Setelah Larangan Kantong Kresek

Penulis: MI Pada: Sabtu, 30 Jun 2018, 12:45 WIB Humaniora
Setelah Larangan Kantong Kresek

Sumber: BBC/Antara/Grafis: Tim MI

KESUNGGUHAN India dalam memerangi plastik sekali pakai patut dicontoh. Setelah larangan kantong plastik, kini mereka juga melarang penggunaan perangkat makan ­plastik sekali pakai, yakni ­piring, ­gelas, sendok, hingga sedotan ­plastik.

Di Maharashtra, yang merupakan negara bagian dengan populasi kedua terbesar di India, larangan tersebut diterapkan mulai Sabtu (23/6). Kebijakan ini bisa dilihat sebagai respons cepat Pemerintah Maharashtra terhadap pidato Perdana Menteri India, Narendra Modi, yang menyebut plastik sebagai ‘kekejian terhadap kemanusiaan’.

Modi juga berjanji akan menghentikan sepenuhnya penggunaan plastik sekali pakai pada 2022. Komitmen ini sebagai bentuk kepeduliannya terhadap hasil penelitian internasional yang menyimpulkan bahwa pada 2050, berat limbah plastik akan lebih besar ketimbang seluruh ikan di lautan.

Selain Maharashtra, sebanyak 24 dari total 29 negara bagian yang ada di India juga telah menerapkan kebijakan serupa. Meski begitu, kebijakan tersebut belum dijalankan dengan tegas.

Langkah para pemerintah negara bagian itu terbukti cukup efektif memaksa restoran untuk menggunakan perangkat makan yang lebih ramah lingkungan. Hardcastle yang merupakan pemegang franchise McDonald’s di Maharashtra kini menggunakan perangkat makan dari kayu, gelas kertas, dan sedotan dari pati jagung.

Namun, Hardcastle tetap didenda karena belum juga mengganti perangkat makan yang digunakan pada layanan antar. Sementara itu, jaringan restoran Starbucks yang dijalankan dengan usaha patungan bersama Tata Group, memang sudah menggunakan kantong kertas, perangkat makan kayu dan juga sedotan yang dapat terurai secara alami. “Kami mengikuti aturan dan regulasi di mana tempat kami beroperasi,” ujar juru bicara Starbucks, Tata, seperti dilansir money.cnn.com.

Besaran denda sebenarnya relatif kecil bagi perusahaan internasional. Pelanggaran pertama dikenakan denda sekitar Rp104 ribu dan pelanggaran berulang didenda Rp358 juta hingga kurungan.

Dilema Indonesia
Sayangnya, langkah Indonesia masih jauh dari India. Negara kita yang menghadapi banyak tantangan serupa India, termasuk dalam populasi dan perekonomian, nyatanya tidak cukup tegas memerangi limbah plastik.

Padahal, pertahunnya di Indonesia ada 85 ribu ton kantong plastik atau 10 ribu miliar lembar kantong plastik yang tidak ter­tangani dengan baik. Artinya, kantong plastik tersebut tidak masuk siklus ­pengangkutan ke tempat ­pemrosesan akhir (TPA) sampah. Dengan begitu, kantong plastik umumnya akan masuk ke badan air dan ­berakhir di laut.

Kondisi tersebut mengemuka dalam diskusi dan pemutaran film A Plastic Ocean di @america, Jakarta, Rabu (27/6).

Indonesia sempat melakukan uji coba aturan plastik berbayar pada Februari-Mei 2016. Meski berhasil menurunkan produksi limbah plastik sebesar 55%, aturan itu tidak lagi dijalankan karena belum ­adanya peraturan yang berkekuatan hukum. Hingga saat ini, peraturan menteri mengenai hal itu pun ­belum terbit.

Dengan kondisi tersebut, Direktur Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik, Tiza Mafira, mengatakan bahwa ujung tombak pengelolaan sampah ada di pemerintah daerah.

“Memang akan signifikan jika KLHK mengeluarkan peraturan menteri bahwa setiap daerah diharapkan untuk membatasi ­kantong plastik. Tetapi tanpa menunggu itu pun, pemerintah daerah sudah banyak yang bergerak sendiri,” kata Tiza yang hadir dalam diskusi.

Gerakan Indonesia diet kantong plastik membuat petisi pada 2013 untuk meminta para peretail, ­supermarket, dan minimarket untuk tidak memberikan kantong plastik secara gratis. Selama dua tahun, terkumpul sebanyak 70 ribu tanda tangan yang langsung diserahkan ke KLHK pada 2015.

Tiza juga memohon dukungannya pada masyarakat untuk mendukung pemerintah daerahnya yang akan meregulasi pembatasan kantong plastik. Untuk daerah yang belum ada regulasinya, masyarakat dimohon untuk bisa mendesak pemerintah untuk ikut serta memikirkan bagaimana cara untuk membatasi kantong plastik.

Saat ini, beberapa pemda yang menerapkan larangan kantong plastik ialah Banjarmasin, Balikpapan, Padang, Kabupaten Bandung, dan Bali.

Dari pemerintah pusat, Indonesia telah mencanangkan National Plan of Action Marine Plastic ­Debris Management yang berinti upaya mengurangi plastik di lautan ­sebanyak 70% pada 2025. Salah satu upayanya ialah menggunakan daur ulang sampah plastik menjadi bahan campuran aspal. Di sisi lain, keefektifan pengurangan sampah di laut tetap dipertanyakan karena sistem ­pembersihan sampah di laut yang belum jelas. (*/M-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

MENTERI Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan berdasarkan pembicaraan dengan Google, raksasa internet itu akan berhenti menerima iklan politik jelang Pilpres 2019. Ini merupakan kebijakan pihak Google untuk tidak terlibat dalam ranah politik. Bagaimana menurut Anda kebijakan Google ini?





Berita Populer

Read More