Jaminan Keamanan dan Keselamatan Proyek Fasilitas Publik

Penulis: Tasroh Tim Pengawas Pengadaan Barang dan Fasilitas Publik Alumnus Ritsumeikan Asia Pacific University, Jepang Pada: Selasa, 10 Jul 2018, 04:30 WIB Opini
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Proyek Fasilitas Publik

tiyok

KEBAKARAN di gedung Kemenhub, (8/7), yang menewaskan 3 orang sungguh memprihatinkan sekaligus menyedihkan. Betapa tidak, mereka yang tak tahu-menahu dengan kondisi bangunan perkantoran itu menjadi korban hingga maut menjemputnya.
Tak pernah terpikirkan sebelumnya, seperti pengakuan beberapa karyawan Kemenhub yang sempat menyelamatkan diri dan viral di medsos. Para korban, meskipun sudah bertahun-tahun menempati ruang-ruang perkantoran, sehari-hari bergelut dengan ritual kerja keseharian, tak pernah benar-benar paham dan sadar apakah bangunan dan semua fasilitas publik yang telah dan sedang dinikmati itu benar-benar memberikan jaminan keamanan dan keselamatan dirinya.

Demikian pula seperti yang diceritakan saksi, sebut Sardi, yang sehari-harinya sebagai penjaga malam perkantoran tersebut, juga tak pernah paham bagaimana cara melarikan diri dari gedung yang menjulang ke langit itu, kecuali sekadar menghindarkan diri dari luapan api dan gumpalan asap yang kian mencekik leher hingga hampir tewas.

Aneka keluhan dan problem keamanan serta keselamatan gedung-gedung perkantoran dan fasilitas publik di Indonesia diakui tak pernah benar-benar tuntas diselesaikan para penggagas dan pelaksana proyek pembangunan gedung, khususnya fasilitas publik lainnya.
Proyek-proyek pembangunan, perbaikan dan pemeliharaan gedung perkantoran dan fasilitas publik yang digelar pemerintah dan swasta nasioal ataupun asing, biasanya tak ramah lingkungan. Hal ini diakui Menteri PU-Pera, Basuki Hadimuljono (2018), bahwa sebagian besar proyek bangunan dan fasilitas publik khususnya yang dimiliki pemerintah belum benar-benar memberikan jaminan keamanan dan keselamatan bagi manusia dan lingkungan seutuhnya.

Hal ini bisa dilihat dari tingkat kerentanan dan daya tahan bangunan dan fasilitas publik dalam merespons aneka bencana. Baik bencana alam seperti gempa bumi, erupsi gunung berapi, banjir, kekeringan yang menyulut mudahnya kebakaran, longsor maupun bencana kemanusiaan lainnya.

Ketidaksigapan merespons aneka bencana yang dihadapi bangunan dan fasilitas publik di RI juga sudah lama terekam dalam hasil review dari lembaga evakuasi global, The Hong Kong Global Disasters (2016), tegas disebutkan daya tahan dan tingkat responsivitas bangunan dan fasilitas publik di RI dalam menghadapi dinamika bencana tergolong rendah.

Dalam rangking di kawasan Asia-Pasifik, dari 15 negara yang disurvei, kualitas bangunan dan fasilitas publik di Indonesia hanya berada dalam ranking ke-11. Lima besar negara dengan tingkat kekuatan, daya tahan, dan responsivitas terhadap aneka bencana terbaik di kawasan Asia-Pasifik ialah Jepang, Korsel, Singapura, Tiongkok, dan India.

Negara-negara itu dinilai publik global mampu membangun dan menghadirkan bangunan dan fasilitas publik dengan tingkat keamanan dan keselamatan prima. Bahkan Jepang, sebagai negara dengan tingkat bencana alam tertinggi di dunia, telah membangunkembangkan sistem jaminan keamanan dan keselamatan bangunan serta fasilitas publik terbaik. Dengan demikian, tidak hanya mampu mencegah risiko bencana bagi fasilitas publik, tetapi juga mampu meminimalisasi potensi dan ancaman massif bagi manusia dan kemanusiaan.

Update audit bangunan
Harus diakui, respons kita dalam menghadapi bencana bangunan dan fasilitas publik sering terkesan mendadak, kagetan, dan bak pemadam kebakaran. Korban biasanya sudah berjatuhan dan petugas/regulator sering berakhir dengan debat publik.
Setelah ritual korban berjatuhan dan rehabilitasi dijalankan, biasanya semua dianggap rampung, dan baru geger jika bencana bangunan dan fasilitas publik itu kembali dibangun, dipulihkan fungsinya. Kasus pun dinyatakan ditutup (case closed).

Kebiasaan kagetan dalam merespons bencana bangunan dan fasilitas publik itu ironisnya berkembang di kalangan pemenang tender proyek fasilitas publik dengan tingkat respons bencana yang rendah. Kita lihat, sejak keran proyek-proyek infrastruktur dibuka, termasuk proyek pembangunan dan perbaikan gedung perkantoran dan fasilitas publik, banyak warga dan pekerja proyek menjadi korban.

Ironisnya, bencana proyek fisik itu sering dianggap sekadar sebagai ‘kewajaran’ alamiah sehingga mudah dilupakan semua pihak. Padahal sejatinya, seperti dalam buku How To Avoid Disasters (2015), karya Profesor Manajemen Kebencanaan Fasilitas Publik, Kyoto, Jepang, Tadashi Kun, keberadaan bangunan dan fasilitas publik yang tanggap bencana mampu mencegah kerugian sosial dan ekonomi serta kemanusiaan terbesar, begitu juga sebaliknya.

Dalam konteks Indonesia, apalagi dikenal sebagai ring of fire, bangunan dan fasilitas publik setidaknya harus terus di update tingkat kualitas konstruksinya sehingga memberikan jaminan keamanan dan keselatan prima bagi pengguna, alam, dan lingkungannya.
Di Jepang, misalnya, hampir semua bangunan dan fasilitas publik, mulai gedung-gedung perkantoran dan fasilitas umum yang berlantai lebih dari satu dengan tingkat risiko dampak bencana yang tinggi, tidak hanya dibangun untuk kenyamanan penggunanya, tetapi juga dilengkapi dengan fasilitas keamanan yang terintegrasi.

Jalur-jalur evakuasi jika terjadi bencana dipersiapkan dan dijalankan rutin oleh penggunanya, serta tersedia sarana dan teknologi penyelamatan, dan hadirnya sistem audit bangunan dan fasilitas publik yang dapat diakses penghuni/pengguna bangunan/fasilitas publik secara digital. Mudah dan cepat diberdayagunakan ketika menghadapi bencana.

Di Jepang, hampir semua ruangan dan sudut-sudut bangunan fasilitas publik tidak hanya menyajikan informasi fasilitas di waktu senang, tetapi juga dilengkapi informasi lain yang berguna bagi jaminan keamanan dan keselamatan penggunanya.  
Informasi kondisi bangunan, data kekuatan, dan daya tahan bangunan terhadap aneka bencana tersaji bersama tawaran fasilitas kenikmatan bagi penggunanya. Hal itu merupakan jejaring informasi yang harus hadir bersama dengan pemberian informasi lain di semua fasilitas publik.

Oleh karena itu, guna mencegah masifnya bencana kemanusiaan sekaligus memberikan jaminan keamanan dan keselamatan bangunan dan fasilitas publik, regulator/pemerintah harus terus melakukan update audit bangunan dan fasilitas publik di Indonesia yang bisa memberikan penyadaran baru bagi masyarakat pengguna sehingga mampu meminimalisasi jatuhnya korban rakyat.

Apalagi diketahui, dari data Kementerian PU-Pera, dari 19.521 bangunan dan fasilitas publik (mulai perkantoran pemerintahan, bangunan industri hingga fasilitas publik lainnya), hingga 2017, sekitar 55% merupakan bangunan dan fasilitas publik warisan Orba yang berpotensi mudah terjadi bencana.

Di saat bersamaan, diketahui, gedung-gedung dan fasilitas publik lain, seperti jembatan, hotel, terminal, pelabuhan, bandara, hingga RS dan sekolahan/kampus, merupakan bangunan dan fasilitas publik warisan penjajah Belanda dan Jepang yang kini masih berdiri dan dimanfaatkan pemerintah Indonesia dengan baik.      

Bangunan dan fasilitas warisan era-era itu mendesak pula di-update audit konstruksinya guna mencegah potensi kebencanaan ke depan. Penulis mencermati, regulator/pemerintah bahkan swasta, alpa melakukan update audit konstruksi secara rutin, terbuka, dan terintegrasi sehingga potensi bencana bangunan dan fasilitas publik ke depan masih besar. Untuk inilah, regulator tak hanya berkewajiban membangun bangunan dan fasilitas baru yang memiliki daya tahan, dan jaminan keamanan serta keselamatan prima, tetapi juga wajib mengaudit total semua bangunan dan fasilitas publik warisan era sebelumnya.

Spirit pembangunan infrastruktur baru hendaknya juga diimbangi dengan proyek perbaikan dan perawatan serta audit konstruksi bangunan dan fasilitas publik lama sehingga kisah tragis rakyat, pegawai, pengguna bangunan, dan fasilitas publik tak terjadi lagi. Update audit bangunan publik tidak hanya mampu mencegah terjadi bencana, tetapi sekaligus memberikan jaminan keamanan dan keselamatan bagi semua fasilitas publik.

Jangan sampai rakyat, sebagai pengguna fasilitas publik, ramai menjadi proyek fisik yang wah, tetapi dibiarkan menyimpan taring predator bagi pengguna/rakyat pemakainya. Kita berharap kasus serupa kebakaran bangunan perkantoran di Kemenhub tak terjadi lagi dan menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah atau semua pihak untuk memperbaiki sistem pengawasan dan auditnya di masa datang.

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More