KPU Siap Hadapi Gugatan Sengketa 29 Pilkada

Penulis: Putri Anisa Yuliani Pada: Selasa, 10 Jul 2018, 20:39 WIB Pilkada
KPU Siap Hadapi Gugatan Sengketa 29 Pilkada

MI/ROMMY PUJIANTO

SEBAGAI persiapan menghadapi gugatan sengketa hasil Pilkada 2018 KPU RI akan mengumpulkan ketua dan anggota KPU di daerah yang hasil Pilkadanya digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Satu atau dua hari ke depan kami akan mengumpulkan KPU derah di Jakarta untuk mempersiapkan menghadapi gugatan sengketa hasil Pilkada," kata Komisioner KPU RI Hasyim Ashari kepada awak media, Selasa (10/7).

Menurutnya, pihak KPU perlu mengkonsolidasikan berbagai hal guna mempertahankan hasil penetapan Pemenang Pilkada yang telah diumumkan.

"Kami akan persiapkan berbagai hal untuk menjadi argumentasi kami menghadapi gugatan di MK nantinya dari mulai dokumen bukti berita acara rekapitulasi dari tingkat TPS sampai di tingkat daerah tertinggi tergantung jenis Pilkadanya," ujarnya.

Menurutnya hingga Selasa pukul 16.00 jumlah pendaftaran gugatan sengketa hasil Pilkada tingkat Kabupaten dan Kota yang masuk ke MK berjumlah 29 perkara.

Sementara itu, untuk hasil Pilkada telah masuk rekapitulasi suara dari 17 provinsi dan 146 kabupaten dan kota. Ada sebanyak delapan daerah yang belum melakukan pendataan hasil rekapitulasi dengan sebab belum dilakukan pemungutan suara di Kabupaten Paniai serta masih dalam proses rekapitulasi yakni Kabupaten Mimika.

Di sisi lain jumlah gugatan sengketa hasil Pilkada menurut Hasyim berpotensi bertambah. KPU telah memetakan daerah-daerah yang berpotensi digugat hasil Pilkada karena rapatnya selisih suara antara pemenang dengan urutan kedua peraih suara terbanyak.

Sedikitnya ada delapan daerah yang berpotensi untuk digugat yakni Maluku Utara, Kota Cirebon, Kota Tegal, Kabupaten Sampang, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Deiyai, dan Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Tak hanya itu, potensi gugatan juga akan bertambah karena belum selesainya penetapan hasil Pilkada untuk pemilihan gubernur.

"Untuk penetapan hasil Pilkada provinsi jadwalnya adalah tanggal 10 Juli sampai dengan tanggal 11 Juli. Sementara itu dari penetapan ada batas waktu tiga hari kalender untuk mengajukan gugatan. Kita lihat nanti," terangnya. (OL-4)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy meminta sekolah untuk melakukan pengecekan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). Hal itu dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan SKTM agar diterima di sekolah negeri. Pasalnya, dalam Permendikbud 14/2018 tentang PPDB disebutkan kuota minimal untuk siswa tidak mampu sebanyak 20%. Apakah Anda setuju pihak sekolah harus melakukan pengecekan dan tidak langsung menerima begitu saja SKTM tanpa verifikasi ke lapangan?





Berita Populer

Read More