TNI AD Junjung Netralitas Pada Pesta Demokrasi

Penulis: Golda Eksa Pada: Sabtu, 23 Jun 2018, 13:10 WIB Politik dan Hukum
TNI AD Junjung Netralitas Pada Pesta Demokrasi

ANTARA/Rony Muharrman

KEPALA Staf TNI AD, Jenderal Mulyono, memberikan ultimatum kepada seluruh prajurit TNI AD untuk tetap memegang teguh netralitas dalam perhelatan Pilkada 2018, termasuk tahapan Pemilu Legislatif dan Pilpres 2019. Siapa pun yang kedapatan melanggar perintah bakal diganjar sanksi tegas sesuai ketentuan militer.

Komitmen Mulyono itu disampaikan oleh Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen Alfret Denny Tuejeh kepada Media Indonesia, Sabtu(23/6). Menurut dia, netralitas merupakan jiwa, nafas, dan sikap setiap prajurit.

"Tidak hanya terkait dengan pesta demokrasi namun juga dalam kehidupan kesehariannya, baik di dalam kedinasan maupun kehidupan sosial kemasyarakatan. Ini sudah final, tidak bisa ditawar-tawar, bahkan diragukan maupun dipertanyakan lagi," ujar Denny.

Menyikapi situasi tahun politik yang sangat dinamis jelang hari pencoblosan, 27 Juni, TNI AD juga mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama mendukung pelaksanaan pilkada dengan baik. Masyarakat sedianya terlibat secara aktif dan positif agar pesta demokrasi berjalan jujur, adil, dan damai.

Terkait keikutsertaan para purnawirawan dalam pilkada, kata dia, TNI AD dipastikan tidak akan pernah terlibat maupun melibatkan diri dalam politik praktis. Ketentuan itu sejalan dengan UUD 1945, dan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Tugas TNI hanya mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Dalam pengamanan pelaksanan pesta demokrasi pun sifatnya hanya bantuan kepada Polri. TNI AD tidak memiliki niat memengaruhi proses maupun hasilnya.

KSAD Jenderal Mulyono, tambah dia, berulang kali menekankan meskipun di beberapa daerah terdapat kandidat yang berlatar belakang militer, maka realitas itu harus dilihat sebagai hak politik masyarakat sipil yang tidak ada hubungannya dengan TNI AD. Pihaknya berterimakasih kepada masyarakat masyarakat yang bersedia memberikan masukan dan kritik, apalagi terkait informasi adanya prajurit tidak netral. Informasi tersebut membuktikan kecintaan masyarakat terhadap TNI AD untuk terus mengawal proses demokrasi di Tanah Air.

"Kita berharap ada masukan yang pasti dan jelas, siapa prajurit yang tidak netral, dari satuan mana asalnya. Kalau ada laporkan secara resmi dan benar pasti akan kita tindak secara tegas dan terbuka. Proses hukum terhadap prajurit yang tidak netral juga merupakan bagian dari proses demokrasi yang baik di Indonesia," ungkapnya.

Perilaku tidak netral bukan hanya mencederai kepercayaan masyarakat. Kesalahan itu juga dinilai sebagai bentuk pelanggaran terhadap perintah atasan, serta sumpah dan janji prajurit. Publik dipersilakan melihat sendiri, komitmen netralitas dan integritas TNI AD hanya sekadar retorika atau bukan.

"Percayalah, sebagai prajurit Sapta Marga, kita tidak pernah berkeinginan untuk menggores bahkan melukai hati rakyat hanya demi kepentingan perorangan ataupun kelompok tertentu," pungkasnya.(OL-6)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

WAKIL Ketua DPR Fahri Hamzah memastikan tak mendaftar sebagai calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2019. Dia mengaku ingin fokus membenahi PKS yang menurutnya sedang berada di titik nadir lantaran banyak memecat kader tanpa prosedur. Apa Anda setuju dengan sikap Fahri ini?





Berita Populer

Read More