Mantan Wakil Ketua Gugat Ketua DPRD

Penulis: (PS/N-2) Pada: Rabu, 11 Jul 2018, 21:05 WIB Nusantara
Mantan Wakil Ketua Gugat Ketua DPRD

Ilustrasi--thinkstock

PERJUANGAN Parlinsyah Harahap melawan kesewenang-wenangan belum kendur. Mantan kader Partai Gerindra itu menggugat Surat Keputusan Ketua DPRD Wagirin Arman yang melengserkan dirinya­ dari kursi Wakil Ketua DPRD Sumatra Utara, ke Pengadilan­ Tata Usaha Negara Medan.

Rabu (11/7), sidang perdana digelar. Parlinsyah menyatakan SK No 11/K/2018, yang ditandatangani Wagirin pada 5 Juni 2018 itu tidak sah.

“Pemberhentian diri saya sebagai pimpinan DPRD Sumut adalah tidak sah karena tidak melalui proses di Mahkamah Partai,” tegas Parlinsyah.

Di dalam SK itu, Wagirin menyatakan Parlinsyah diberhentikan dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPRD Sumatra Utara periode 2014-2019. Selanjutnya, pimpinan DPRD juga mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri agar pemberhentiannya ditetapkan.
Karier politik Parliansyah di Partai Gerindra terhadang masalah sejak September 2017. Ia dipecat dari jabatannya sebagai Ketua Partai Gerindra Kabupaten Padanglawas Utara.

Parliansyah kembali berang, karena pada 12 Maret lalu, Partai Gerindra Sumatra Utara mengajukan surat ke DPRD meminta Parliansyah dilengserkan dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPRD.

Atas kejadian itu, Parlinsyah menggugat Ketua Umum Gerindra Prabowo dan para pengurus DPP serta DPRD Partai Gerindra Sumatra Utara secara perdata. Ia meminta ganti rugi sebesar Rp11 miliar.

Dalam gugatan ke PTUN Medan, Parlinsyah didampingi kuasa hukumnya, Pandapotan Simanjuntak. Pada sidang pertama yang berlangsung tertutup itu, majelis hakim masih meneliti berkas gugatan.

“Hakim meminta penggugat dan tergugat memperbaiki surat kuasa, dan memastikan objek gugatan. Sidang terbuka akan digelar Rabu (18/7) dengan agenda pembacaan gugatan, dan mendengarkan jawaban tergugat,” papar Parliansyah.

Kisruh di tubuh Partai Gerindra Sumatra Utara sudah terjadi sejak 2017. Saat itu, Ketua Partai Gerindra Sumatra Utara Gus Irawan Pasaribu memberhentikan 17 pengurus cabang di tingkat kabupaten/kota.

Para pengurus partai gerah dan memberontak. Mereka mengaku tidak pernah tahu apa kesalahan yang telah diperbuat. Parlinsyah termasuk satu dari 17 ketua DPC yang diberhentikan.

Kubu Partai Gerindra di Sumatra Utara juga pernah terguncang pada 2015. Pemecatan sepihak membuat Ketua Partai Gerindra Kabupaten Toba Samosir Asmadi Lubis meradang. Ia pun melayangkan gugatan terhadap sang ketua umum partai. (PS/N-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

MENTERI Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan berdasarkan pembicaraan dengan Google, raksasa internet itu akan berhenti menerima iklan politik jelang Pilpres 2019. Ini merupakan kebijakan pihak Google untuk tidak terlibat dalam ranah politik. Bagaimana menurut Anda kebijakan Google ini?





Berita Populer

Read More