KPK Sita Dokumen Anggaran Rp1,15 Triliun

Penulis: MR/P-3 Pada: Kamis, 12 Jul 2018, 08:50 WIB Politik dan Hukum
KPK Sita Dokumen Anggaran Rp1,15 Triliun

MI/AMPELSA
KPK GELEDAH DISDIK DAN DINKES ACEH: Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa koper seusai menggeledah kantor Gedung B Dinas Pendidikan, di Banda Aceh, Aceh, kemarin. KPK menggeledah kantor Dinas Pendidikan Gedung B dan Dinas Kesehatan Aceh,

KPK kembali melakukan penggeledahan. Kali ini yang disasar ialah Kantor Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Aceh terkait dengan kasus Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) yang menjerat Gubernur nonaktif Aceh Irwandi Yusuf dan Bupati Bener Meriah, Ahmadi.

Tim penyidik KPK menggeledah ruangan Kepala Bidang Sarana Prasarana. Mereka datang sekitar pukul 10.30 WIB kemudian meninggalkan lokasi itu sekitar pukul 14.00. Beberapa koper yang diduga berisi dokumen sitaan dibawa masuk ke mobil milik tim penyidik.

Saat penggeledahan berlangsung, semua pegawai dan staf yang berada di lokasi tidak diizinkan keluar-masuk. Pintu pagar langsung ditutup dan dijaga ketat personel polisi bersenjata lengkap.

Selain menggeledah Gedung B, KPK juga menyegel ruang Kepala Dinas Pendidikan di Gedung A di Jalan Teungku Muhammad Daur Beireueh. Ruangan pertemuan di sebelah ruang kepala dinas ikut dipasang segel KPK.

Kepala Dinas Pendidikan, Syaridin, saat itu tidak berada di kantor. Dia disebut-sebut sedang berada di Jakarta dalam rangka suatu keperluan.

Kemudian pada hari yang sama KPK juga menggeledah Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Aceh. Sejumlah ruangan juga digeledah untuk mencari bahan atau dokumen yang dianggap penting untuk pengusutan kasus dana otsus.

Di sana tim penyidik mendapatkan dokumen anggaran senilai Rp1,15 triliun. Semua dokumen penting dibawa oleh tim penyidikan KPK. Saat penggeledahan, Kepala Dinas Kesehatan Aceh Hanif sedang keluar Aceh. Hanif sedang berada di Jakarta.

Sehari sebelumnya, yakni pada Selasa (10/7), komisi antirasywah juga menggeledah empat kantor dinas di wilayah ujung barat Indonesia itu, yakni Kantor Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Aceh, Kantor Dinas Pemuda Olahraga (Dispora) Aceh, Kantor Bupati Bener Meriah, dan Kantor Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Bener Meriah.

Sementara itu, KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap 15 saksi dari unsur pemerintahan dan swasta di Banda Aceh dan Bener Meriah. "Kejujuran para saksi dalam memberikan keterangan akan membantu penanganan perkara ini," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, kemarin. (MR/P-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

MENTERI Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan berdasarkan pembicaraan dengan Google, raksasa internet itu akan berhenti menerima iklan politik jelang Pilpres 2019. Ini merupakan kebijakan pihak Google untuk tidak terlibat dalam ranah politik. Bagaimana menurut Anda kebijakan Google ini?





Berita Populer

Read More