Krisis Air Bersih akibat Kemarau Ancam Warga

Penulis: LD/BB/RF/RZ/N-1 Pada: Senin, 25 Jun 2018, 03:30 WIB Nusantara
Krisis Air Bersih akibat Kemarau Ancam Warga

ANTARA FOTO/Adeng Bustomi

MEMASUKI musim kemarau, ribuan warga di sejumlah wilayah di Jawa Barat mengalami krisis air bersih. Di Kota Tasikmalaya, khususnya di Kecamatan Kawalu dan Purbaratu, sekitar 2.000 jiwa dinyatakan kekurangan air bersih karena air sumur warga sudah mengering.

Ketua Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tasikmalaya, Yudi Kustiadi, kemarin, mengatakan petugas telah mengirim air bersih dalam satu tangki berkapasitas 5.000 liter bagi 925 warga di Kampung Urug, Kecamatan Kawalu. Di Kampung Citanamah, Kecamatan Purbaratu, 918 jiwa juga sudah diberi pasokan air untuk kebutuhan sehari-hati, seperti minum, masak, mencuci pakaian, dan mandi.

"Musim kemarau yang menyebabkan kekeringan saat ini telah terjadi di beberapa daerah di Kota Tasikmalaya dan menimbulkan banyaknya masyarakat mengalami kekurangan air bersih," ujar Yudi. Dijelaskan, kekurangan air bersih banyak dialami warga yang tinggal di daratan lebih tinggi, seperti halnya Kecamatan Kawalu, Tamansari, Purbaratu.

Krisis air bersih juga sudah dirasakan warga Banyumas. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banyumas, Jawa Tengah, mulai menyalurkan bantuan air bersih untuk kali pertama. Satu tangki air bersih dengan volume 5.000 liter disuplai ke Kelurahan Sumpiuh, Kecamatan Sumpiuh. Pasokan air bersih diperuntukkan memenuhi kebutuhan 350 warga.

Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBB Banyumas Catur Hari Susilo mengatakan dari pemetaan yang dilakukan BPBD, 13 dari 27 kecamatan di Banyumas rawan kekeringan. "Sejumlah antisipasi di antaranya berkoordinasi dengan PDAM dan PMI dalam menyalurkan air bersih," katanya.

Selain itu, BPBD mengimbau seluruh warga Banyumas untuk mewaspadai bencana kekeringan. "Masyarakat kami minta menyiapkan penampungan air secara komunal untuk menampung air bersih yang nantinya kami suplai."

Langkah strategis menghadapi kekeringan juga dilakukan Pemkab Sukabumi, Jabar, melalui revisi Perda Tata Ruang. "Satu di antaranya untuk mengantisipasi potensi bencana hidrologi yang kemungkinan bisa terjadi di wilayah ini," kata Bupati Sukabumi, Marwan Hamami, kemarin.

Upaya lain, pemerintah mendorong dana pertanggungjawaban sosial dari setiap perusahaan untuk penghijauan. Terutama dana CSR perusahaan yang memanfaatkan SDA di Sukabumi.

Sementara itu, Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan mengatakan akan membangun kolam retensi atau kolam penampung air sehingga dapat menampung air dari atas sebelum ke laut. "Tujuan akhir dari pembangunan kolam ini untuk membagi air ke daerah yang terkena musibah kemarau," kata Erzaldi.

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More