TGB dan Visi Kebangsaan

Penulis: Mohammad Adib Dosen Mata Kuliah Etnografi Bangsa-Bangsa FISIP Unair Doktor Antropologi Unair Pada: Rabu, 11 Jul 2018, 02:30 WIB Opini
TGB dan Visi Kebangsaan

MI/PIUS ERLANGGA

DI tengah maraknya opini publik tentang 'pergantian' kepemimpinan nasional pada Pilpres 2019, sejumlah tokoh telah disodorkan ke publik melalui media massa, baik sebagai capres maupun cawapres. Publik juga menuntut untuk dapat segera menyebutkan nama cawapresnya. Adalah TGB (Tuan Guru Bajang) atau Zainul Majdi, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), yang menyatakan dukungannya kepada petahana Joko Widodo untuk melanjutkan periode kedua (Media Indonesia, Sabtu, 7 Juli 2018, hlm 3). Pernyataan tersebut mengejutkan berbagai pihak, baik parpol koalisi pengusung petahana, oposisi, maupun pihak yang mencapreskan dirinya.

Parpol koalisi pengusung petahana (PDIP, NasDem, PDIP, Golkar, PKB, PPP, Hanura, PSI, Perindo) menyambut positif sehubungan dengan track record yang telah dibuktikannya dalam dua kali masa jabatan sebagai Gubernur NTB.
Bagi partai oposisi, TGB ialah kader terbaik (PD), belum pernah memberikan pengakuan dari pandangan publik yang menguat dalam pencalonan sebagai pemimpin nasional. Dalam praktik, partai itu justru menguatkan manuver politik mereka berfokus pada 'putra mahkota'.
Sebaliknya kalangan yang mengusung TGB sebagai capres, belum terlihat jelas partai yang bakal mengusungnya. Pengurus PA (Persaudaraan Alumni) 212 telah mencoretnya dari daftar tersebut disebabkan perbedaan prinsip yang berseberangan dengan visi dari parpol pengusung petahana.

Substantif
Merapatnya TGB kepada petahana bukan hanya perkara teknis pada pemantapan pelaksanaan agenda pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah nasional, melainkanjuga substantif yang disebabkan ancaman keruntuhan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). TGB melihat fenomena pilkada serentak yang baru saja dihelat akhir Juni.

Di sejumlah daerah telah berlangsung klaim, aspirasi, dan orasi dengan narasi dan wacana yang merusak persaudaraan kita dalam berbangsa. Ayat-ayat perang dalam kitab suci sengaja dikutip untuk meneguhkan imajinasi dan skenario, seolah-olah pada 2019 akan terjadi perang antara kubu Pandawa dan Kurawa.

Selaku warga negara Indonesia yang pernah tujuh tahun tinggal dan belajar di Timur Tengah (Mesir), TGB telah meraup banyak informasi dan pengetahuan baik yang diperoleh dari bacaan literasi maupun observasi saat bangsa itu telah terpolarisasi.
Di antara remote penyulut yang digunakan untuk memolarisasi ialah sentimen keagamaan. Polarisasi semacam itu harus dieliminasi bahkan dieradikasi pada masyarakat dan negara kita yang multietnik, suku, dan budaya ini. Polarisasi yang terus merebak dan bahkan meledak hanyalah akan menghancurkan dan merugikan bangsa sendiri.

Keprihatinan TGB semacam itu patut digarisbawahi dengan warna yang lebih kontras untuk melihat Indonesia jauh ke depan. Dalam konteks ini, ia juga menunjukkan kesiapannya untuk melanjutkan langkah pengabdiannya sebagai bagian dari pimpinan nasional.

Komitmennya juga dihadirkan untuk mengelola dinamika kebangsaan ini melalui visi yang jelas dan tegas agar bangsa Indonesia terbebas dari ancaman disintegrasi perang saudara yang, sekali lagi, hanya menguntungkan pihak-pihak lain di luar kepentingan NKRI. Keprihatinan TGB juga bermakna bahwa ia sudah siap untuk mengatasinya dengan solusi yang didasarkan kepada pengalamannya saat menyelesaikan dua periode memimpin Provinsi NTB.

TGB telah siap, juga implikasi dari sikap politiknya, meskipun juga berseberangan dengan kelompok yang mengusung dirinya sebagai capres. Itu juga bermakna bahwa roh kenegarawan TGB telah melekat dalam dirinya yang melampaui kepentingan dari kelompok-kelompok tertentu.

Kenegarawanan
Polarisasi yang berbasis kepada sentimen keagamaan, sebagaimana diakui TGB, ialah satu di antara predator atau perangkap dalam memantapkan hidup dan kehidupan berbangsa dan bernegara baik dalam kancah internal nasional maupun dalam relasi eksternal internasional.

Predator lainnya ialah menguatnya polarisasi suku, ras, dan antargolongan yang terangkum dalam ikon SARA. Di Nusantara ini, predator yang bersifat laten itu potensial untuk diaktualisasikan secara manifes oleh orang dan atau sekelompok orang. Terpaksa atau sukarela, telah memerangkapkan dirinya ke dalam kubangan kepentingan sempit yang bersifat sesaat dan jangka pendek. Aktualisasinya dapat menyusupkan dirinya dalam lembaga-lembaga kenegaraan seperti legislatif, eksekutif, dan atau yudikaktif.

Sentimen keagamaan, kesukuan, kekerasan, dan keantargolongan tidak boleh memolarisasi hidup dan kehidupan warga, masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Untuk mengatasi berbagai predator kebangsaan ini dipersyaratkan hadirnya sosok pemimpin nasional berintegritas tinggi yang kuat (powerful) dengan kapasitas kemampuan personal dan menejerial yang teruji dan tangguh.

Dengan memperhatikan berbagai kiprah saat memimpin Provinsi NTB dan kehadirannya dalam berbagai kesempatan, agaknya TGB mempunyai pengetahuan dan pengalaman empiris yang memadai untuk memenuhi persyaratan tersebut.
Latar belakang etnik, wilayah, dan pengalaman TGB sebagai gubernur di Provinsi NTB juga merupakan komponen kuat untuk mengakomodasi kepentingan nasional dari warga masyarakat di wilayah luar Jawa, sebagaimana pengalaman yang telah dilakukan pada berbagai dekade komposisi kepemimpinan nasional. Konfigurasi itu juga menggambarkan kebinekaan bangsa ini juga telah diwujudkan sampai pada tingkat elite pimpinan nasional.

Langkah strategis berikutnya ialah pembuktian kaliber kenegarawanan TGB dalam susunan konsep dan aksi nyata yang lebih kasatmata. Untuk meyakinkan berbagai kalangan, yang dapat dilakukan dengan cara lebih proaktif dalam menjalin relasi kepada berbagai komponen arus kuat bangsa dalam lembaga formal parpol maupun informal perorangan. Jaringan juga terus dibangun, baik kepada yang telah memberikan dukungan sebelumnya dan juga kepada sementara kalangan yang telah menentangnya.

Hadir sebagai sosok kenegarawanan sebagaimana dipraktikkan TGB ini sesungguhnya menjadi kerinduan bagi segenap warga, masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia untuk mewujudkan hidup dan kehidupan yang lebih cerdas dan bermoral mulia di masa sekarang dan yang akan datang.

 

 

Berita Terkini

Read More

Poling

WAKIL Ketua DPR Fahri Hamzah memastikan tak mendaftar sebagai calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2019. Dia mengaku ingin fokus membenahi PKS yang menurutnya sedang berada di titik nadir lantaran banyak memecat kader tanpa prosedur. Apa Anda setuju dengan sikap Fahri ini?





Berita Populer

Read More