Menyoal Gas Elpiji 3 Kg Nonsubsidi

Penulis: Fahmy Radhi Pengamat Ekonomi Energi UGM dan Mantan Anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas Pada: Senin, 09 Jul 2018, 16:35 WIB Opini
Menyoal Gas Elpiji 3 Kg Nonsubsidi

ANTARA FOTO/Ampelsa

PT Pertamina (Persero) memastikan untuk menjual Elpiji 3 kilogram (kg) nonsubsidi terhitung 1 Juli 2018.  Pelaksana Tugas Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengemukakan bahwa alasan penjualan Elpiji 3 kg nonsubsidi untuk memenuhi permintaan masyarakat kelompok mampu yang selama ini lebih cocok menggunakan gas ukuran 3 kg,  terutama konsumen terbiasa dengan hidup praktis yang tinggal di apartemen, sehingga tidak membutuhkan Elpiji 12 kg.

Kalau benar ada permintaan dari konsumen yang tidak membutuhkan Elpiji 12 kg, konsumen itu sebenarnya bisa migrasi dengan menggunakan Elpiji 5,5 kg, yang sudah dijual Pertamina beberapa waktu lalu, bukan migrasi ke Elpiji 3 kg nonsubsidi. Apalagi tren permintaan elpiji 5,5 kg, yang merupakan produk subtitusi Elpiji 12 kg, cenderung meningkat pada setiap tahunnya. Data Pertamina menunjukkan bahwa konsumsi Elpiji 5,5 kg mengalami peningkatan hingga 440%, dari 10.312 metrik ton (MT) pada 2016, naik menjadi 46.100 metrik ton (MT) pada 2017.

Tren peningkatan pesat konsumsi Elpiji 5,5 kg itu mengindikasikan adanya perubahan alami dari perilaku masyarakat dalam memilih Elpiji 5,5, kg, yang lebih praktis dan memiliki keunggulan keamanan, yang dilengkapi katup ganda yang mengadopsi teknologi double spindle, sehingga dua kali lebih aman dalam mencegah kebocoran pada kepala tabung ketimbang Elpiji 3 kg. Kalau permintaan konsumen yang biasa hidup praktis tersebut sudah dipenuhi dengan Elpiji 5,5 kg, lalu apa tujuan Pertamina menjual lagi Elpiji 3 kg nonsubsidi? Apakah sebagai upaya untuk menarik Elpiji 3 kg subsidi secara bertahap? Pertamina mestinya harus menjawab pertanyaan-pertanyaan itu sebelum memutuskan menjual Elpiji 3 kg nonsubsidi, agar Pertamina tidak dituduh melakukan kebohongan publik, yang ujung-ujung menggantikan Elpiji 3 kg subsidi dengan Elpiji 3 kg nonsubsidi

Selain berpotensi kebohongan publik, penjualan Elpiji 3 kg nonsubsidi juga berpotensi menimbulkan kekacauan di pasar. Bahkan tidak mustahil menyebabkan kelangkaan yang memicu kenaikkan harga Elpiji 3 kg subsidi. Lebih-lebih kenaikan harga Elpiji 3 kg subsidi hampir terjadi pada setiap tahun. Seakan sudah menjadi ritual tahunan, kelangkaan Elpiji 3 kg subsidi kembali terjadi di beberapa daerah wilayah Indonesia pada Desember 2017. Di tengah kelangkaan tersebut, harga Elpiji 3 kg subsidi meroket dari Rp14.250 naik hingga mencapai Rp35.000 per tabung. Kelangkaan yang menyulut kenaikan harga Elpiji 3 kg subsidi itu, tidak hanya menambah beban bagi rakyat miskin atas mahalnya harga gas, tetapi juga memaksa rakyat miskin harus antri berjam-jam untuk mendapatkan gas melon dalam operasi pasar yang diadakan Pertamina.

Kala itu, Pertamina mengatakan bahwa penyebab utama kenaikan permintaan ELPIJI 3 kg pada Desember 2017 adalah adanya panic buying yang mendorong konsumen migrasi dari Elpiji nonsubsidi beralih menggunakan Elpiji subsidi. Namun faktanya, panic buying itu sesungguhnya lebih dipicu oleh rencana Pertamina yang akan meluncurkan Elpiji merek Bright kemasan 3 kg nonsubsidi pada 2018. Elpiji Bright 3 kg, dengan tabung berwarna pink, akan dijual dengan harga Rp33.000 per tabung.

Kendati Pertamina sudah menyosialisasikan bahwa pemasaran Bright Pink untuk memberikan pilihan bagi konsumen, bukan untuk menggantikan gas melon. Namun tidak dapat dicegah rencana Pertamina itu justru merebakkan isu bahwa Bright Pink akan menggantikan gas melon, yang akan ditarik secara bertahap. Isu penarikan elpiji bersubsidi itulah menjadi salah satu pemicu terjadinya panic buying. Kalau isu rencana meluncurkan Elpiji 3 kg nonsubsidi saja sudah menimbulkan panic buying, tentunya realisasinya akan kembali memunculkan menimbulkan panic buying yang menyebabkan kelangkaan sehingga memicu kenaikan harga Elpiji 3 kg subsidi.

Selain itu, penjualan Elpiji 3 kg nonsubsidi tidak akan pernah mendorong konsumen untuk melakukan migrasi dari penggunaan elpiji subsidi ke elpiji nonsubsidi, selama sistem distribusi keduanya menggunakan sistim distribusi terbuka. Konsumen dengan bebas bisa membeli Elpiji 3 kg di pasar, tanpa ada pembatasan. Dalam sistem distribusi terbuka, mustahil bagi konsumen rasional untuk melakukan migrasi dari Elpiji 3 kg subsidi ke Elpiji 3 kg nonsubsidi. Pasalnya, adanya disparitas harga yang menganga antara harga Elpiji 3 kg subsidi yang dijual sebesar Rp14.250 per tabung dengan harga Elpiji 3 kg nonsubsidi yang akan dijual sebesar Rp35.000 per tabung, menyebabkan konsumen enggan melakukan migrasi. Lebih-lebih bagi bagi konsumen yang sensitif terhadap harga jual (price elasticity), tidak akan pernah melakukan migrasi ke Elpiji 3 kg nonsubsidi, kecuali Elpiji 3 kg menghilang di pasar.

Migrasi itu akan terjadi jika menggunakan sistem distribusi yang berbeda antara keduanya. Penjualan Elpiji 3 Kg nonsubsidi menggunakan sistem distribusi terbuka, sedangkan penjualan Elpiji 3 kg subsidi menggunakan sistem distribusi tertutup. Salah satunya, distribusi tertutup itu dengan menggunakan Kartu Sejahtera, yang diberikan kepada rakyat miskin yang berhak membeli rastra (beras untuk rakyat sejahtera) dan Elpiji 3 kg subsidi. Penggunaan sistem distribusi tertutup dengan Kartu Sejahtera  memang bisa lebih menjamin penyaluran pemberian subsidi pada Elpiji 3 Kg bisa lebih tepat sasaran. Sedangkan konsumen mampu, yang tidak berhak menerima subsidi, bisa membeli Elpiji nonsubsidi dengan pilihan Elpiji 3 kg; 5,5 kg; dan 12 kg di pasar, sesuai dengan kebutuhan masing-masing konsumen.

Kalau disparitas harga antara Elpiji 3 kg nonsubsidi dan Elpiji 3 kg subsidi masih menganga dan penjualan keduanya masih menggunakan sistim distribusi terbuka, Pertamina sebaiknya membatalkan penjualan Elpiji 3 Kg nonsubsidi. Pasalnya, kebijakan itu cenderung lebih banyak madharatnya (disadvantages), ketimbang manfaatnya (advantages). Salah satunya, penjualan Elpiji 3 kg nonsubsidi justru akan memicu panic buying yang menyebabkan kelangkaan Elpiji 3 kg subsidi, yang ujung-ujung menyulut kenaikan harga, seperti yang pernah terjadi pada Desember 2017 lalu. (X-12) 

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More