MK Kembali Diingatkan Untuk Tidak jadi Mahkamah Kalkulator

Penulis: Nur Aivanni Pada: Minggu, 08 Jul 2018, 13:21 WIB Politik dan Hukum
MK Kembali Diingatkan Untuk Tidak jadi Mahkamah Kalkulator

MAHKAMAH Konstitusi (MK) diminta untuk konsisten tidak menjadi mahkamah kalkulator saat memproses permohonan perselisihan hasil Pilkada 2018 ini. MK tetap harus memperhatikan persoalan yang diajukan para pemohon, selain mempertimbangkan ambang batas sengketa pilkada yang diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

"Pentingnya MK bukan sebagai mahkamah kalkulator. Pentingnya MK mempertimbangkan pada kasus-kasus tertentu, meski (permohonan) melewati ambang batas, tapi kalau ada fakta-fakta penting yang perlu dipertimbangkan, MK dapat mengujinya," terang Ketua Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif Veri Junaidi di Kantor Kode Inisiatif, Jakarta, Minggu (8/7).

Berkaca dari pengalaman Pilkada 2017, MK mempertimbangkan sejumlah daerah yang ambang batasnya melebihi ketentuan yang ada, yakni 0,5% hingga 2%. Daerah tersebut adalah Kabupaten Tolikara, Kabupaten Intan Jaya, Kabupayen Puncak Jaya dan Kabupaten Yapen.

"MK tahun 2017 kembali bukan sebagai mahkamah kalkulator. Ada empat daerah di Provinsi Papua. Kalau dilihat dari ambang batasnya, (keempat daerah tersebut) selisihnya jauh dari ambang batas. Tapi, MK tetap mengabulkan atau menjadikan kasus itu tetap diproses di MK," terang Veri.

Lebih lanjut, Veri mengatakan bahwa ada sejumlah alasan MK menembus ambang batas pilkada tersebut. Pertama, tidak adanya kepastian hukum. Kedua, terjadi kejadian atau keadaan luar biasa saat rekapitulasi hasil. Ketiga, objek permohonan prematur. Keempat, proses rekapitulasi yang cacat hukum. Dan kelima, adanya tindakan insubordinasi dimana KPU Kabupaten/Kota tidak menjalankan perintah KPU Provinsi atau KPU RI.

Untuk diketahui, Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016 menyebutkan bahwa pemohon dapat mengajukan sengketa pilkada jika selisih suara antar peroleh suara terbanyak dengan pemohon berkisar antara 0,5% hingga 2% dari total suara sah penghitungan suara tahap akhir sesuai jumlah penduduk dalam wilayah daerah yang ditetapkan oleh KPU Daerah. (OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

MENTERI Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan berdasarkan pembicaraan dengan Google, raksasa internet itu akan berhenti menerima iklan politik jelang Pilpres 2019. Ini merupakan kebijakan pihak Google untuk tidak terlibat dalam ranah politik. Bagaimana menurut Anda kebijakan Google ini?





Berita Populer

Read More