Bupati Nonaktif Kukar Dituntut 15 Tahun Penjara

Penulis: Putri Anisa Yuliani Pada: Senin, 25 Jun 2018, 16:35 WIB Politik dan Hukum
Bupati Nonaktif Kukar Dituntut 15 Tahun Penjara

ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

BUPATI Kutai Kartanegara nonaktif Rita Widyasari dituntut 15 tahun pidana penjara dan denda Rp750 juta dengan subsider kurungan enam bulan.

Rita dinilai Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sesuai dakwaan Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20/2001 juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHPidana.

"Meminta kepada majelis hakim untuk menyatakan terdakwa bersalah dan memutuskan putusan pidana penjara 15 tahun penjara serta denda Rp750 juta," kata JPU KPK, Ahmad Burhanuddin, di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta, Senin (25/6).

Rita dinilai menerima uang gratifikasi dari pengusaha PT Golden Sawit Prima (SGP) Herry Susanto Gun alias Abun sebesar Rp11 miliar.

Sementara itu, terdakwa dalam kasus yang sama, yakni staf Rita bernama Khairuddin dituntut hukuman pidana penjara 13 tahun dengan denda Rp50 juta.

Khairuddin dinilai turut menerima suap serta menjadi perantara suap dan gratifikasi untuk Rita.

Rita dan Khairuddin juga dituntut agar dicabut hak politiknya selama lima tahun. Hal-hal yang dinilai memberatkan keduanya tidak mengaku di persidangan serta memberikan keterangan berbelit-belit. (OL-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More