Ramai-Ramai Mengaku Miskin

Penulis: Syarief Oebaidillah Pada: Rabu, 11 Jul 2018, 07:36 WIB Humaniora
Ramai-Ramai Mengaku Miskin

Sumber: Permendikbud No. 14/2018 tentang PPDB/L-1

GUBERNUR Jawa Tengah Ganjar Pranowo, yang biasanya mengumbar senyum, siang itu muram. Bahkan, tampak tegang ketika mendatangi posko penerimaan peserta didik baru (PPDB) online pada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah di Kota Semarang, kemarin (Selasa, 10/7/2018).

Ketegangan kian memuncak ketika politikus PDI Perjuangan yang kembali meraih kursi gubernur di Pilgub Jateng 2018 itu melihat daftar PPDB online yang masuk dari beberapa SMA dan SMK negeri di Jawa Tengah.

Kecurigaannya muncul ketika melihat daftar calon siswa miskin mencapai 100% dari daya tampung di sekolah masing-masing. Daya tampung jurusan MIPA sebanyak 144 orang dengan jumlah siswa miskin 137 orang. Setali tiga uang, jurusan IPS pun diborong calon siswa miskin sebanyak 117 orang dari daya tampung 180 ­orang.

Ganjar pun mengamuk. “Sudah mendapat surat dari dinas kan, Bapak tidak lakukan verifikasi. Hari ini turunkan semua guru untuk verifikasi faktual, ini sistem sudah kacau dan saya tunggu laporan sampai pukul 15.00,” kata Ganjar, seraya menyebut situasi sudah darurat SKTM.

Ganjar pantas berang. Pengguna surat keterangan tidak mampu (SKTM) untuk masuk SMA dan SMK negeri melalui jalur prioritas di Jawa Tengah mencapai 148.892, sebanyak 78.065 dicoret dari daftar karena terbukti hasil manipulasi dan mengundurkan diri.

Balai Pengendali Pendidikan Menengah dan Khusus (BP2MK) Wilayah V Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng memantau lima SMK di wilayah itu karena dinilai ganjil sebab hampir 100% pendaftar menggunakan SKTM.

Perampokan
Fenomena manipulasi SKTM diamini Ombudsman RI. “Laporan yang kami terima tentang SKTM ada yang dimanipulasi kalangan yang mampu guna memperolehnya sehingga mereka menggeser siswa yang harusnya mendapat fasilitas SKTM. Ini benar-benar bentuk pe­rampokan sebab itu bukan hak mereka yang ­mampu. Harusnya mereka malu dan menolaknya,” kata komisioner Ombudsman Republik Indonesia (ORI) bidang pendidikan, Ahmad Suaedy, kemarin.

Dia mengimbau pemerintah daerah bergerak cepat meratakan kualitas sekolah terutama di kawasan terpencil. Selain itu, pemerintah daerah harus berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% sesuai dengan amanat undang-undang.

“Sistem zonasi ini adalah usulan Ombudsman karena kami melihat sistem pendidikan yang lama sebelum adanya zonasi tidak adil, hanya melahirkan favoritisme sekolah tertentu, bahkan cenderung menguntungkan orang kaya,” pungkasnya.

Terkait dengan itu,  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan pemerintah memastikan semua SKTM yang masuk ke sekolah melalui proses PPDB akan diverifikasi. “Apabila dia memang terbukti bukan dari keluarga yang tidak mampu, supaya ditarik (SKTM-nya),” kata Muhadjir di Jakarta, kemarin.

Muhadjir menjamin masyarakat yang tidak mampu dan berdomisili di dalam zonasi akan diprioritaskan bisa masuk ke sekolah yang terdekat karena hal itu sudah diputuskan di dalam Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2018.

Di Jawa Timur, dinas pendidikan setempat belum menemukan adanya penyalahgunaan SKTM untuk masuk SMA atau SMK. Pasalnya, pihak sekolah meneliti semua berkas yang masuk dengan mengecek ke lapangan. (AS/LD/FL/HT/DG/X-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More