Tidak Diundang Rapat Majelis Tinggi Demokrat, TGB tak Ingin Berprasangka

Penulis: Nurjiyanto Pada: Senin, 09 Jul 2018, 19:35 WIB Politik dan Hukum
Tidak Diundang Rapat Majelis Tinggi Demokrat, TGB tak Ingin Berprasangka

MI/PIUS ERLANGGA

GUBERNUR Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Zainul Madji atau yang biasa dikenal dengan Tuan Guru Bajang (TGB) mengaku tidak diundang dalam pertemuan rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat yang dilaksanakan di Kediaman Ketua Umum DPP Susilo Bambang Yudhoyono di Mega Kuningan, Jakarta, Senin (9/7).

Padahal diketahui Gubernur Nusa Tenggara Barat tersebut merupakan salah seorang anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat. "Saya memang tidak menerima undangan itu," ujarnya setelah hadir dalam sebuah diskusi di Hotel Grand Haytt, Jakarta, Senin (9/7).

Namun ia enggan mengaikatkan hal tersebut dengan sikap dirinya yang mendukung Joko Widodo untuk maju dalam ajang Pilpres 2019 kedepan.

TGB menuturkan dukungan tersebut merupakan sikap pribadi yang diambil dari objektivitas penilaiannya. Ia pun tidak mempermasalahkan sikap partainya yang saat ini masih belum memberikan sikap terhadap dukungan di Pilpres 2019 mendatang.

Ia juga mengaku siap menerima apabila akan dijatuhi sanksi oleh Partai Demokrat terkait dengan sikapnya tersebut. Pasalnya, sikap yang ia ambil saat ini didasarkan oleh objektivitas dan bukan serta-merta pandangan subjektivitas belaka.

"Respons apapun kan itu kebebasan dari yang merespons itu. Ya saya terima saja respons apa pun yang penting ketika saya menentukan sikap tidak bertolak dari nilai-nilai yang saya yakini termasuk sebagai seorang muslim dan melihat objektivitasnya," ungkap TGB.

Saat ditanya terkait adanya rencana maju sebagai cawapres dalam kontestasi Pilpres 2019 mendatang, ia masih enggan memberikan jawaban yang pasti. Namun, TGB menegaskan bahwa akan terus memberikan kontribusi maksimal untuk pembangunan negeri.

"Saya ingin tetap memberikan kontribusi untuk negeri. 2019 itu penting tapi setelahnya juga penting," tegasnya. (X-12)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More