Netralitas Aparat, Wiranto: Adukan, Jangan Takut Kriminalisasi

Penulis: Golda Eksa Pada: Senin, 25 Jun 2018, 16:41 WIB Politik dan Hukum
Netralitas Aparat, Wiranto: Adukan, Jangan Takut Kriminalisasi

MI/Susanto

MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, memastikan sanksi tegas bakal diberikan pemerintah kepada aparat TNI-Polri yang kedapatan tidak netral dalam mengawal perhelatan pesta demokrasi. Pun masyarakat diimbau untuk berani melaporkan temuan tersebut kepada pemerintah.

Sarana pengaduan itu, sambung dia, bisa melalui badan pengawas pemilu maupun panitia pengawas daerah. Pemerintah mengingatkan kepada semua pihak untuk tidak melakukan kriminalisasi dan perseskusi terhadap masyarakat yang melaporkan temuan tersebut.

"Tindakan dengan sanksi kalau seperti itu (tidak netral). Tapi itu memang sudah menjadi penekanan presiden bahwa aparatur sipil negara (ASN), aparat keamanan, penyelenggara pemilu harus netral," kata Wiranto di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (25/6).

Menurut dia, netralitas merupakan kunci keberhasilan pemerintah dalam menyelenggarakan pesta demokrasi. Pemilu pun harus berlangsung aman, tertib, jujur, adil, dan sukses.

"Mari kita bersama-sama kerja sesuai aturan yang berlaku. Hal-hal yang dulu pernah terjadi, seperti pengerahan massa yang berlebihan, money politic, serangan fajar, serangan senja, itu hilang semua. Semua kita imbau untuk menghasilkan pemimpin yang berkualitas," pungkasnya. (OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More