BIN Persilakan SBY Buktikan Informasi Aparat tidak Netral

Penulis: Golda Eksa Pada: Senin, 25 Jun 2018, 21:35 WIB Politik dan Hukum
BIN Persilakan SBY Buktikan Informasi Aparat tidak Netral

ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

KEPALA Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan telah menginstruksikan jajarannya agar menjunjung netralitas dalam perhelatan pesta demokrasi. BIN pun tetap berpegang pada konstitusi untuk mengawal seluruh tahapan pemilu di Tanah Air sesuai ketentuan yang berlaku.

Hal itu dikemukakan Wakil Kepala BIN Teddy Lhaksmana ketika dihubungi Media Indonesia, Senin (25/6). Teddy angkat bicara soal informasi adanya ketidaknetralan BIN, TNI, dan Polri dalam kontestasi Pilkada, seperti yang disampaikan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono.

"Apakah bisa (informasi) dibuktikan? Silakan saja. Yang pasti kita itu patuh kepada pimpinan. Enggak ada itu (aparat tidak netral)," ujarnya, singkat.

Senada disampaikan Direktur Komunikasi dan Informasi BIN Wawan Hari Purwanto. Katanya, pimpinan BIN sudah mengingatkan untuk tetap netral dan tidak boleh ada aparat yang berpihak kepada siapa pun dalam pilkada, pileg, dan pilpres.

"Siapa pun pemenangnya, ya harus dihormati. Pemerintah boleh silih berganti namun BIN tetap harus ada guna menjaga marwah Pancasila dan UUD 1945. BIN mengamankan agenda nasional pemilu dan mengamankan kepentingan 264 juta rakyat agar aspirasinya terwadahi di pemilu," ujarnya.

Apabila ditemukan informasi atau isu ketidaknetralan, sambung dia, sebaiknya pihak yang menemukan indikasi tersebut segera menyampaikannya ke panitia penyelenggara pemilu, seperti Bawaslu dan KPU.

"Bahkan ke Mahkamah Konstitusi jika ada tuntutan hukum, dan tentunya harus dengan didukung bukti-bukti. Jika ada bukti, ya silakan diajukan. Jika tidak ada bukti maka tidak bisa diproses lebih lanjut."

Ia mengemukakan, intelijen memiliki sistem pengawasan, seperti pengawasan internal yang berada di inspektorat dan DPR. Pun secara berkala DPR melalui Komisi I kerap menggelar rapat dengar pendapat (RDP), termasuk membahas pelbagai hal krusial yang harus dipecahkan.

"Jadi, jika ada pelanggaran ada sanksi baik internal BIN dari ankum (atasan yang berwenang menghukum) maupun pertanggungjawaban publik di DPR, serta juga pertanggungjawaban anggaran di BPK. Semua sudah ada koridornya," tandasnya. (OL-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

MENTERI Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan berdasarkan pembicaraan dengan Google, raksasa internet itu akan berhenti menerima iklan politik jelang Pilpres 2019. Ini merupakan kebijakan pihak Google untuk tidak terlibat dalam ranah politik. Bagaimana menurut Anda kebijakan Google ini?





Berita Populer

Read More