Sri Sultan Perintahkan Dinas Pendidikan Pastikan Keabsahan SKTM

Penulis: Agus Utantoro Pada: Kamis, 12 Jul 2018, 08:18 WIB Nusantara
Sri Sultan Perintahkan Dinas Pendidikan Pastikan Keabsahan SKTM

MI/Agus Utantoro
GUBERNUR Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X

GUBERNUR Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X memerintahkan seluruh jajaran Dinas Pendidikan di DIY memastikan keabsahan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) yang digunakan dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) se-DIY.

"Saya minta dinas untuk ketat mengawasi itu, baik di tingkat satu maupun dua," kata Sultan di Kompleks Kantor Gubernuran, Kepatihan Yogyakarta, Kamis (12/7).

Gubernur mengemukakan pencermatan itu antara lain melalui jenjang penerbitan SKTM mulai dari level desa/kelurahan hingga Dinas Sosial. Dan, lanjutnya, masing-masing jenjang yang terkait dengan penerbitan SKTM diminta tidak bohong dan tidak dibohongi oleh yang mengajukan permintaan.

Sri Sultan HB X berharap agar dalam penerbitan dan pemanfaatan SKTM ini tidak ada penyalahgunaan maupun manipulasi.

"Harapan saya, kasus seperti itu (manipulasi SKTM) tidak terjadi di DIY," kata Ngarsa Dalem.

Manipulasi dalam pengurusan SKTM, tambahnya, merupakan perilaku yang tidak mendidik karena merupakan hak pendaftar PPDB yang betul-betul tidak mampu.

"Kalau kaya ya kayalah karena itu kan hanya fasilitas untuk masuk di sekolah-sekolah tertentu," katanya.

Sebelumnya, Sekretariat Bersama Pos Pengaduan PPDB DIY 2018 mencatat ada beberapa orang mampu mendaftarkan anaknya memakai SKTM di DIY. Salah satunya adalah seorang kontraktor di Kabupaten Bantul.

Sementara itu, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Bantul menegaskan, penerbitan SKTM bagi warga sudah sesuai dengan kriteria.

"Kami terbitkan SKTM untuk PPDB itu atas dasar rapat di Disdikpora (Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga) DIY, disepakati juga kriterianya untuk diterbitkan SKTM," kata Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial Dinsos, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bantul Saryadi di Bantul, Rabu (11/7).

Hingga saat ini, imbuhnya, Dinsos P3A Kabupaten Bantul telah menerbitkan sekitar tiga ribuan SKTM untuk warga yang mengajukan untuk mengikuti penerimaan peserta didik baru (PPDB) tingkat SMA/SMK 2018, seuai arahan Disdikpora DIY.

Kriteria yang disepakati untuk diberikan SKTM itu adalah mereka yang masuk basis data terpadu (BDT) kemiskinan atau masuk dalam program keluarga harapan (PKH) maupun Program Indonesia Pintar dari pemerintah.

"Kami berpegang pada tiga data itu, pokoknya kalau minta SKTM, kita verifikasi dan cek dulu, kalau sesuai kita terbitkan, kalau tidak, tidak kita berikan," katanya.

Terkait dengan kemungkinan pemalsuan SKTM, Saryadi mengatakan, pihaknya tidak mengetahui pasti, akan tetapi jika dipalsukan akan ketahuan karena dalam surat tersebut terdapat identitas yang sudah terekam dalam database kemiskinan.

Karena itu, ujarnya, SKTM yang diterbitkan dipastikan terekam dan ada berkas persyaratannya.  

"Jadi dipalsu atau tidak bisa dikroscek ke sini, namanya siapa? di register ada tidak, kalau kita lihat di register ada mestinya sudah benar," katanya.

Ia menjelaskan, pada waktu instansinya menerbitkan SKTM, pihaknya sudah melakukan verifikasi antara salinan persyaratan dengan aslinya, sehingga kalau SKTM diragukan bisa cek lagi dalam register.

Saryadi menegaskan, sebetulnya Dinsos tidak ada tupoksi (tugas pokok dan fungsi) terbitkan SKTM. Dan sejauh ini kita belum dapatkan laporan terkait SKTM bermasalah.

Sedangkan Kejaksaan Negeri Sleman segera menerjunkan tim untuk mengumpulkan informasi terkait dengan penerbitan SKTM yang digunakan untuk PPDB.

Kepala Kejaksaan Negeri Sleman Bambang Surya Irawan mengatakan, tim khususnya dari jajaran intelejen telah berada di lapangan.

"Tapi ini sifatnya tertutup. Hanya kami dapat memastikan, tim telah terjun ke lapangan guna mengumpulkan informasi," katanya. (OL-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

MENTERI Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan berdasarkan pembicaraan dengan Google, raksasa internet itu akan berhenti menerima iklan politik jelang Pilpres 2019. Ini merupakan kebijakan pihak Google untuk tidak terlibat dalam ranah politik. Bagaimana menurut Anda kebijakan Google ini?





Berita Populer

Read More