Kemendagri Antisipasi Pemalsuan Suket saat Pilkada

Penulis: Nur Aivanni Pada: Sabtu, 23 Jun 2018, 19:01 WIB Politik dan Hukum
Kemendagri Antisipasi Pemalsuan Suket saat Pilkada

Ilustrasi

KEMENTERIAN Dalam Negeri melakukan sejumlah langkah untuk mengantisipasi adanya pemalsuan surat keterangan (suket)--sebagai pengganti tanda identitas penduduk bagi mereka yang belum memiliki KTP-E, saat pemungutan suara dalam pilkada serentak 2018 yang akan digelar pada 27 Juni mendatang.

Sesditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri I Gede Suratha mengatakan bahwa pihaknya telah memberikan hak akses kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) untuk mengakses database kependudukan.

"Karena di suket selalu ada NIK-nya, KPUD telah diberikan hak akses untuk mengakses database untuk mengecek apakah itu (suket) asli atau tidak," kata I Gede, di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Sabtu (23/6).

Selain itu, pihaknya juga membuka call center pada hari pemungutan suara. Hal itu dilakukan untuk merespon permasalahan identitas kependudukan pemilih. "Juga meminta kepada KPUD untuk menyerahkan nomor handphone person in charge KPUD yang akan digunakan untuk melakukan pengecekan NIK melalui HP," tambahnya.

Dalam kurun waktu lima bulan terakhir ini, kata dia, rata-rata ada 34 ribu perekaman per harinya. Adapun jumlah penduduk yang belum melakukan perekaman berdasarkan data terakhir ada sekitar 10 juta jiwa yang wajib KTP-E. Dari 10 juta jiwa tersebut, 6,9 juta adalah pemilih pemula dan sisanya 3 juta adalah non pemilih pemula.

Untuk pemilih pemula, I Gede mengatakan bahwa pihaknya terus menggunakan strategi jemput bola ke SMA/SMK dan pondok pesantren. Menurutnya, hal tersebut akan efektif karena pemilih pemula terdata baik di jenjang pendidikan SMA/SMK.

Sementara itu, sambungnya, untuk sekitar 3 juta penduduk non pemilih pemula yang belum melakukan perekaman perlu dilakukan strategi khusus. Pasalnya, kata dia, tidak semua penduduk tersebut proaktif meski petugas dukcapil telah melakukan jemput bola. (OL-5)

Berita Terkini

Read More

Poling

MENTERI Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan berdasarkan pembicaraan dengan Google, raksasa internet itu akan berhenti menerima iklan politik jelang Pilpres 2019. Ini merupakan kebijakan pihak Google untuk tidak terlibat dalam ranah politik. Bagaimana menurut Anda kebijakan Google ini?





Berita Populer

Read More