Kemenkumham Tidak Punya Kewenangan Nilai Subtansi PKPU

Penulis: Nurjiyanto Pada: Minggu, 24 Jun 2018, 19:20 WIB Politik dan Hukum
Kemenkumham Tidak Punya Kewenangan Nilai Subtansi PKPU

MI/RAMDANI

PAKAR Hukum Tata Negara dari Unversitas Andalas Feri Amsari menuturkan agar Kemenkumham segara mengundangkan PKPU yang telah diajukan oleh KPU. Pasalnya, Kemenkumham tak memiliki hak untuk menguji secara substantif isi dari PKPU tersebut karena hal tersebut merupakan kewenagan lembaga lain yakni Mahkamah Agung.

Dirinya pun menilai langkah Kemenkumham yang sampai saat ini urung mengundangkan PKPU sebagai bentuk pengabaian terhadap kewenangannya sendiri. Pasalnya dalam dalam Peraturan Permenkumham Nomor 31 Tahun 2017 kewajiban KPU untuk memenuhi syarat-syarat pengajuan perundang-undangan telah dilengkapi.

"Di dalam Peraturan Permenkumham Nomor 31 Tahun 2017, disebutkan bahwa sepanjang KPU ini telah melampirkan apa-apa yang disyaratkan UU agar bisa diundangkan, maka selesai sudah urusan KPU. Urusannya Kemenkumham. Tapi anehnya, Kemenkumham malah mengatakan secara terbuka bahwa PKPU bertentangan dengan UU lebih tinggi. Ini aneh," ungkapnya saat dihubungi Media Indonesia, Minggu (24/6).

Feri menuturkan argumentasi Kemenkumham agar KPU melakukan sinkronisasi berdasarkan pada peraturan Menkum HAM Nomor 31 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengundangan sudah dilakukan oleh KPU. Untuk itu saat ini tugas Kemenkumham ialah mengundangkan peraturan tersebut sesuai amanat konstitusi.

Dirinyapun menilai PKPU yang dibuat oleh KPU statusnya sudah sah dan dapat diberlakukan. Pasalnya, berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2014 pasal 53 ayat 2 menyebutkan jika dalam 10 hari peraturan tersebut tidak diundangkan maka peraturan tersebut dianggap sah secara hukum. Artinya KPU sudah bisa mengatakan kepada publik bahwa PKPU ini telah berlaku.

"Pertanyaan ketatanegaraannya adalah berwenagkah Menteri Kumham menyatakan bahwa PKPU ini bertentangan dengan uu yg lebih tinggi.

Didalam UUD 1945 clear disebutkan dalam pasal 24A kewenagan tersebut ada di Mahkamah Agung," ujarnya.

Dirinya menambahkan jika nantinya polemik pengundangan ini tak kunjung selesai, KPU menurutnya bisa mengambil langkah-langkah hukum bilamana Kemenkumham tidak segara mengundangkan PKPU tersebut. Namun hal tersebut merupakan opsi terakhir, sebab dalam permasalahan ini menurutnya lebih baik diselesaikan melalui prosedur-prosedur ketata negaraan yakni dengan Kemenkumham segara mengundangkan PKPU tersebut.

"Bisa lewat peradilan Tata Usaha negara namanya gugatan fiktif-positif. Kalau KPU mau dapat melakukan itu. Tetapi cara terbaik masih melalui Kemenkumham untuk mengundangkannya. Jangan semuanya harus jalur hukum," tambahnya. (OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More