Wapres Bela Mantan Menag Terkait DOM

Penulis: Putri Anisa Yuliani Pada: Kamis, 12 Jul 2018, 08:25 WIB Politik dan Hukum
Wapres Bela Mantan Menag Terkait DOM

ANTARA FOTO/Wibowo
Wakil Presiden Jusuf Kalla (tengah) bersalaman dengan pemohon selaku terpidana kasus korupsi penyelenggaraan dana haji pada 2010-2013 dan penggunaan dana operasional menteri, Suryadharma Ali (kiri) usai memberikan kesaksian dalam sidang Peninjauan Kembali

PEMERINTAH tidak pernah menentukan aturan penggunaan dana operasional menteri. Pernyataan itu diberikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla yang hadir menjadi saksi dalam persidangan peninjauan kembali terpidana korupsi pengelolaan dana haji serta penyelewengan dana operasional menteri (DOM), Suryadharma Ali.

Menurut pria yang akrab disapa JK itu, pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan No 268/PMK.05/2014 telah membuat penggunaan dana operasional menteri fleksibel.

"Awalnya pemerintah mengatur melalui PMK No 03/PMK 06.2006 untuk pemberian dana tersebut, kemudian diperbaiki dalam PMK 268 yang memberikan keleluasaan untuk gunakan dana operasional menteri," kata JK di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta, Rabu (11/7).

JK pun membeberkan alasan perbaikan PMK itu, yakni agar tidak ada lagi kebutuhan pemerintah terhadap laporan pertanggungjawaban menteri atas penggunaan dana operasional tersebut sebagai salah satu kewajiban administrasi.

"Ya, PMK 3 memang dibutuhkan pertanggungjawaban, tetapi keluarnya PMK yang baru berarti mencabut PMK nomor 3 itu sehingga tidak perlu ada pertanggungjawaban detail lagi," ujarnya.

Namun demikian, JK menyebut tak seluruhnya penggunaan dana operasional menteri bisa digunakan secara fleksibel.

Tidak seluruhnya

Menurutnya, dari jumlah Rp120 juta yang didapat setiap menteri, hanya 20% yang peruntukannya diatur dan harus memiliki pertanggungjawaban. Sementara sisanya sebanyak 80% tidak perlu pertanggungjawaban.

"Katakanlah ada tamu diberikan tiket pulang, jadi ya boleh kecuali yang 20% harus jelas pertanggungjawabannya," tuturnya.

Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali puas dengan keterangan Wakil Presiden Jusuf Kalla. "Pak JK ialah atasan saya langsung, mengerti apa tugas-tugas menteri dan memahami aturan-aturan yang berkaitan dengan dana operasional menteri. Jadi, saya merasa cukup apa yang telah beliau berikan keterangan pada hari ini dan mudah-mudahan bisa dipahami semua pihak," kata Suryadharma seusai sidang.

Sebelumnya, Suryadharma Ali divonis enam tahun penjara dengan denda Rp300 juta oleh Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta pada 11 Januari 2016 lalu. Melalui proses banding justru upaya bandingnya pada 2 Juni 2016 pun ditolak oleh Pengadilan Tinggi Jakarta

PT Jakarta malah memperberat hukumannya menjadi 10 tahun penjara. Ia dinilai terbuka menyalahgunakan wewenangnya sebagai pemegang penyelenggaraan ibadah haji 2010-2013 dan pengelolaan dana haji.

Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu pun dianggap memanfaatkan sisa kuota haji nasional dengan tidak berdasarkan prinsip keadilan.

Atas penyalahgunaan wewenangnya, Suryadharma dianggap merugikan keuangan negara sebesar Rp27.283.090.068 dan 17.967.405 riyal Saudi.

Suryadharma juga dianggap menggunakan dana operasional menteri untuk kepentingan pribadinya. Selama menjadi menteri, DOM yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diterima Suryadharma berjumlah Rp100 juta per bulan.

Kuasa hukum SDA, Rullyandi, enggan membeberkan siapa lagi saksi yang akan dipanggil untuk meringankan kliennya. (P-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

MENTERI Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan berdasarkan pembicaraan dengan Google, raksasa internet itu akan berhenti menerima iklan politik jelang Pilpres 2019. Ini merupakan kebijakan pihak Google untuk tidak terlibat dalam ranah politik. Bagaimana menurut Anda kebijakan Google ini?





Berita Populer

Read More