Kawal Rekapitulasi Suara, Rawan Penggelembungan

Penulis: Nurjiyanto Pada: Jumat, 29 Jun 2018, 16:08 WIB Pilkada
Kawal Rekapitulasi Suara, Rawan Penggelembungan

ANTARA FOTO/Feny Selly

GERAKAN Masyarakat Sipil Peduli Pemilu mengungkapkan agar penyelenggara pemilu tetap bekerja optimal paska berakhirnya masa pemungutan suara. Pasalnya, tahap rekapitulasi penghitungan suara merupakan masa krusial dalam penyelenggaran agenda pemilu.

Hal tersebut diungkapkan oleh Very Junaidi selaku Ketua Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif yang menurutnya tahap tersebut harus diperhatikan secara seksama. Pasalnya sejauh ini permohonan sengketa pilkada yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi didominasi oleh persoalan penghitungan suara.

"Sepanjang analisias kami permohonan sengketa pilkada di MK banyak yang dipersoalkan terkait penghitungan suara. Faktanya proses rekapitulasi itu krusial khusunya dari segi netralitas penyelenggara yang melakukan jual beli suara, soal pengelembungan data suara itu tidak bisa diabaikan," ujarnya saat ditemui di kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Jumat (28/6).

Selain itu mereka juga mencatat masih adanya problem dalam hal Daftar pemilih tetap tambahan (DPTB) yang dianggap mereka masih banyak hal sebagai salah satu persoalan teknis selama pilkada 2018.

Namun dari segi keseluruhan penyelenggaraan Pilkada 2018 ini mereka memberikan apresiasi penyelenggara pemilu baik KPU-Bawaslu serta masyarakat atas keberhasilan mengurangi praktik politik uang serta isu sara yang sebelumnya diprediksi akan muncul secara massif. Hal tersebut diungkapkan Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Sumitra yang juga hadir dalam acara tersebut.

"Hal ini merupakan (keberhasilan penyelenggaraan pilkada) membuat Indonesia layak dicatat sebagai negara panutan demokrasi. Namun demikian kami mencatat beberapa permasalahan terkait kendala teknis yang tetap perlu menjadi perhatian" ucap Sekjen KIPP Kaka Suminta.

Untuk itu Masyarakat Sipil Peduli Pemilu yang tergabung dari bermacam lembaga swadaya masyarakat dan akademisi yang concern terhadap pemilu mendorong agar penyelenggara pemilu melakukan evaluasi terhadap munculnya berbagai masalah seperti kendala teknis untuk semakin memaksimalkan penyelenggaraan di Pemilu 2019 nanti. (OL-4)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy meminta sekolah untuk melakukan pengecekan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). Hal itu dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan SKTM agar diterima di sekolah negeri. Pasalnya, dalam Permendikbud 14/2018 tentang PPDB disebutkan kuota minimal untuk siswa tidak mampu sebanyak 20%. Apakah Anda setuju pihak sekolah harus melakukan pengecekan dan tidak langsung menerima begitu saja SKTM tanpa verifikasi ke lapangan?





Berita Populer

Read More