Tarif JKN untuk RS Swasta Diubah

Penulis: (Ind/H-2) Pada: Rabu, 11 Jul 2018, 22:36 WIB Humaniora
Tarif JKN untuk RS Swasta Diubah

Antara

UNTUK merangsang rumah sakit (RS) swasta agar bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, dibutuhkan penyesuaian tarif INA CBG's. Dengan tarif yang lebih tinggi, diharapkan RS swasta yang menjadi pelayan pasien BPJS juga bisa terus berkembang.

"Pemerintah menyadari tarif yang ada saat ini dianggap kurang. Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan imbuhnya tengah menyusun finalisasi tarif yang baru. Akhir 2019 sudah bisa difungsikan," ujar Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan, Bambang Wibowo, dalam dialog terbuka masalah pembangunan terkait implementasi JKN di Jakarta, Rabu (11/7).

INA CBG's merupakan sistem pembayaran pada program JKN yang dilakukan dengan sistem paket berdasarkan penyakit yang diderita pasien.

Menurut Bambang, sejak era JKN pemanfaatan fasilitas kesehatan terus tumbuh dari waktu waktu. Adapun penambahan jumlah RS per tahun di Indonesia sekitar 90 unit, mayoritas RS swasta. Saat ini, masih sedikit RS swasta yang berkerja sama dengan BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara JKN.

"Masih dibutuhkan 1.180 fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan 63 apotik dan 121 RS swasta pada 2018 untuk memenuhi target pemerintah," kata Bambang.

Pada kesempatan sama, Ketua Kompartemen JKN Asosiasi Rumah Sakit Indonesia (ARSI), Fajaruddin Sihombing, menyampaikan selama ini RS swasta, terutama yang sudah lama beroperasi, sedikit sulit beradaptasi dengan tarif INA CBGs apabila menjadi mitra BPJS Kesehatan. Karena itu, banyak RS swasta yang hingga saat ini belum bergabung dalam JKN.

Selain itu, lanjutnya, meski dari segi regulasi untuk JKN, RS swasta dan pemerintah diatur melalui peraturan yang sama tetapi ada pembedaan dari sisi dukungan. "Dukungannya masih berbeda, pengadaan obat di RS pemerintah sudah pakai e-purchasing, di swasta belum," tuturnya.

Problem lainnya, RS-RS swasta kecil di daerah banyak yang kekurangan tenaga kesehatan, seperti dokter spesialis, radiolog, dan perawat. "Tenaga kesehatan di daerah banyak bekerja di RS pemerintah."

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More