Rakyat kian Cerdas dan Toleran

Penulis: Furqon Ulya Himawan Pada: Minggu, 08 Jul 2018, 10:02 WIB Weekend
Rakyat kian Cerdas dan Toleran

MI/ROMMY PUJIANTO

PEMILIHAN kepala daerah (pilkada) serentak gelombang ketiga di 171 daerah provinsi, kabupaten, dan kota telah usai. Pelaksanaannya berlangsung relatif aman, damai, dan terkendali. Banyak yang mengapresiasi pemerintah dan aparat keamanan yang telah bekerja keras mengawal pelaksanaan pesta demokrasi di tingkat lokal agar terlaksana sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil (luber). Namun, sejumlah catatan kritis perlu terus dilakukan agar pelaksanaan pesta demokrasi bisa semakin baik.

Media Indonesia di pengujung Juni mewawancarai Ahmad Syafii Maarif yang karib disapa Buya Syafii di kediamannya di Yogyakarta. Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah periode 2000-2005 itu memberikan sejumlah catatan kritis.

Dia juga menggantungkan harapan kepada para pemenang agar benar-benar menjadi pemimpin bagi masyarakat dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Berikut petikannya.

Bagaimana Anda melihat pelaksanaan pilkada serentak di 171 daerah itu?

Saya berpikir positif. Menurut saya, relatif makin baik. Paling tidak dilihat dari sisi prosedur demokrasi. Secara prosedural, teknis relatif bagus, dan tidak ada pertumpahan darah. Walaupun di Papua masih ada masalah, itu riak-riak kecil. Namun, secara keseluruhan sudah relatif baik. Demokrasi kita tampaknya semakin bagus. Kalau melihat tujuan demokrasi, itu nanti yah, karena tujuan terakhir demokrasi itu kan sistem untuk menciptakan kemakmuran dan keadilan, itu nanti.

Dari pengamatan Anda, masih adakah kecurangan, seperti politik uang?

Politik uang mungkin masih ada meski mereka melakukannya secara sembunyi-sembunyi karena hukumannya berat. Yang mungkin terjadi lagi, makelar suara. Itu bukan tim sukses, tapi orang yang tidak terdaftar dan dia bermain. Namun, kita susah membuktikannya.

Kalau pilkada berjalan dengan baik. Apakah artinya penyelenggaranya sudah pekerja dengan baik?

Bukan sudah baik, tapi relatif lebih baik. Penyelenggaranya atau petugasnya juga tidak sempurna. Namun, mereka sudah berusaha untuk sempurna. Kekurangan pasti ada. Itu harus diperbaiki. Karena tahun depan kita pemilu lagi, besok (2019) itu pileg (pemilihan legislatif) dan pilpers (pemilihan presiden). Lebih seru. Sekarang ini kan orang mengatakan pilkada serasa pilpres.

Pilkada serasa pilpres, apa maksudnya?

Yang mereka pikir yang utama itu kan tahun depan. Dengan adanya peta politik pilkada ini, partai-partai sudah ancang-ancang menyusun koalisi.

Bagaimana pandangan Anda terhadap tokoh-tokoh yang bertanding di pilkada kemarin? Apakah ada yang di luar dugaan?

Saya lihat yang agak di luar dugaan itu Jawa Barat dan Jawa Tengah. Mula-mula ada pasangan yang tidak diperhitungkan, tapi mungkin karena mesin partainya atau pemilih berubah pikiran, jadi itu susah diperkirakan. Kalau di Suamatra Utara itu sudah diperkirakan yang akan menang tentara itu, Edi (pasangan Edi Rahmayadi-Musa Rajekshah). Yang lain-lain belum tahu. Kalau Bojonegoro, itu salah satu calon istri bupati yang lama, dia kalah. Kalau tidak kalah, malah terkesan seperti dinasti.

Tapi ini (kalah-menang) yah, ongkos yang harus dibayar. Secara umum okelah walaupun melelahkan demokrasi itu. Menurut saya, yang belum terpecahkan itu, politisi kita. Politisi kita itu sebagian besar belum mau naik kelas menjadi negarawan.

Kalau mereka belum mau naik kelas, lalu bagaimana?

Kalau sudah terpilih, semestinya dia menjadi kepala daerah untuk semua rakyat. Dia bukan lagi seorang gubernur, bupati, atau wali kota untuk partai pengusung. Dia harus menjadi bapak untuk seluruh rakyatnya. Kalau itu terjadi, dia punya potensi menjadi negarawan. Namun, kalau yang diutamakan hanya partai pengusung, itu tidak baik dan tidak akan menyelesaikan masalah.

Ada pesan untuk masyarakat agar tidak terpolarisasi?

Ini tergantung pada yang terpilih. Kalau yang terpilih mau mengembangkan potensi sebagai negarawan dan menjadi bupati, wali kota, gubernur untuk semua rakyat, rakyat akan berubah. Polarisasi akan hilang. Rakyatnya tergantung pada yang terpilih.

Anda menyebutkan pilkada rasa pilpres. Bagaimana agar pilpres mendatang masyarakat tidak terpolarisasi dan terhasut hoaks?

Kemarin yang kita khawatirkan itu, pilkada di Jawa Barat akan tertular pilkada DKI, tapi tidak. Kebetulan di Jawa Barat ada 4 pasang. Semoga rakyat kita semakin cerdas, toleran, dan berita hoaks semakin berkurang dan tidak berpengaruh. Artinya, pemilih kita semakin terdidik. Mudah-mudahan itu menjadi gelombang besar walaupun masih ada kekurangan.

Berarti pendidikan politik masyarakat sudah semakin baik?

Relatif baik dan belum tentu itu hasil partai. Namun, kesadaran masyarakat ini terbentuk karena pendidikan dan pegalaman yang dilihatnya kemarin di pilkada DKI. Di sana kan terjadi polarisasi dan ketegangan. Masyarakat sadar itu sangat menguras energi dan tidak baik untuk bangsa dan negara.

Bila masyarakat kesadaran politiknya membaik, bagaimana dengan anggapan sejumlah lembaga negara tidak netral?

Itu kan tidak terbukti. Bisa saja terjadi, tapi secara umum itu tidak terjadi. Jadi, kalau ada kecurigaan dibuktikan saja, kalau gak ada bukti, namanya ngarang itu.

Selaku dewan pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sempat ramai bahwa gaji Anda dibilang terlalu besar (sekitar Rp100 juta)? Apakah pekerjaannya berat?

Sudah setahun kita belum terima gaji. Yang berat itu operasional (bukan kerja). Kalau saya kan dewan pengarah, rapat hanya dua kali sebulan. Sebenarnya yang langsung kerja itu yang operasional itu. Jadi seperti kepala, deputi, dan tenaga ahli. Itu tidak terima gaji, tapi sudah ditalangi pengusaha walaupun tidak penuh.

Banyak yang menganggap BPIP tidak penting, bagi Anda apakah BPIP penting?

Ya, penting. Tapi kan itu gak mudah karena masyarakat dulu di zaman Bung Karno ada istilahnya 'indoktrinasi' yang dianggap gagal, Suharto ada Penataran P4, BP7 itu juga dinggap gagal. Nah, sekarang ini memulihkan kepercayaan dan itu tidak mudah, jelas tidak mudah. Orang tidak mau diindoktrinasi. Jadi, dicari metodologi yang sampai sasaran. Tapi di atas itu semua, Pancasila usianya kan sudah 73 tahun dan kita sudah punya UUD 45, berubah UUD RIS, muncul UU sementara '50, lalu kembali lagi ke UUD '45, dan Pancasila selalu ada. Namun, nilai-nilai luhur itu masih belum dibawa turun ke bumi secara keseluruhan, terutama sila kelima.

Bila susah, lantas apa formulasi yang tepat untuk membumikan Pancasila, di saat ada kelompok-kelompok yang ingin mengganti Pancasila?

Begini, sebenarnya saya kemarin tidak mau masuk, tetapi salah seorang anggota dewan pengarah membujuk saya. Akhirnya saya mau, ini semua demi meluruskan kiblat bangsa. Okelah saya mau. Karena memang saya lihat Pancasila itu temuan Bung Karno yang luar biasa. Tapi itu tadi, bagus dalam konsep, tetapi dalam pelaksanaannya masih keteteran. Ini menurut saya yang harus direvitalisasi kembali, saya masuk di situ.

Saya masih mencari cara supaya nilai Pancasila itu bisa dibumikan dan mengurangi ketimpangan sosial yang tajam. Ini bukan hanya tugas BPIP, ini tugas semuanya. Negara, pengusaha, dan masyarakat harus ikut tanggung jawab. Saya mengimbau pengusaha bukan main. Mereka harus mengerti betul penghasilan mereka diambil dari bumi ini. Makanya mereka harus ikut menyumbangkan kekayaannya untuk bangsa dan infrastruktur kita. Kemarin untuk biaya operasional itu dari pengusaha itu.

Berarti gaji yang diterima sudah sebanding dengan kerja di BPIP?

Saya belum tahu. Tapi sebelum heboh itu, saya sudah bilang gaji kita jangan sampai besar. Nanti heboh. Ternyata gaji itu belum diterima sampai sekarang. Kita pergi ke mana-mana itu pakai uang pribadi. Saya bilang ke Bu Mega, saya tiket pergi-pulang untuk pertemuan BPIP akan bertahan sampai 2 tahun, uang pribadi tanpa dibayar apa-apa. Tidak saya persoalkan itu. Karena saya telah mendapat banyak manfaat dari bangsa dan negara Indonesia. Jadi, saya harus berterima kasih untuk negara dan bangsa. Pengeluaran semua itu tidak saya pikir, itu bentuk terima kasih kita kepada bangsa Indonesia.

Melihat nilai-nilai Pancasila yang begitu luhur, kalau bisa dibumikan dan dipraktikkan, penyelengaraan pilkada, pileg, dan pilpers bisa berjalan dengan jurdil?

Ya, itu harapan kita bersama. Oleh itu, kita harus bersama-sama, tidak hanya negara, tapi semuanya harus ikut membawa Pancasila turun ke bumi.

Apa pesan Anda kepada masyarakat agar pilpers nanti juga berjalan lancar dan menjadi lebih baik lagi?

Masyarakat harus semakin cerdas dan mau berpikir yang lebih penting untuk masa depan bangsa dan negara. Perkara perbedaan pilihan tidak apa-apa. Tapi yang penting itu bangsa dan negara harus bertahan lama. Masyarakat tidak boleh main-main. Politik uang mudah-mudahan ditiadakan sama sekali. Walapun masih ada sisa-sisa mental-mental masa lampu yang bermain, dengan kerja sama ini saya kira masyarakat semakin kritis. Masyarakat harus semakin melek, dan mulai waras jangan mudah terpengaruh berita hoaks.

 

Berita Terkini

Read More

Poling

WAKIL Ketua DPR Fahri Hamzah memastikan tak mendaftar sebagai calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2019. Dia mengaku ingin fokus membenahi PKS yang menurutnya sedang berada di titik nadir lantaran banyak memecat kader tanpa prosedur. Apa Anda setuju dengan sikap Fahri ini?





Berita Populer

Read More