Ramai-Ramai Mengaku Miskin

Penulis: Syarief Oebaidillah Pada: Rabu, 11 Jul 2018, 07:36 WIB Humaniora
Ramai-Ramai Mengaku Miskin

Sumber: Permendikbud No. 14/2018 tentang PPDB/L-1

GUBERNUR Jawa Tengah Ganjar Pranowo, yang biasanya mengumbar senyum, siang itu muram. Bahkan, tampak tegang ketika mendatangi posko penerimaan peserta didik baru (PPDB) online pada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah di Kota Semarang, kemarin (Selasa, 10/7/2018).

Ketegangan kian memuncak ketika politikus PDI Perjuangan yang kembali meraih kursi gubernur di Pilgub Jateng 2018 itu melihat daftar PPDB online yang masuk dari beberapa SMA dan SMK negeri di Jawa Tengah.

Kecurigaannya muncul ketika melihat daftar calon siswa miskin mencapai 100% dari daya tampung di sekolah masing-masing. Daya tampung jurusan MIPA sebanyak 144 orang dengan jumlah siswa miskin 137 orang. Setali tiga uang, jurusan IPS pun diborong calon siswa miskin sebanyak 117 orang dari daya tampung 180 ­orang.

Ganjar pun mengamuk. “Sudah mendapat surat dari dinas kan, Bapak tidak lakukan verifikasi. Hari ini turunkan semua guru untuk verifikasi faktual, ini sistem sudah kacau dan saya tunggu laporan sampai pukul 15.00,” kata Ganjar, seraya menyebut situasi sudah darurat SKTM.

Ganjar pantas berang. Pengguna surat keterangan tidak mampu (SKTM) untuk masuk SMA dan SMK negeri melalui jalur prioritas di Jawa Tengah mencapai 148.892, sebanyak 78.065 dicoret dari daftar karena terbukti hasil manipulasi dan mengundurkan diri.

Balai Pengendali Pendidikan Menengah dan Khusus (BP2MK) Wilayah V Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng memantau lima SMK di wilayah itu karena dinilai ganjil sebab hampir 100% pendaftar menggunakan SKTM.

Perampokan
Fenomena manipulasi SKTM diamini Ombudsman RI. “Laporan yang kami terima tentang SKTM ada yang dimanipulasi kalangan yang mampu guna memperolehnya sehingga mereka menggeser siswa yang harusnya mendapat fasilitas SKTM. Ini benar-benar bentuk pe­rampokan sebab itu bukan hak mereka yang ­mampu. Harusnya mereka malu dan menolaknya,” kata komisioner Ombudsman Republik Indonesia (ORI) bidang pendidikan, Ahmad Suaedy, kemarin.

Dia mengimbau pemerintah daerah bergerak cepat meratakan kualitas sekolah terutama di kawasan terpencil. Selain itu, pemerintah daerah harus berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% sesuai dengan amanat undang-undang.

“Sistem zonasi ini adalah usulan Ombudsman karena kami melihat sistem pendidikan yang lama sebelum adanya zonasi tidak adil, hanya melahirkan favoritisme sekolah tertentu, bahkan cenderung menguntungkan orang kaya,” pungkasnya.

Terkait dengan itu,  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan pemerintah memastikan semua SKTM yang masuk ke sekolah melalui proses PPDB akan diverifikasi. “Apabila dia memang terbukti bukan dari keluarga yang tidak mampu, supaya ditarik (SKTM-nya),” kata Muhadjir di Jakarta, kemarin.

Muhadjir menjamin masyarakat yang tidak mampu dan berdomisili di dalam zonasi akan diprioritaskan bisa masuk ke sekolah yang terdekat karena hal itu sudah diputuskan di dalam Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2018.

Di Jawa Timur, dinas pendidikan setempat belum menemukan adanya penyalahgunaan SKTM untuk masuk SMA atau SMK. Pasalnya, pihak sekolah meneliti semua berkas yang masuk dengan mengecek ke lapangan. (AS/LD/FL/HT/DG/X-4)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

WAKIL Ketua DPR Fahri Hamzah memastikan tak mendaftar sebagai calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2019. Dia mengaku ingin fokus membenahi PKS yang menurutnya sedang berada di titik nadir lantaran banyak memecat kader tanpa prosedur. Apa Anda setuju dengan sikap Fahri ini?





Berita Populer

Read More