Yayasan Sebut Pemecatan Robiatul Ulah Oknum

Penulis: Gana Buana Pada: Senin, 02 Jul 2018, 18:07 WIB Pilkada
Yayasan Sebut Pemecatan Robiatul Ulah Oknum

Ist

PIHAK yayasan Daarunnajaat Maza membantah adanya pemecatat terhadap seorang pengajar SDIT Darul Maza, Jatiasih, Kota Bekasi, Robiatul Adawiyah, 28. Apalagi, pemecatan hanya dilakukan melalui pesan singkat di dalam grup ‘WhatsApp’ milik sekolah.

“Ada mekanismenya, ada pertimbangannya untuk pemecatan,” ungkap Ketua Yayasan Daarunnajaat Maza, Gunawan Sibianto usai memberikan klarifikasi pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Senin (2/7).

Gunawan menganggap, ungkapan Fachrudin, seorang pengurus yayasan dalam pesan grup tersebut bersifat pribadi. Dalam grup tersebut Fachrudin memberhentikan Robia bukan atas nama yayasan yang menaungi SDIT Darul Maza.

“Yayasan tidak berpolitik praktis, bahkan Fachrudin tidak punya kewenangan memberhentikan pegawai di yayasan,” jelas dia.

Menurut dia, pihak yayasan selanjutnya akan mengevaluasi sikap Fachrudin. Ia akan mendapatkan teguran berdasarkan peraturan yang berlaku di dalam yayasan.

Gunawan menjelaskan, hingga saat ini yayasan tidak mengarahkan untuk memilih pasangan tertentu di dalam Pilkada serentak, Rabu (27/6) kemarin. Bahkan, yayasan merasa tidak pernah menganggap Ridwan Kamil dan Rahmat Effendi tidak satu visi dan misi dengan sekolah.

“Kami netral, yayasan ini bergerak di bidang sosial, kemanusiaan dan keagamaan,” kata dia.

Meski demikian, Gunawan memastikan permaslaahan tersebut telah diselesaikan secara keekluargaan. Pihaknya pun menghargai keputusan Robia yang tidak mau lahi melanjutkan mengajar di SDIT Darul Maza.

Bagi Gunawan, Robiah merupakan salah satu tenaga pengajar potensial. Untuk itu, apabila kontraknya sudah habis tidak akan lagi diperpanjang, namun apabila masih terikat kontrak, mekanismenya ada mengajukan untuk berhenti.

“Kami sudah menawarkan untuk bergabung kembali, namun kembali lagi pada pilihannya (Robiah),” tandas dia. (OL-4)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy meminta sekolah untuk melakukan pengecekan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). Hal itu dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan SKTM agar diterima di sekolah negeri. Pasalnya, dalam Permendikbud 14/2018 tentang PPDB disebutkan kuota minimal untuk siswa tidak mampu sebanyak 20%. Apakah Anda setuju pihak sekolah harus melakukan pengecekan dan tidak langsung menerima begitu saja SKTM tanpa verifikasi ke lapangan?





Berita Populer

Read More