Tonton Film sesuai Usiamu

Penulis: Ardi Teristi Hardi Pada: Minggu, 08 Jul 2018, 00:20 WIB Hiburan
Tonton Film sesuai Usiamu

SEBUAH tulisan 'Tontonlah Film sesuai Usiamu' terpampang jelas di loket pembelian tiket bioskop. Di setiap film yang akan tayang dan tiket tertera klasifikasi film berdasarkan usia, dari semua umur (SU), 13+, 17+, hingga 21+.

Sayangnya, masih banyak penonton yang tidak patuh. Ketidakpatuhan itu terlihat saat diputar film-film yang bergenre pahlawan super. Banyak penonton di bawah umur, tidak sesuai dengan klasifikasi yang tertera. Misalnya, dalam film Deadpool 2 yang dilabeli 17+ dan film Ant Man and The Wasp yang dilabeli 13+, masih banyak penonton di bawah usia yang ditentukan.

Seperti Arief KH yang mengajak anaknya yang berusia 5 tahun menonton Power Ranger, Spiderman, Pasific Rim 2, dan Jurassic World. Meski tahu film-film itu tidak masuk kategori SU, ia tetap mengajak karena anaknya suka kisah kepahlawanan. Meski begitu, ia membuat aturan ketika menonton.

"Kalau aku sudah atur agar dia merem kalo pas ada adegan kekerasan. Kalo aku bilang jangan dilihat kalau ada adegan enggak cocok, ya dia otomatis (anaknya) tau harus merem," kata dia. Arief tidak mempermasalahkan bila bioskop menegakkan aturan klasifikasi itu.

Lebih selektif ketika memilih tontonan anak dilakukan Mahadevi. Meski sudah sangat lama ia ingin mengajak putranya yang sekarang berusia 4 tahun 10 bulan menonton bioskop. "Sudah lama ingin ajak (ke bioskop), tapi belum ada film yang bisa ditonton. Sempat mau ajak nonton film pahlawan super, tapi karena 13+ terus tidak jadi," kata dia.

Ia pun bersyukur akhirnya bisa mengajak putranya nonton film Kulari ke Pantai di bioskop. Rencananya, ia juga akan kembali mengajak anaknya nonton film Koki-Koki Cilik di bioskop.

Pemajangan klasifikasi film di bioskop dan tiket tersebut sesuai dengan budaya sensor mandiri yang dicanangkan Lembaga Sensor Film (LSF). Anggota dan Juru Bicara LSF, Rommy Fibri, menjelaskan sensor mandiri film tidak hanya berlaku untuk pembuat film, tetapi juga penonton film.

Saat ini, masih sering ditemui penonton film bioskop yang tidak sesuai klasifikasi umur. Misalnya, ketika film masuk klasifikasi 13+ atau 17+, masih ada anak-anak kecil yang ikut menonton bersama orangtuanya.

Padahal, penting bagi masyarakat untuk menonton film sesuai klasifikasi film. "LSF memberikan klasifikasi itu untuk warning, memberikan peringatan kepada masyarakat yang mau menonton," kata dia.

Sensor di hulu

LSF periode 2015-2019 menerapkan sensor mandiri di hulu, yakni di tangan pemilik film. Perubahan itu karena teknologi film berubah dari seluloid ke digital. Melalui sensor mandiri, LSF mengajak seluruh pemangku kepentingan memilah dan memilih film yang akan dibuat, dipertunjukkan, dan ditonton.

Para pembuat film, lanjut Rommy, mulai paham aturan sensor. Film-film yang masuk ke LSF banyak yang sudah lolos sensor. Apabila ada film yang tidak sesuai, LSF akan kembalikan ke pemilik film sebelum tayang di bioskop. Pasalnya, LSF tidak bisa memotong film seperti saat seluloid.

Bila ada yang tidak lolos, LSF akan berdiskusi dengan pemilik atau pembuat film aehingga tidak melanggar hak cipta pembuat film. "Kalau sebuah film digunting oleh LSF, rights-nya ada di siapa?" tanya dia.

Sensor film luar negeri juga melalui perusahaan importir film atau instansi yang membawa film itu ke Indonesia. Bila ada yang tidak sesuai, mereka dipanggil untuk berdiskusi. Pasalnya, budaya suatu negara berbeda dengan Indonesia. "Itu (film-film asing) yang harus diselaraskan (dengan aturan yang ada di Indonesia)," kata dia.

Hingga saat ini belum ada film yang tidak jadi tayang karena tidak lolos sensor. Bila ada adegan yang tidak sesuai, disarankan dihilangkan agar sesuai klasifikasi usia, atau klasifikasi usia dinaikkan.

Bagi Produser Eksekutif Maxima (Max) Pictures, Ody Mulya Hidayat, sekarang birokrasi di LSF lebih teratur jika dibandingkan dengan 10 tahun lalu. "Sekarang SOP-nya sudah teratur dan jelas, sejak dari pendaftaran," kata pria yang akrab disapa Mas Djo. Proses penyensoran tidak hanya dari LSF, tetapi melibatkan praktisi dan produser rumah produksi. Dengan tidak ada adegan yang dipotong berarti tidak ada ongkos produksi yang terbuang percuma. "Lebih baik kita dari pertama menjaga produksi agar jangan sampai ada pemotongan durasi," kata dia.

Mas Djo berpendapat, sensor film tetap penting dipertahankan sebagai bentuk pengawasan negara terhadap karya yang beredar. Yang perlu ditingkatkan ialah sosialisasi tentang UU Perfilman kepada insan film, terutama bagi rumah-rumah produksi baru.

Secara terpisah, Dosen Ilmu Komunikasi UGM yang juga Presiden Jogja Asian Film Festival (JAFF), Budi Irawanto, mengatakan ada empat hal penting terkait penyensoran film di era digital. Pertama, pemotongan film memang jauh lebih sulit. Kalaupun dilakukan pemotongan image dan audio ketika akan tayang di bioskop, masyarakat bisa mendapatkan film dalam versi yang tidak disensor lewat internet. Oleh sebab itu, sebaiknya LSF lebih fokus pada pengklasifikasian film.

Kedua, LSF harusnya konsisten dalam mengawal pengklasifikasian film yang telah dikeluarkan. "Sayangnya, itu tidak pernah ditegakkan secara konsisten," kata dia.

Ketiga, pentingnya kepastian film yang lolos sensor LSF bisa ditonton masyarakat. Pasalnya, di Indonesia selain sensor LSF, kenyataannya ada sensor sosial. Keempat, Budi pun berharap, LSF lebih menggiatkan literasi sinema (cinema literacy), baik ke masyarakat, komunitas-komunitas film, maupun insan sinema. Dengan itu, mereka akan lebih kritis dan memiliki wawasan yang luas tentang dunia perfilman. (M-3)

======

Jumlah Film yang Lulus Sensor

2013: 1.100 judul film

2014: 1.057 judul film

2015: 1.044 judul film

2016: 1.270 judul film

2017: 1.363 judul film

2018: 754 judul film (sampai Juni)

Sumber: LSF

Berita Terkini

Read More

Poling

MENTERI Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan berdasarkan pembicaraan dengan Google, raksasa internet itu akan berhenti menerima iklan politik jelang Pilpres 2019. Ini merupakan kebijakan pihak Google untuk tidak terlibat dalam ranah politik. Bagaimana menurut Anda kebijakan Google ini?





Berita Populer

Read More