Cegah Main Mata dengan Aparat

Penulis: Dero Iqbal Mahendra Pada: Senin, 25 Jun 2018, 08:55 WIB Polemik
Cegah Main Mata dengan Aparat

ANTARA /M AGUNG RAJASA
BERJALAN BERSAMA: Gubernur Jawa Barat periode 2013-2018 Ahmad Heryawan (kedua dari kiri) berjalan bersama Penjabat Gubernur Jabar Komjen Pol M Iriawan (kiri) sebelum pelantikan di Gedung Merdeka, Bandung, Jabar, Senin (18/6).

PELANTIKAN Komjen Pol M Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat telah terjadi kendati menuai kritik tajam. Kini, tugas yang lebih berat menanti penyelenggara pemilu.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mesti mengimbangi dengan kerja total untuk memastikan berlangsungnya pemilu tanpa ada intervensi dari pihak mana pun. Untuk itu, keduanya perlu menyiapkan langkah-langkah pencegahan.

Demikian dikemukakan Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraeni ketika dihubungi, kemarin.

"KPU harus tegas atas setiap dugaan pelanggaran atau kecurangan, dimulai dengan langkah pencegahan agar setiap peserta tidak main mata dengan aparatur sipil negara dan aparat keamanan di pilkada. Bawaslu harus strategis mengarahkan jajaran mereka untuk mengantisipasi potensi kecurangan dalam pilkada," papar Titi.

Lebih jauh Titi menilai pilkada Jawa Barat menjadi ujian bagi kepolisian. Apalagi saat ini Jabar menjadi lokasi yang paling disorot serta menjadi fokus politik nasional.

Meski Iriawan bukan termasuk jajaran struktural Polri, secara tidak langsung Polri mempertaruhkan citra dan kredibilitas mereka dalam pilkada tahun ini. "Ini ujian besar bagi Polri. Pengangkatan Iriawan saja sudah menimbulkan kontroversi dan spekulasi, apalagi kalau mereka nekat berpihak atau melakulan kecurangan," cetus Titi.

Karo Penmas Div Humas Polri Brigjen M Iqbal mengungkapkan Iriawan ketika ditunjuk berada di luar struktur Polri, yakni di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas). Dengan begitu, pengangkatan tersebut tidak menyalahi UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. "Kami yakin hal itu sudah sesuai dengan undang-undang," ungkapnya.

Polri pun yakin Iriawan dapat bertindak netral. Iqbal mempersilakan masyarakat yang mengetahui atau memiliki bukti ada anggota Polri yang tidak netral untuk segera melapor. Bila terbukti, Polri akan menindak tegas.

Gugat saja

Pengamat hukum tata negara Refly Harun menilai aturan pengangkatan perwira dari kepolisian dan TNI untuk jabatan di luar struktural kedua organisasi tersebut masih memberikan celah perdebatan.

Pasal 28 ayat 3 UU Polri menyebutkan anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Namun, dalam bagian penjelasan pasal itu disebutkan yang dimaksud dengan jabatan di luar kepolisian ialah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri.

"Dalam ketentuan UU Polri itu ada dikatakan 'penugasan Kapolri'. Jadi, sepanjang ada penugasan Kapolri, polisi aktif bisa ditempatkan di jabatan di luar kepolisian. Tetapi mereka yang mengatakan tidak boleh juga sah-sah saja," jelas Refly saat dihubungi Minggu (24/6).

Oleh sebab itu, menurut Refly, jika memang ada keraguan dalam pengangkatan perwira tinggi polisi yang akrab dipanggil Iwan Bule tersebut, sebaiknya pihak yang tidak setuju menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negera agar ada pembelajaran untuk masa depan. (*/A-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More