MKD Belum Pastikan Akan Proses Kasus Pemukulan oleh Herman Hery

Penulis: Astri Novaria Pada: Kamis, 21 Jun 2018, 18:13 WIB Politik dan Hukum
MKD Belum Pastikan Akan Proses Kasus Pemukulan oleh Herman Hery

MI/Rommy Pujianto

MAJELIS Kehormatan Dewan akan memastikan terlebih dahulu apakah yang melakukan penganiayaan memang benar Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Herman Hery, sebelum memproses secara etik. Pada kasus sebelumnya di MKD, Herman Hery berhasil lolos.

Ketua MKD DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian. "Kita berkoordinasi apakah benar yang melakukan itu anggota DPR atau bukan. Itu dulu. Karena yang bersangkutan hingga saat ini handphonenya tidak bisa (dihubungi). Tapi kan karena itu sudah dilaporkan ke polisi ya kita koordinasi dengan polisi mau ngecek apakah yang dibilang mukul itu betul anggota DPR apa bukan," paparnya.

Lebih lanjut, kata Dasco, apabila benar yang dilaporkan ke polisi dan diduga melakukan pemukulan dan pengeroyokan adalah Herman Hery, maka MKD akan segera memprosesnya. "Jika benar yang melakukan itu dia, kita akan proses," pungkasnya.

Pada 2015 lalu, Herman Hery dilaporkan ke MKD dianggap telah melanggar kode etik anggota dewan dengan memaki aparat hukum. Kasus tersebut merupakan buntut dari laporan seorang perwira polisi Direktorat Reserse Narkoba Polda Nusa Tenggara Timur (NTT), AKBP Albert Neno terhadap Herman Herry ke Polda NTT. Neno melaporkan Herman Hery ke Polda NTT karena tidak terima dimaki oleh politikus PDI Perjuangan tersebut pasca-penggrebekan usaha miliknya.

Saat itu, MKD tidak memprosesnya. Pasalnya persoalan dianggap selesai karena sudah ada langkah perdamaian. Secara etik masalah itu dianggap selesai.

Herman Hery dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan oleh Ronny Yuniarto Kosasih karena dugaan melakukan penganiayaan. Hingga berita ini diturunkan, Herman Hery belum bisa dihubungi. (OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More