KPU Lapor ke Presiden: Hingga Hari ke-8, Parpol Belum Juga Daftarkan Bakal Caleg

Penulis: Nur Aivanni Pada: Rabu, 11 Jul 2018, 16:20 WIB Politik dan Hukum
KPU Lapor ke Presiden: Hingga Hari ke-8, Parpol Belum Juga Daftarkan Bakal Caleg

ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

JELANG masa pendaftaran bakal calon anggota legislatif untuk DPR RI berakhir, partai politik pun belum juga mendaftarkannya ke KPU Pusat. Hal tersebut menjadi salah satu topik yang disampaikan KPU saat menemui Presiden Joko Widodo.

"Kami juga laporkan bahwa sampai dengan hari ini, hari ke-8 dari total 14 hari yang disediakan untuk pendaftaran bakal calon itu belum satu pun partai politik mendaftarkan ke KPU RI untuk calon DPR RI," kata Ketua KPU RI Arief Budiman, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (11/7).

Untuk diketahui, KPU membuka pendaftaran bakal calon anggota legislatif pada 4 Juli hingga 17 Juli 2018. Arief menekankan bahwa pihaknya tidak akan memperpanjang masa pendaftaran jika ada parpol yang belum juga mendaftarkan bakal calegnya. 

"Kalau sudah tutup ya tutup. Enggak ada (perpanjangan)," tegasnya.

Karena itu, ia berharap parpol bisa mengajukan daftar bakal caleg segera mungkin. Presiden Joko Widodo pun, sambungnya, memiliki harapan yang sama. 

"Harapan Presiden sama, segera diserukan supaya mendaftar lebih awal," katanya.

Pendaftaran lebih awal dilakukan agar bisa mengantisipasi bila ada berkas persyaratan yang harus diperbaiki. 

"Kalau ada problem masih bisa diperbaiki. Kalau pada hari terakhir itu kan nanti bisa menimbulkan banyak problem," terangnya.

Berdasarkan informasi yang diterima KPU, rencananya akan ada dua partai politik yang mendaftarkan bakal calegnya hari ini. 

"Ada, kalau ngga salah, dua parpol," pungkasnya. (OL-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More