Aktivis Demokrasi Tiongkok Dihukum 13 Tahun karena Subversi

Penulis: Denny Parsaulian Pada: Rabu, 11 Jul 2018, 21:10 WIB Internasional
Aktivis Demokrasi Tiongkok Dihukum 13 Tahun karena Subversi

AFP PHOTO / Robyn BECK

SEORANG aktivis politik terkemuka Tiongkok dijatuhi hukuman 13 tahun penjara pada Rabu. Kata pengadilan di Tiongkok Tengah.

"Qin Yongmin dinyatakan bersalah atas tindakan subversi terhadap kekuasaan negara," tulis Pengadilan Rakyat Madya Kota Menengah di situs resminya.

Menurut catatan pengadilan, itu adalah hukuman paling berat yang dijatuhkan di Tiongkok untuk tindakan subversi dalam 15 tahun terakhir.

Pria berusia 64 tahun, yang pertama dipenjara atas tindakan kontra-revolusioner pada 1981-1989, total telah menghabiskan 22 tahun di balik terali.

Pada saat penangkapannya pada Januari 2015, Qin adalah kepala kelompok Tiongkok Human Rights Watch yang pro-demokrasi yang mengedarkan pernyataan online mengecam kebijakan pemerintah, serta kelompok-kelompok diskusi yang terorganisir.

"Qin telah menolak bekerja sama dengan pengadilan dan tetap diam selama persidangan pada Mei," kata pengacara Lin Qilei sebelumnya.

Pengacara lainnya, Liu Zhengqing, mengatakan kepada AFP bahwa dia putus asa tentang hukuman dan marah pada rezim nakal di Tiongkok.

"(Kami) pasti akan naik banding," katanya.

Putusan itu muncul sehari setelah Liu Xia, janda pembangkang Nobel Tiongkok Liu Xiaobo, diizinkan meninggalkan Tiongkok ke Jerman.

Meskipun tidak ada dakwaan, penyair berusia 57 tahun itu telah mengalami pembatasan berat pada gerakannya sejak 2010 ketika suaminya memenangi Hadiah Nobel Perdamaian, sebuah penghargaan yang membuat marah Beijing.

Liu Xiaobo, seorang veteran protes Lapangan Tiananmen 1989, meninggal tahun lalu ketika menjalani hukuman penjara 11 tahun, juga karena subversi.

"Mengerikan melihat hukuman berat yang dijatuhkan pada seorang aktivis veteran yang baru saja menjalankan kebebasan berekspresi sehari setelah kami melihat ada harapan dalam kasus Liu Xia," kata peneliti Amnesty International Tiongkok Patrick Poon kepada AFP.

"Ini mengingatkan kita bahwa kita seharusnya tidak melupakan para aktivis yang kurang terkenal yang menghadapi hukuman dan pelecehan yang keras," tambah Poon.

Menurut surat dakwaan, jaksa mengutip tulisan-tulisan Qin tentang demokrasi sebagai bukti, termasuk bagian di mana dia menyerukan kepada pemuda Tiongkok untuk memperjuangkan perlindungan hak asasi manusia sesuai dengan perjanjian PBB (enam di antaranya telah diratifikasi Tiongkok).

Aktivis veteran itu terakhir dihukum dan dijatuhi hukuman penjara pada akhir 1998 setelah ia dan aktivis lainnya berusaha secara resmi mendaftarkan Partai Demokrasi Tiongkok. Ia dibebaskan pada Desember 2010.

Uni Eropa pada Rabu mengecam memburuknya situasi hak-hak sipil dan politik di Tiongkok, yang disertai dengan penahanan sejumlah besar pembela hak asasi manusia Tiongkok."

Setelah Dialog Hak Asasi UE-Tiongkok dua hari di Beijing, orang-orang Eropa juga mencatat bahwa Beijing telah menandatangani tetapi tidak meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.

Dokumen inilah yang dikutip Qin ketika ia berusaha untuk membentuk partainya pada 1998 yang memasukkannya ke penjara.

Setelah dibebaskan, Qin mengatakan polisi telah memberitahunya untuk tidak berbicara dengan wartawan, sementara beberapa pendukungnya yang berharap bertemu dengannya telah menghilang dan diyakini berada di tahanan polisi.

Namun Qin mengatakan kepada AFP pada saat itu bahwa dia akan terus memajukan hak asasi manusia.

"Karena saya harus melakukan apa yang harus saya lakukan."

Pada Desember, aktivis Tiongkok Wu Gan dijatuhi hukuman delapan tahun setelah menolak mengaku bersalah atas tuduhan merongrong kekuasaan negara.

Frances Eve, peneliti di Pembela Hak Asasi Manusia Tiongkok mengatakan Qin dituntut karena keyakinannya pada Tiongkok yang demokratis serta tindakannya dalam mengadvokasi hak asasi manusia.

"Pihak berwenang tidak dapat membangun sebuah kasus terhadapnya meski melakukan penyelidikan tiga tahun," kata Eve. (OL-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More