Khofifah: Surya Paloh Yang Pertama Dorong Maju Kembali di Jatim

Penulis: Putra Ananda Pada: Senin, 02 Jul 2018, 17:24 WIB Pilkada
Khofifah: Surya Paloh Yang Pertama Dorong Maju Kembali di Jatim

ANTARA FOTO/Moch Asim

CALON Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan cerita di balik kemenangannya dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur (Jatim). Kemenangannya di Jawa Timur diakui Khofifah tidak lepas dari sosok Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh yang mendorong dirinya untuk maju dalam Pilgub Jatim.

"Jadi yang mendorong saya pertama terjun di Jatim, itu bahkan dari mulai April 2017, itu Pak Surya Paloh (Ketum DPP NasDem)," ungkap Khofifah di Surabaya, Senin (2/7).

Mantan Menteri Sosial ini melanjutkan, hingga Januari 2018, Surya Paloh terus mengajaknya berdiskusi soal Pilgub Jatim. Surya Paloh terus meyakinkan Khofifah merupakan orang yang paling tepat untuk Jatim.

"Beliau (Surya Paloh) mendorong dengan berbagai argumen-argumen strategis. Betapa pentingnya Mbak Khof turun ke Jatim," kata Ketum PP Muslimat NU ini menirukan ucapan Surya Paloh kala itu.

Terbukti, penilaian Surya Paloh ternyata membawa Khofifah-Emil sukses memenangi Pilgub Jawa Timur 2018. Unggul 7 persen dari pesaingnya, Saifullah Yusuf (Gus Ipul)-Puti Guntur Soakarno. Merujuk hasil perhitungan cepat KPU, Khofifah-Emil menang di 28 kabupaten/kota dengan perolehan suara 53,73 persen. Sementara pasangan Gus Ipul-Puti hanya menang di 10 kabupaten/kota dengan 46,27 persen.

Di kediaman Khofifah, anggota Dewan Pertimbangan DPP Partai NasDem, Haryono Isman menyampaikan ucapan selamat secara langsung kepada Khofifah-Emil, dia khusus datang ke Surabaya juga membawa pesan dari Ketum DPP Partai NasDem.

"Beliau (Surya Paloh) mengatakan: harus menemui Ibu Khofifah, karena bagaimanapun juga, secara resmi Partai NasDem mengusung pasangan nomor urut satu," tegas Haryono. (OL-4)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy meminta sekolah untuk melakukan pengecekan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). Hal itu dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan SKTM agar diterima di sekolah negeri. Pasalnya, dalam Permendikbud 14/2018 tentang PPDB disebutkan kuota minimal untuk siswa tidak mampu sebanyak 20%. Apakah Anda setuju pihak sekolah harus melakukan pengecekan dan tidak langsung menerima begitu saja SKTM tanpa verifikasi ke lapangan?





Berita Populer

Read More