Prabowo Tersandera Cawapres

Penulis: Rudy Polycarpus Pada: Kamis, 12 Jul 2018, 07:10 WIB Politik dan Hukum
Prabowo Tersandera Cawapres

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto -- ANTARA FOTO/Meli Pratiwi

PRABOWO Subianto, penantang terkuat petahana Joko Widodo pada Pilpres 2019, tengah berada dalam posisi dilematis.

Ketua Umum Partai Gerindra itu belum juga tuntas bernegosiasi dengan sekondannya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang kukuh meminta Prabowo memilih calon pendamping dari sembilan nama kader yang disorongkan Majelis Syuro PKS.

"Prabowo dilematis. (Partai) koalisinya mengajukan syarat yang tinggi. Saya pikir bisa mepet sampai pendaftaran pilpres," kata Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari kepada Media Indonesia, kemarin.

Di tengah posisi Prabowo yang tersandera itu, lanjut Qodari, pemimpin partai berlambang kepala burung garuda itu diminta menentukan pilihannya berdasarkan kebutuhan logistik dan elektabilitas.

"Menggandeng Partai Demokrat ialah pilihan paling rasional. Demokrat punya logistik kuat dan elektabilitas Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) relatif seimbang dengan kandidat lain," ujar Qodari.

Apabila Gerindra berkoa-lisi dengan Demokrat, Qodari memprediksi PKS dan PAN akan bergabung. "Karena tidak cukup suaranya jika PAN dan PKS membentuk koalisi baru lagi."

Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting Djayadi Hanan sepakat dengan Qodari. Negosiasi Gerindra dengan partai koalisi soal siapa pendamping Prabowo masih berlangsung alot.

"Kini, setiap partai mengajukan syarat tinggi. Akan tetapi, akhirnya partai akan bersikap realistis karena mereka saling membutuhkan untuk menghadapi Jokowi. Nanti setelah negosiasi muncul syarat lebih realistis seperti kursi menteri," ungkap Djayadi.

Sudah mengerucut

Dalam menanggapi semua itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono menegaskan koalisi masih solid hingga kini.

Gerindra menepis sinyalemen adanya parpol koalisi yang memilih hengkang apabila kadernya tidak menjadi pendamping Prabowo.

"Tidak ada ancaman itu. Sekarang siapa capres-cawapres masih dibahas," kata Ferry.

Sejauh ini, Ferry berkeyakinan baik PK maupun PAN juga tengah mematangkan format koalisi.

"Prabowo merupakan capres yang memiliki tingkat popularitas dan elektabilitas paling tinggi. Kini, siapa cawapresnya. Semua nama usulan PKS, PAN, dan Demokrat pasti dibicarakan, termasuk dari kalangan nonpartai politik."

Menurut Ferry, Prabowo sudah meminta pimpinan PKS dan PAN juga segera membuka pintu tambahan koalisi partai lain seperti Demokrat. Gerindra dan mitra koalisi juga tengah menunggu putusan uji materi di MK terkait dengan Pasal 222 UU No 7/2017 tentang Pemilu soal presidential threshold.

"Nanti pasti mengubah konstelasi. Kalau Pak Jokowi mau mengumumkan cawapresnya, silakan. Jangan menunggu kami," ujar Ferry.

Sebaliknya, Ketua DPP Partai Gerindra Desmond J Mahesa mengkritisi partai koalisi yang akan menantang Jokowi kelak. Dia menilai koalisi itu semu karena mengejar kekuasaan, bukan untuk kepentingan rakyat. Desmond menyesalkan pernyataan elite PKS soal syarat cawapres yang tidak bisa ditawar.

"Saya khawatir, kita belum fokus menang, tetapi sudah rebutan. Kalau aku tidak dapat ini, aku enggak akan dukung, kan repot," tutur Desmond.

Sementara itu, kemarin, Presiden Joko Widodo menyampaikan calon pendampingnya dalam Pilpres 2019 sudah mengerucut dari 10 nama menjadi tinggal lima nama.

Jokowi mengakui kelima cawapres itu masih dibicarakan dengan partai koalisi yang telah mendeklarasikan dirinya sebagai capres di Pilpres 2019. "Ini masih proses penggodok-an," tandas Jokowi di Istana Negara, Jakarta, kemarin. (Gol/Nur/BY/Ant/X-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More