Henry Saragih : Belum Ada Angin Segar di Kebun Petani

Penulis: Suryani Wandari Pada: Minggu, 24 Jun 2018, 11:30 WIB Weekend
Henry Saragih : Belum Ada Angin Segar di Kebun Petani

MI/ADAM DWI

SPANDUK panjang putih itu masih basah seusai disemprot pilok merah bertuliskan Petani Korban Tol. Tak ingin menunggu lama, beberapa petani justru menggulung dan segera meminta izin pergi meninggalkan kantor kepada Hendri Saragih, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia. Beberapa anggota Serikat Petani Indonesia (SPI) yang merupakan perwakilan petani dari Kendal, Jawa Tengah, berangkat menuju Istana Presiden untuk berunjuk rasa. "Mereka akan unjuk rasa di depan Istana untuk menyuarakan kesedihan mereka terkait perampasan rumah dan tanah mereka," kata Hendri Saragih, sambil menyambut Media Indonesia, Kamis (26/4).

Di kantor Dewan Pengurus Pusat SPI yang berada di kawasan Mampang Prapatan ini, Hendri yang juga lahir dan dibesarkan dalam keluarga petani, selalu bergiat memperjuangkan kesejahteraan petani, bahkan pada 2011, ia dinobatkan menjadi salah satu di antara 20 tokoh dunia yang dianggap menjadi penentu agenda penyelamatan lingkungan dunia.

Bagaimana potret petani di Indonesia dan dunia saat ini? Apakah ada peningkatan kesejahteraan atau justru sebaliknya? Apakah nilai tukar petani yang dirilis BPS sudah mencerminkan realitanya?

Hari ini mayoritas petani di Indonesia merupakan petani guram, yakni petani yang menguasi tanah 0,3 hektare, kini jumlahnya hampir 60% dari total petani kita. Ini artinya sesuatu hal yang serius karena mayoritas petani kita bertani dengan lahan yang sempit sekali. Walaupun dia rajin, tingkat produktivitasnya tinggi, tetapi jika lahannya sempit, tentu susah untuk mencapai taraf hidup yang baik. Begitu pula dengan petani dunia, hari ini juga memang sedang dalam keadaan yang serius, akibat dari sistem perdagangan dunia yang bebas sehingga antara satu petani dan petani lain saling mengalahkan.

Mengenai nilai tukar yang dirilis BPS, memang tidak ada kenaikan yang signifikan sejak 2008, bahkan nilai tukar petani dari 2014-2017 itu menurun. Data itu memang mencerminkan karena datanya terjadi penurunan dari 2014 itu 102,03, pada 2017 itu 101,27. Hal itu tidak signifikan jika dibandingkan dengan peningkatan kemiskinan yang akibat krisis pangan dunia.

Isu pertanian apa saja yang menjadi sorotan SPI?

Ada beberapa yang menjadi sorotan lainnya, yakni soal pangan, dan pemerintah berjanji membangun kedaulatan pangan. Akan tetapi, sampai saat ini impor pangan terus meningkat, gandum sekarang sudah melebihi 9 juta hektare, begitu pun kacang kedelai, beras, dan sapi. Padahal, harusnya pemerintah kalau mendistribusikan tanah kepada petani tadi dan petani didorong benar-benar untuk mengembangkan pertaniannya kita bisa mencukupi pangan kita.

Ada pula sorotan model pertanian yang dikembangkan pemerintah, sudah ada pengembangan pertanian yang organik, tapi justru yang dikembangkan model-model pakai pupuk kimia, diracun kimia dan benih-benih yang dipasok perusahan besar. Padahal, petani sudah bisa memproduksi benih sendiri dan pupuk sendiri. Jadi, satu sisi negara menghabiskan dan yang cukup besar yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan petani. Yang lainnya soal kelembagaan petani, pemerintah tidak mendorong petani untuk kuat untuk berorganisasi maupun koperasinya. Sebaliknya, badan negara yang harusnya diperkuat, misalnya, badan urusan logistik diperlemah, dia seperti diperlakukan pasal sendiri.

Dalam hampir 4 tahun Pemerintahan Jokowi, bagaimana Anda melihat implementasi program-program pertanian saat ini?

Menurut saya, janji politik sudah bagus dan rencana-rencana besar sudah bagus, hanya saja di kementerian-kementerian belum menjalankan. Seperti Kementerian Agraria, belum ada upaya melakukan distribusi terhadap tanah-tanah untuk petani, belum ada upaya menyelesaikan konflik agraria, dia hanya membuat sertifikat tanah.

Kementerian Pertanian juga demikian, yang diperintahkan ialah membangun kedaulatan pangan, tapi justru yang diintroduksi besar-besar ialah racun kimia, alat teknologi yang sebetulnya tidak semuanya dibutuhkan petani.

Terakhir, strategi pembangunan kita tidak berubah dari masa ke masa, hanya mengandalkan ekspor seperti kelapa sawit ke luar negeri yang sebenarnya Eropa sendiri sudah tidak lagi membutuhkan minyak sawit tersebut. Di sana diutamakan banyak energi-energi baru, petani juga keberatan karena produksi petani di Eropa tidak bisa digunakan, misalnya, petani zaitun. Kita mempunyai banyak sumber karbohidrat yang begitu banyak seperti sagu bisa buat mi, dan juga ubi kayu, dan berbagai bahan-bahan karbohidrat kita bisa jadi pengganti gandum. Ini, kan, seperti menghabiskan devisa negara.

Bagaimana dengan regenerasi SDM pertanian?

Sebenarnya apa yang sudah dibuat rencana pemerintah sudah bagus dengan mau membuat reforma agraria, memberikan tanah kepada orang desa, kemudian pembangunan desa digalakkan, hanya masalahnya ketika diimplemantasikan, menurut kita terjadi sebuah manipulasi menuju ke arah yang tidak diinginkan. Membaguskan infrastruktur akan membuat orang betah di perdesaan apalagi jika membangun jaringan komunikasi.

Bagaimana Anda melihat hubungan antara pembangunan infrastruktur dan menyusutnya lahan pertanian?

Kalau pakai teori pasar kapital tidak mengganggu pasokan pangan, justru memperlancar dari gudang besar ke desa-desa. Seperti sekarang ini tidak, cuma masalahnya nanti makanan akan berlebih, tapi orang-orang tidak bisa membeli bahan makanan.

Seperti peristiwa 2008 krisis, gudang makanan berlimpah, makanan banyak, tapi orang tidak bisa membeli bahan makanan, kita tidak tahu apa yang terjadi nanti.

Yang terjadi sekarang, 7 miliar penduduk dunia ialah 1 miliar lebih orang dalam keadaan kelaparan kronis, 2 miliar obesitas, 4 miliar yang dikatakan cukup makannya, ini terjadi kesenjangan yang begitu besar. 1 miliar dari 7 miliar itu berarti lebih dari 15% dan Indonesia juga angkanya seputar itu, ya, sekitar 250 juta akan terus di antara 25 juta-50 juta nanti rakyat kita tetap dalam keadaaan kurang makanan akibat dari sitem pasar sekarang.

Tak usah heran nanti di Sukabumi atau Pandeglang yang sekian kilometer dari Jakarta menjadi orang yang dalam malnutrisi karena pasar pangan tadi tidak tercukupi. Apalagi sistem nanti bantuan raskin tidak ada lagi atau diganti dengan bantuan tunai, itu akan membuat mereka membeli ke supermarket.

Bagaimana Anda melihat korelasi antara global warming dan dunia pertanian, suhu yang semakin panas dan mengganggu pada pertanian?

Global warming itu terjadi akibat sistem kehidupan industri yang sekarang banyak dan juga sistem pertanian yang monoculture. Bisa kita lihat eukaliptus sekali tebang ratusan ribu hektare, otomatis menimbulkan gas emisi, begitu pun padi. Tidak ada lagi pemecah angin, penghalang arus angin, dan gas emisi. Jadi, harusah diubah cara bertani ini menjadi pertanian yang tidak lagi monoculture, pertanian yang membuat suhu kita dingin, kita membuat sirkulasi dari peredaran udara di negara kita bagus, syukur kita punya gunung-gunung yang menghalangi angin topan yang kuat.

Bagaimana korelasi PR-PR pemerintah di bidang perdesaan dengan tahun politik?

Menurut saya, belum tepat cara pembangunan desanya sehingga tidak ada perubahan yang sangat besar dalam mengubah nasib kehidupan masyarakat di perdesaan dan kota karena orang masih menempatkan kota sebagai tempat sasaran migrasi.

Jakarta akan terus dipenuhi manusia, sedangkan desa akan semakin kosong, itu akan terjadi. Memang sisa akhir tahun dari pemerintahan dilakukan untuk membangun perdesaan kita, pangan kita dan reforma agraria itu. Bangunlah usaha-usaha rakyat jangan sampai dibiarkan penetrasi dari kelembangan pasar dengan persoalan-persoalan sosial luas.

Tidak sanggup Jakarta menampung orang desa yang datang dari berbagai daerah. Tidak akan sanggup uang yang begitu banyak membangun Jakarta kalau tidak dibangun desa. Cara terbaik membangun Jakarta ialah membangun desa, jadi orang tidak perlu merasa tinggal di Jakarta.

Sejak 2015 Pemerintah mulai gencar mempromosikan metode Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) di wilayah-wilayah lahan gambut guna mencegah kebakaran hutan dan lahan, menurut Anda bagaimana implementasi program tersebut?

Sebenarnya dalam hal ini kita menganggap positif dan semakin terlihat bahwa yang melakukan pembakaran selama ini ialah korporasi besar, bukan rakyat. Begitu pemerintah keras, ya, berhenti. Ini menjadi hasil yang cukup baik, demikian pula upaya-upaya penyelamatan gambut kita. Akan tetapi, itu saja tidak cukup karena persoalannya jauh lebih kompleks, ini terlihat seperti kepentingan negara sebelah seperti Malaysia dan Singapura yang keberatan sehingga kita perhatikan sekali, bukan karena masyarakat Indonesia. Kita merindukan program-program yang peduli terhadap masyarakat kita. (M-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

MENTERI Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan berdasarkan pembicaraan dengan Google, raksasa internet itu akan berhenti menerima iklan politik jelang Pilpres 2019. Ini merupakan kebijakan pihak Google untuk tidak terlibat dalam ranah politik. Bagaimana menurut Anda kebijakan Google ini?





Berita Populer

Read More