20 Gugatan Sengketa Pilkada Didaftarkan ke MK

Penulis: Nurjiyanto Pada: Senin, 09 Jul 2018, 19:23 WIB Pilkada
20 Gugatan Sengketa Pilkada Didaftarkan ke MK

Ilustrasi

SEKJEN Mahkamah Konstitusi (MK) Guntur Hamzah menerangkan hingga saat ini sudah ada 20 pemohon yang mendaftarkan permohonan gugatan sengketa Pilkada ke pihaknya. Dari 20 permohonan tersebut, 12 didaftarkan secara langsung dan 8 lainnya didaftarkan secara online.

"Total hingga hari ini (Senin, 9/7) sudah 20 permohonan perkara Pilkada yang masuk. Pengajuan secara langsung atau offline ada 12 dan 8 secara online," ujarnya saat digubungi Media Indonesia, Senin (9/7).

Dirinya menegaskan bahwa pihaknya telah siap dalam memproses sengketa hasil Pilkada secara keseluruhan baik dari kesiapan perangkat, instrumen maupun sumber daya manusia untuk melayani pihak-pihak yang akan berperkara di MK.

Sebagai informasi, ada 171 daerah yang menyelenggarakan Pilkada pada 2018 ini. Di 2017 sendiri ada 53 permohonan sengketa Pilkada dari total 101 daerah yang menggelar Pilkada didaftarkan ke MK. Sementara, pada 2015 lalu ada 147 permohonan sengketa ke MK dari 264 daerah yang menggelar Pilkada. (OL-4)

Berikut ke 20 permohonan sengketa Pilkada yang telah didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi per tanggal 9 Juli 2019 :

Perkara yang didaftarkan secara langsung

1. Kota Tegal

2. Kota Pare-Pare

3. Kota Gorontalo

4. Kota Madiun

5. Kab. Bangkalan (1)

6. Kab. Bangkalan (2)

7. Kab. Bolaang Mongondow

8. Kab. Biak Numfor

9. Kota Cirebon

10. Kota Padang Panjang

11. Kab. Sinjai

12. Kab. Sebulusallam

Perkara yang didaftarkan secara online

1. Kota Serang

2. Kota Bekasi

3. Kab. Donggala

4. Kab. Pinrang

5. Kab. banyuasin

6. Kab. Subang

7. Kab. Tapanuli Utara

8. Kab. Kerinci

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy meminta sekolah untuk melakukan pengecekan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). Hal itu dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan SKTM agar diterima di sekolah negeri. Pasalnya, dalam Permendikbud 14/2018 tentang PPDB disebutkan kuota minimal untuk siswa tidak mampu sebanyak 20%. Apakah Anda setuju pihak sekolah harus melakukan pengecekan dan tidak langsung menerima begitu saja SKTM tanpa verifikasi ke lapangan?





Berita Populer

Read More