Pilkada Paniai, KPU Tunggu Kepastian Keamanan

Penulis: Nurjiyanto Pada: Minggu, 01 Jul 2018, 21:42 WIB Politik dan Hukum
Pilkada Paniai, KPU Tunggu Kepastian Keamanan

MI/Rommy Pujianto

KOMISIONER Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra mengunkapkan saat ini pihaknya masih terus melakukan koordinasi dengan pihak keamanan terkait dengan penundaan pemungutan suara di Kabupaten Paniai serta Kabupaten Nduga di Provinsi Papua.

Pasalnya, aspek kemanan masih menjadi hambatan terlaksanakannya pemungutan suara karna adanya distribusi logistik yang tidak berjalan.

Dirinya pun mengatakan pihaknya saat ini masih belum dapat memastikan kapan pemungutan suara tersebut akan dilaksanakan. Meski demikian pihaknya mengharapkan agar penjadwalan suara ulang dapat dilakukan setelah tanggal 9 Juli.

"Menggenai keamanan, masyarakat meminta hanya satu pasngan calon. walaupun sudah kita jelaskan tapi masyarakat masih belom reda meski pihak KPU Paniai sehingga kita masih akan lakukan koordinasi dengan keamanan untuk memilih waktu yang tepat kapan akan dilaksanakan pemilihan kembali," ujarnya saat ditemui di Kantor KPU, Jakarta, Minggu (1/7).

Selain itu pihaknya saat ini tengah melakukan rancangan anggaran yang sudah dikeluarkan untuk oprasional tim ad-hoc KPU yang seharusnya dapat bekerja namun karena adanya penundaan hal tersebut tidak terjadi. Ilham pun mengatakan saat ini distribusi logistik ke TPS dikedua Kabupaten tersebut masih tersendag meski beberapa sudah berhasil disalurkan.

"Di papua kita sudah mengirim 2 minggu sebelum pemungutan kalo di daerah 1 minggu sebelum pemungutan.

Saya belum dapat laporan lagi yak dan nantinya pihak KPU Papua yang akan menentukan," ujarnya.

Sebagai informasi, proses pemungutan suara Pilkada di Kab. Pania dan Kab. Nduga harus ditunda dengan alasan terjadinya distribusi logistik yang tidak berjalan. Hal tersebut disebabkan karena adanya sengketa permasalahan pencalonan yang mengakibatkan situasi kemanan disana tidak kondusif sehingga mempengaruhi proses pendistribusian logistik. (OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More