Mengobati Demam Surat Miskin

Penulis: Nanang Martono Ketua Prodi S-1 Sosiologi Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Doktor Sosiologi Pendidikan Universite de Lyon, Prancis Pada: Kamis, 12 Jul 2018, 06:00 WIB Opini
Mengobati Demam Surat Miskin

tiyok

PENERAPAN sistem zonasi dalam PPDB (penerimaan peserta didik baru) untuk tingkat SMP dan SMA (dan yang sederajat) telah memasuki tahun kedua. Sistem zonasi ialah ide yang dimunculkan Mendikbud Muhadjir Effendy untuk menghapus dikotomi sekolah favorit dan tidak favorit.

Sistem itu mengharuskan siswa bersekolah di sekolah terdekat dengan tempat tinggalnya. Sekolah juga tidak boleh menolak siswa yang bertempat tinggal dekat dengan sekolah tersebut.

Gagasan Mendikbud itu sudah selayaknya mendapat dukungan dari berbagai pihak, terutama masyarakat. Dikotomi itu selalu memosisikan sekolah pilihan pertama sebagai sekolah mahal yang hanya dapat diakses siswa kelas atas. Sementara itu, siswa dari kelas bawah mustahil dapat merasakan 'kenyamanan' bersekolah di sekolah pilihan pertama meskipun mereka tinggal dekat dengan sekolah.

Zonasi sekolah memberikan angin segar bagi kelompok siswa yang selama ini tidak memiliki kesempatan masuk ke 'sekolah mahal'. Sekarang mereka dapat menekan biaya sekolah karena dapat bersekolah di sekolah terdekat dengan tempat tinggal meskipun mereka tidak memiliki prestasi akademik yang bagus. Selain itu, mereka dapat menghemat biaya transportasi.

Sistem zonasi menantang sekolah-sekolah yang selama ini nyaman dengan predikat 'sekolah favorit' untuk membuktikan kemampuannya. Benarkah mereka mampu mendidik siswa dengan kemampuan di bawah standar menjadi 'siswa genius'? Atau, mereka sebenarnya menjadi favorit karena mereka sebenarnya hanya 'mengolah' siswa yang sudah cerdas 'dari sananya'.

Begitu halnya dengan guru yang selama ini ditempatkan di sekolah-sekolah favorit. Mereka juga dipaksa keluar dari zona nyaman. Kini kompetensi guru di sekolah favorit diuji dan dipertaruhkan dengan mengajar siswa dengan kemampuan akademik yang sangat beragam. Mereka kini tidak hanya mendidik siswa-siswa cerdas 'bawaaan dari sekolah asalnya'.

Surat sakti SKTM
Ada yang unik dalam proses PPDB tahun ini. Keunikan itu muncul tatkala pemerintah mengharuskan setiap sekolah untuk 'memprioritaskan' siswa tidak mampu yang berada pada zonasi sekolah tersebut. Dengan kata lain, sekolah tidak boleh menolak siswa tidak mampu yang berdomisili dekat dengan sekolah.

Untuk membuktikan apakah siswa tersebut tergolong siswa mampu dari sisi ekonomi atau tidak, siswa cukup menunjukkan SKTM (surat keterangan tidak mampu) yang harus dimintakan dan ditandatangani pejabat RT sampai camat.

Aturan itu telak memotong akses siswa dari keluarga menengah ke atas untuk masuk ke sekolah yang diinginkannya meskipun ia pintar dan berdomisili dekat dengan sekolah tempat ia mendaftar. Alhasil, banyak orangtua rela meminta SKTM meski sebenarnya mereka termasuk golongan mampu bahkan sangat kaya. Atau, banyak orangtua kaya yang rela membawa SKTM dengan harapan anak mereka dapat diterima di sekolah favorit.

Ada temuan di beberapa sekolah, ketika ada orangtua siswa yang datang mengendarai mobil, tetapi tetap melampirkan SKTM. Karena itu, jadilah SKTM 'surat keterangan tidak malu', atau 'surat keterangan tergeletak di mobil'. Inilah fenomena yang terjadi, banyak orangtua kaya mengaku miskin tanpa malu. Sistem zonasi harus berhadapan dengan mentalitas masyarakat yang bobrok.

Siapa berhak menilai
Ketika banyak SKTM asli tapi bohong bertebaran di sekolah-sekolah, menurut saya, yang perlu direnungkan ialah siapa sebenarnya yang berhak menentukan sebuah keluarga termasuk keluarga mampu (kaya) atau tidak mampu (miskin)?

Di sisi lain, pemerintah sebenarnya sudah merumuskan beberapa indikator keluarga miskin, tetapi indikator itu sering kali tenggelam di tingkat desa bahkan RT sebagai pintu pertama penerbitan SKTM. Dugaan 'ada uang, ada SKTM' pun sangat mungkin terjadi sehingga aparat RT sampai kecamatan tidak pernah memverifikasi kebenaran pengakuan pemohon SKTM.

Verifikasi seharusnya tidak dilakukan sekolah, tetapi pihak berwenang, yaitu aparat desa sampai kecamatan. Jika sekolah harus memverifikasi atau menguji kebenaran SKTM, berapa waktu yang diperlukan sekolah untuk memverifikasi semua SKTM? Parahnya, di beberapa sekolah juga dijumpai lebih dari 50% pendaftar menggunakan SKTM.

Memprioritaskan siswa tidak mampu untuk mengakses pendidikan bukanlah kebijakan yang salah. Akan tetapi, jangan sampai tujuan mulia itu merugikan kelompok lain. Jika roh utama yang digadang ialah mewujudkan meritokrasi, memprioritaskan siswa miskin bukan solusi. Bahkan, langkah itu bertentangan dengan sistem zonasi.

Zonasi seharusnya memprioritaskan siswa yang berdomisili paling dekat dengan sekolah, tanpa memedulikan faktor ekonomi (kaya-miskin) dan prestasi (pintar atau bodoh). Jika pemerintah masih melakukan seleksi, berarti pemerintah sebenarnya belum siap menerapkan zonasi.

Penulis mendukung sistem zonasi itu, tetapi pemerintah agaknya terlalu terburu-buru menerapkan sistem itu. Pertama, pemerintah sampai saat ini belum menjamin bahwa semua sekolah baik di perkotaan maupun di perdesaan memiliki standar kualitas dan fasilitas yang sama, termasuk kualitas para gurunya.

Kedua, ketika menerapkan zonasi itu, pemerintah sama sekali tidak memperhatikan posisi geografis sekolah. Dalam arti pemerintah gagal menjamin bahwa posisi sekolah sudah merata. Banyak sekolah mengumpul di wilayah tertentu, dan banyak sekolah lainnya ialah sekolah satu-satunya di wilayah tersebut.

Sekolah yang 'hanya sendirian' tersebut, apakah sudah mampu menampung semua calon siswa yang berada pada zona satu sekolah tersebut? Jika daya tampung sekolah tersebut tidak sebanding dengan calon siswa, calon siswa yang tidak tertampung terpaksa harus bersekolah di sekolah yang agak jauh dengan tempat tinggalnya. Atau, ia harus masuk ke sekolah swasta terdekat. Jika ini yang terjadi, sistem zonasi tidak berarti apa-apa.

Langkah strategis ialah beberapa waktu sebelum masa PPDB, pemerintah harus sudah mulai memetakan kebutuhan jumlah kursi yang akan menampung lulusan SD dan SMP. Pemerintah harus dapat memprediksi berapa siswa yang akan lulus SD pada tahun ini di wilayah tertentu. Analisis kebutuhan itu sangat diperlukan untuk memperkirakan jumlah kursi yang disediakan di sekolah lanjutan.

 

Berita Terkini

Read More

Poling

MENTERI Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan berdasarkan pembicaraan dengan Google, raksasa internet itu akan berhenti menerima iklan politik jelang Pilpres 2019. Ini merupakan kebijakan pihak Google untuk tidak terlibat dalam ranah politik. Bagaimana menurut Anda kebijakan Google ini?





Berita Populer

Read More