga sudah mengklarifikasi informasi tersebut. Koordinator Presidium, Siti Zuhro menuturkan berita tersebut tidak benar.

"Dengan alasan apa pun instansi pemerintah tidak diperkenankan digunakan untuk kegiatan politik praktis. Berita tersebut adalah manuver politik yang tidak bertanggungjawab," ujar Siti. (OL-7)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More