KPU: PKPU Tidak Butuh Pengesahan Kemenkumham

Penulis: Nurjiyanto Pada: Jumat, 22 Jun 2018, 20:12 WIB Politik dan Hukum
KPU: PKPU Tidak Butuh Pengesahan Kemenkumham

MI/Bary Fathahilah

KOMISIONER KPU Hasyim Asy'ari megungkapkan PKPU terkait pelarangan mantan koruptor untuk mencalonkan diri dalam pemilu legislatif sudah sah dan berlaku sejak ditandatangani Ketua KPU. Pasalnya, PKPU itu sama seperti Peraturan Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Konstitusi yang sudah bisa berlaku tanpa perlu mendapatkan nomor di lembaran negara.

Hasyim pun menegaskan sesuai dengan UU Nomor 30 Tahun 2014 pasal 53 ayat 2 menyebutkan jika dalam 10 hari peraturan tersebut tidak diundangkan maka peraturan tersebut dianggap sah secara hukum.

"Ngitungnya sejak KPU mengirim surat untuk diundangkan ketika 10 sejak kita minta itu tidak diundangkan. Jadi sudah sah, yang mengesahkan kan tanda-tangan ketua KPU. Dalam pandangan KPU sudah ada PKPU dan tahapan akan jalan terus," katanya saat ditemui dikawasan Menteng, Jakarta Selatan, Jumat (22/6)

Dirinyapun mengklaim tak ada parpol yang menolak atas isi dari PKPU itu. Pasalnya, parpol malah merasa diuntungkan dalam hal penyeleksian para calon anggota legislatif yang nantinya akan diusungkan.

Hasyim menambahkan bahwa pihaknya juga akan segera mepublish aturan PKPU tersebut agar publik mengetahui tentang aturan pelarangan mantan koruptor menjadi caleg sebagai sebuah peraturn yang sah. Namun dirinya masih nggan memastikan kapan hal tersebut akan dilakukan. "Ya segera nanti akan kami upload dalam waktu dekat," kata Hasyim.

Senada dengan Hasyim, Pakar Tata Negara dari Unversitas Andalas Feri Amsari menuturkan Feri menegaskan, Kemenkumham tak memiliki hak untuk menguji secara substantif isi PKPU. Pasalnya, Kemenkumham hanya berhak untuk memperdebatkan substansi PKPU pada saat sesi konsultasi KPU dengan pemerintah dan DPR RI.

Dirinya pun menilai langkah Kemenkumham yang sampai saat ini urung mengundangkan PKPU sebagai bentuk pengabaian terhadap kewenangannya sendiri. Pasalnya dalam dalam Peraturan Permenkumham Nomor 31 Tahun 2017 kewajiban KPU untuk memenuhi syarat-syarat pengajuan perundang-undangan telah dilengkapi.

"Di dalam Peraturan Permenkumham Nomor 31 Tahun 2017, disebutkan bahwa sepanjang KPU ini telah melampirkan apa-apa yang disyaratkan UU agar bisa diundangkan, maka selesai sudah urusan KPU. Urusannya Kemenkumham. Tapi anehnya, Kemnkumham malah mengatakan secara terbuka bahwa PKPU bertentangan dengan UU lebih tinggi. Ini aneh," ungkapnya.

Dirinyapun menegaskan lembaga yang berwenang atas untuk menhuji substansi PKPU adalah Mahkamah Agung. Oleh sebab itu, jika ada pihak yang tak setuju atas isi PKPU mengenai larangan mantan narapidana korupsi mendaftarkan diri sebagai calon legislator dapat mengajukan permohonan uji materi ke MA. (OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

MENTERI Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan berdasarkan pembicaraan dengan Google, raksasa internet itu akan berhenti menerima iklan politik jelang Pilpres 2019. Ini merupakan kebijakan pihak Google untuk tidak terlibat dalam ranah politik. Bagaimana menurut Anda kebijakan Google ini?





Berita Populer

Read More