MK: Gugatan Kotak Kosong Diwakili Pemantau Terakreditasi

Penulis: Nurjiyanto Pada: Kamis, 05 Jul 2018, 13:32 WIB Politik dan Hukum
MK: Gugatan Kotak Kosong Diwakili Pemantau Terakreditasi

MI/Bary Fathahilah

KETUA Mahkamah Konstitusi Anwar Usman pun menuturkan bagi penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan di daerah-daerah yang hanya memiliki calon tunggal pihak kotak kosong pun dapat mendaftarkan perkara gugatan yang nantinya diwakili oleh Petugas Pemantau Pemilu yang telah mendapatkan akreditasi sebagai pemantau pemilu.

Hal tersebut diungkapkan olehnya saat ikut memantau kesiapan tersebut di Kantor Mahkamah Konstitusi. Dirinya pun menuturkan hingga saat ini masih belum ada perkara yang terdaftar terkait Pilkada.

"Jadi prinsipnya sama, untuk kotak kosong nanti proses pendaftarannya dapat diwakili oleh pemantau pemilu yang telah memiliki akreditasi," ujarnya di Aula Gedung MK, Jakarta, Kamis, (5/7).

Pihaknya pun memastikan telah siap menerima pendaftaran perkara sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan dalam kontestasi Pilkada 2018. Kesiapan tersebut didasari atas telah siapnya seluruh aspek pelayanan baik dari segi infrastruktur maupun sistem pelayanan online yang digunakan oleh MK

Dirinya pun menuturkan pendaftaran sengketa pilkada ini pun dapat dilakukan melalui sistem online sehingga bagi para pihak yang merasa dirugikan dapat memangkas waktu proses pendaftaran meski nantinya berkas-berkas fisik tersebut harus ditunjukan langsung kepada pihak MK.

Anwar juga menuturkan pihaknya akan lebih fokos terlebih dahulu dalam menyelesaikan perkara-perkara sengketa Pilkada. Pasalnya, perkara sengketa Pilkada dibatasi oleh adanya tenggat waktu yakni 45 hari setelah perkara tersebut teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK).

"Untuk sementara memang kita memfokuskan untuk menangani permohonan perkara sengketa Pilkada tanpa mengenyampingkan perkara lainnya," ujarnya.

MK sendiri telah mulai membuka pendaftaran perkara sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak 2018 pada Rabu (4/7/2018). Sedangkan, pendaftaran perkara sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serentak 2018 baru mulai dilaksanakan pada Sabtu (7/7) hingga Rabu (11/7).

Nantinya setelah melalui proses pendaftaran, berkas permohonan sengketa pilkada akan melalui proses pemeriksaan kelengkapan pada tanggal 12 Juli hingga 17 Juli. Kemudian, para pemohon harus melengkapi berkas-berkas permohonan pada tanggal 16 Juli hingga 20 Juli.

Barulah pada 23 Juli perkara pemohon yang dianggap telah lengkap akan diregsitrasi untuk menentukan penjadwalan sidang perkara. Sidang perkara sendiri akan dimulai pada 26 Juli mendatang. (OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More