Cawapres Jokowi Mengerucut ke Satu Nama

Penulis: Putra Ananda Pada: Selasa, 10 Jul 2018, 07:46 WIB Polkam dan HAM
Cawapres Jokowi Mengerucut ke Satu Nama

Dok.MI/Arya Manggala

PERTEMUAN Minggu (8/7) malam di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat, antara Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sangat spesial.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menggambarkan bahwa pertemuan kedua tokoh itu, yang berlangsung 1 jam 50 menit, membahas berbagai agenda strategis nasional, di antaranya soal kontestasi Pilpres 2019.

“Istana Batu Tulis sangat cocok, teduh, menghadap Gunung Salak dengan gemuruh air sungai yang menciptakan suasana kontemplatif, serta membangun suasana kebatinan yang baik untuk membahas berbagai agenda strategis bangsa dan negara,” kata Hasto dalam keterangan tertulis, kemarin (Senin, 9/7/2018).

Dia menegaskan sosok calon pendamping Jokowi periode 2019-2024 sudah mengerucut. “Pengumuman dilakukan pada momentum tepat dan dalam cuaca yang cerah,” ujar Megawati Soekarnoputri, seperti dikutip Hasto.

Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate menuturkan partai koalisi pendukung Jokowi tetap solid. Dia mengatakan cawapres Jokowi akan menggemparkan Indonesia. Sosoknya, kata dia, akan diterima semua partai pengusung.

“Presiden Jokowi sudah mengantongi satu nama, segera diumumkan,” ungkap Johnny.

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh memaparkan syarat utama yang harus dimiliki cawapres Jokowi ialah harus bisa diajak kerja sama.

Surya melanjutkan, memaksa Presiden untuk menentukan wakil­nya dapat berimbas pada terganggunya roda pemerintahan Jokowi di kemudian hari.

“Utamakan kehidupan kebangsaan dibandingkan dengan subjektivitas kepentingan,” ujar Surya di Kantor DPP Partai NasDem, Gondangdia, Jakarta Pusat, kemarin, seusai menerima Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin Iskandar, mengaku legawa jika mantan Gubernur DKI itu tidak meminangnya sebagai cawapres. “Kita tetap akan mendukung Jokowi meskipun bukan Cak Imin wakilnya,” tandasnya.

Selain PDIP, Partai NasDem, Golkar, dan PKB, partai lain yang mendukung pencapresan Jokowi ialah PPP dan Partai Hanura.

Masih negosiasi
Sebaliknya di kubu oposisi masih berlangsung negosiasi soal capres dan cawapres. Direktur Pencapresan DPP PKS Suhud Alynudin menyatakan pihaknya menyetujui jika Anies Baswedan (Gubernur DKI) maju sebagai capres pada Pemilu 2019, bukan sebagai cawapres. “Wacana Anies Baswedan sebagai cawapres Prabowo Subianto sangat kecil kemungkinan,” ujarnya.

Anies Baswedan sendiri memilih mengunci rapat mulutnya saat ditanya soal pencapresan dirinya. “Sudah, ya,” tukas Anies di Jakarta Timur, kemarin.

Di sisi lain, Partai Demokrat yang menegaskan sebagai partai penyeimbang merapat ke Partai Gerindra. Demokrat akan menyiapkan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai pendamping Prabowo Subianto. “Skema koalisinya (Demokrat-Gerindra) telah dibahas,” kata Wakil Sekjen Demokrat Andi Arief.

Sementara itu, Partai Demokrat akan menjatuhkan sanksi kepada anggota Majelis Tinggi Demokrat Muhammad Zainul Majdi alias Tuan Guru Bajang (TGB) yang mendukung Jokowi untuk periode berikutnya. “Sanksi ada, akan dibahas di dewan kehormatan,” kata Wakil Ketua Umum Demokrat Syarief Hasan.

Soal peluang TGB menjadi cawapres Jokowi, menurut Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jeirry Sumampow, kecil kemungkinannya. “Yang lebih berpeluang ialah Moh Mahfud MD dan Sri Mulyani Indrawati,” tuturnya, kemarin. (Opn/Nur/Gol/*/X-4)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy meminta sekolah untuk melakukan pengecekan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). Hal itu dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan SKTM agar diterima di sekolah negeri. Pasalnya, dalam Permendikbud 14/2018 tentang PPDB disebutkan kuota minimal untuk siswa tidak mampu sebanyak 20%. Apakah Anda setuju pihak sekolah harus melakukan pengecekan dan tidak langsung menerima begitu saja SKTM tanpa verifikasi ke lapangan?





Berita Populer

Read More