Iran Minta RI Dukung Kesepakatan Nuklir

Penulis: Rudy Polycarpus Pada: Rabu, 11 Jul 2018, 22:10 WIB Internasional
Iran Minta RI Dukung Kesepakatan Nuklir

ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

WAKIL Presiden Iran urusan Perempuan dan Keluarga Masoumeh Ebtekar meminta Pemerintah Indonesia mendukung Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) atau kesepakatan nuklir Iran.

Permintaan dukungan itu disampaikan setelah Presiden AS Donald Trump mundur dari kesepakatan tersebut.

"Saya datang ke Indonesia sebagai utusan Presiden (Hassan) Rouhani untuk Presiden Joko Widodo terkait perkembangan terakhir soal kesepakatan nuklir dunia, khususnya penarikan diri Amerika Serikat," kata Masoumeh seusai bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Jakarta, Rabu (11/7).

Dalam kesepakatan ini, Iran menyetujui membatasi pengayaan uranium dan berjanji tidak akan membuat bom nuklir selama 10 tahun dari sejak kesepakatan ditandatangani, 2015. Sebagai imbalan, sanksi ekonomi internasional dicabut.

Trump sejak awal mengkritik JCPOA, karena dianggap terlalu menguntungkan Iran. Pencairan dana milik Iran ASD 110 miliar yang dibekukan bank-bank negara Barat dan keleluasaan Iran mengekspor minyak dianggap meluaskan pengaruh negara tersebut.

Iran yang merasa selama ini telah patuh pada kesepakatan nuklir, bukan saja mengancam akan mengaktifkan kembali produksi uraniumnya, melainkan juga akan keluar dari Traktat Nonproliferasi Nuklir.

Sebagai anggota baru Dewan Keamanan PBB, Iran berharap bantuan pengaruh Indonesia di forum internasional.

"Bagaimana upaya-upaya yang berbeda harus dilakukan untuk mempertahankan Traktat Nonproliferasi Nuklir. Di mana kesepakatan internasional didasarkan pada dewan keamanan dan resolusi (PBB), untuk melindungi perdamaian dan keamanan dunia saat ini," tandasnya.

Terkait hal itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan Indonesia tetap percaya kekuatan negosiasi. Menurut Retno, akan selalu ada solusi dari setiap negosiasi agar tidak menggangu perdamaian dunia.

"Kita menyesalkan penarikan diri itu. Tapi kita berharap agar pihak-pihak lain yang ada di JCPoA terus melanjutkan kesepakatan yang sudah ada di dalam JCPoA itu. Pada 6 Juli di Wina, Austria, ada pertemuan tingkat menteri untuk joint commision JCPoA. Kalau kita baca isi hasil pertemuan, itu memberikan harapan baru, memberikan platform baru bahwa JCPoA ini dapat dilanjutkan," tuturnya.

Pertemuan yang berlangsung selama satu jam itu juga membahas soal kerja sama investasi perdagangan. Ada beberapa bidang investasi yang hendak dipertajam kedua negara, seperti perminyakan dan e-commerce.

Kalla mengungkapkan, proses penjajakan kerja sama ini sudah sampai ke tahap pembicaraan teknis. Kerja sama tersebut juga dilakukan untuk mengantisipasi dibukanya embargo oleh Amerika Serikat kepada Iran.

"Itu sejak lama sebenarnya, dulu masih zamannya Ahmaddinejad, sekarang juga masih dijajaki lagi secara teknis," pungkasnya. (OL-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

MENTERI Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan berdasarkan pembicaraan dengan Google, raksasa internet itu akan berhenti menerima iklan politik jelang Pilpres 2019. Ini merupakan kebijakan pihak Google untuk tidak terlibat dalam ranah politik. Bagaimana menurut Anda kebijakan Google ini?





Berita Populer

Read More