Inilah 7 Catatan Bawaslu untuk KPU soal Rekapitulasi DPS Pemilu 2019

Penulis: Astri Novaria Pada: Sabtu, 23 Jun 2018, 18:57 WIB Politik dan Hukum
Inilah 7 Catatan Bawaslu untuk KPU soal Rekapitulasi DPS Pemilu 2019

Ist

BADAN Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) turut memberikan tujuh poin catatan yang direkomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, terkait Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu 2019.

Komisioner Bawaslu bidang Pengawasan dan Sosialisasi M Afifuddin mengatakan pihaknya mengapresiasi KPU, KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang telah bekerja keras dalam pelaksanaan tahapan pemilu, salah satunya tahapan Rekapitulasi DPS Pemilu 2019. Namun, pihaknya tetap memiliki tujuh poin catatan yang sebagian besar hanya masalah teknis.

Pertama, berita acara DPS Pemilu bagi daerah yang melaksanakan Pilkada diketahui tidak melampirkan data pemilih potensial non-KTP elektronik (KTP-E) . Menurutnya, hal ini mengakibatkan tidak ada informasi terkait pemilih potensial yang akan dimasukkan dalam DPS Hasil Perbaikan (DPSHP) berdasarkan perekaman dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pilkada.

"Rekomendasi perbaikan Bawaslu adalah, setelah pemungutan suara Pilkada berlangsung, KPU segera melakukan konsilidasi data DPTb dan memasukkannya dalam DPSHP Pemilu," ujarnya di Jakarta, Sabtu (23/6).

Kedua, terdapat perbedaan dalam berita acara di daerah tentang Data Pemilih Pemula. Di sejumlah Provinsi, DPS Pemilu terdiri dari dari Jumlah DPT Pilkada ditambah dengan Pemilih Pemula. tapi ada pula daerah yang memisahkan DPS Pemilu dengan Data Pemilih Pemula. Daerah yang melampirkan Data Pemilih Pemula hanya ditemukan di Bali, Sumatera Selatan dan Sulawesi Tenggara.

"Rekomendasi perbaikan Bawaslu adalah, baik terpisah maupun tidak, KPU memastikan dalam DPSHP perlu mencakup pemilih yang terdiri dari DPT Pemilu terakhir, Pemilih Pemula dan Pemilih Potensial yang sudah melakukan perekaman," tandasnya.

Ketiga, berita acara DPS Pemilu untuk pemilih Lapas ditemukan di Jambi. Selain itu, berita acara Pemilih Potensial non-KTP-E hanya di Belitung. Pihaknya memberikan rekomendasi kepada KPU agar berkoordinasi secara berkelanjutan untuk melakukan pendataan dan perekaman untuk mengakomodasi pemilih di Lapas, panti dan tempat sejenisnya di semua daerah.

"Jadi ini hanya urusan teknis saja sehingga apa yang kami lihat dan awasi juga menjadi seragam. Misalnya masalah pemilih di Lapas ini kan memang menjadi masalah. Dan sudah kami rekomendasikan 3 bulan lalu bersama KPU dan Dukcapil," imbuhnya.

Keempat, pada berita acara pleno DPS Papua masih menyisakan empat daerah yang belum menetapkan DPS yaitu Intan Jaya, Mimika, Lanny jaya dan Mamberamo tengah. Dalam proses perekaman KTP-E, keempat daerah tersebut juga mengalami kendala.

"Memang ada empat daerah yang relatif sangat kecil yang melakukan perekaman. Jadi ini perlu menjadi perhatian kita. Mimika baru 56,5% yang merekam. Di Memberamo tengah 29,2%. Di Lanny Jaya dan Intan Jaya masing-masing 6,4%. Kami berharap ini menjadi perhatian kita bersama dalam menyempurnakan DPS agar memiliki daftar pemilih yang lebih baik dan presisi," tegasnya.

Kelima, terdapat TPS yang rata-rata jumlah pemilih berdasarkan DPS-nya rendah yakni di bawah 260 pemilih per TPS. Rekomendasi Bawaslu adalah, selain mempertimbangkan aspek kedekatan daya jangkau pemilih ke TPS, KPU diharapkan perlu memperhatikan aspek efisiensi dalam penyediaan perlengkapan logistik pemungutan suara.

Keenam, penggunaan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) dalam setiap pemutakhiran data pemilih sementara Pemilu 2019 secara umum dapat digunakan sebagai alat bantu dalam melakukan konsolidasi data pemilih. "Tanpa mengurangi asas kemanfataan teknologi informasi, di beberapa daerah, penggunaan Sidalih ditemukan menjadi menjadi kendala dalam proses pemutakhiran data tersebut," ujar Afif.

Tingkat akses jaringan, sistem yang mengalami gangguan dan pengetahuan penyelenggara dalam menggunakan Sidalih, menurutnya, masih menjadi faktor penghambat dalam penyusun data pemilih yang akurat dan komprehensif. "Petugas yang melakukan input data di Sidalih baik di Kecamatan maupun di Kabupaten/Kota perlu segera menyelesaikan seluruh data untuk terinput di Sidalih sebelum penetapan di Provinsi," jelasnya.

Ketujuh, dalam pelaksanaan tahapan berikutnya, yaitu penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), tugas KPU selain melakukan perbaikan elemen data pemilih, memasukkan pemilih yang Memenuhi Syarat (MS), mengatur kedekatan pemilih dengan TPS, mempertimbangkan aspek efisiensi, serta berkoordinasi intensif dengan dinas kependudukan dan catatan sipil dalam mempercepat proses perekaman dan mendapatkan dokumen KTP-E untuk memenuhi hak pilih Pemilu 2019. (OL-5)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More