Berharap pada Penyelesaian Yuridis

Penulis: Rudy Polycarpus Pada: Senin, 18 Jun 2018, 09:00 WIB Polemik
Berharap pada Penyelesaian Yuridis

ANTARA/WAHYU PUTRO A
PRESIDEN MENERIMA PESERTA AKSI KAMISAN: Presiden Joko Widodo didampingi Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki (kanan) dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (ketiga dari kanan) menerima peserta aksi kamisan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (31/5).

SETIAP Kamis, para aktivis dan keluarga para korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) setia berdiri di depan Istana Merdeka memprotes tiadanya penanganan berbagai kasus pelanggaran HAM. Mereka berbaju hitam dan berpayung hitam.

Atribut itu menjadi simbol perkabungan tidak berkesudahan karena lemahnya niat baik pemerintah untuk mengakui adanya pelanggaran-pelanggaran HAM, menindaklanjutinya dalam peradilan HAM ad hoc, dan menghukum para pelaku.

Pada Kamis, 31 Mei 2018, Presiden Jokowi sempat bertemu dengan keluarga korban pelanggaran HAM di masa lalu. Harapan aktivis dan keluarga korban pelanggaran HAM hanya satu.

Mereka berharap Presiden Joko Widodo mewujudkan janji kampanyenya, yakni menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Untuk itu Presiden diminta menugasi Jaksa Agung menindaklanjuti berkas hasil investigasi yang diberikan Komisi Nasional HAM.

Staf Khusus Bidang Komunikasi Presiden Johan Budi SP mengatakan usulan menyelesaikan masalah dengan nonyuridis menjadi opsi yang dipertimbangkan Presiden. "Nonyuridis itu kan pendapat Jaksa Agung saja karena melihat fakta yang ada dan memberi saran," ujarnya.

Johan percaya Kejaksaan Agung memberi penilaian berdasarkan fakta. Meski begitu, Johan menegaskan Presiden Jokowi belum tahu apakah penyelesaian nonyuridis itu bisa menjadi jalan keluar atau tidak.

Maria Catarina Sumarsih mengaku pemisistis pemerintah bisa menuntaskan peristiwa kelam bangsa itu. Sumarsih ialah ibunda Benardinus Realino Norma Irawan atau Wawan, mahasiswa Universitas Atmajaya Jakarta yang tewas tertembak dalam Tragedi Semanggi I.

Ia menambahkan rencana pemerintah menempuh jalur nonyudisial guna menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Penyelesaian jalur nonyudisial juga dianggap melanggengkan impunitas.

"Rekonsiliasi tanpa proses hukum adalah impunitas. Sebagai negara hukum, pemerintah harus tanggap dalam melaksanakan komitmennya dengan mengacu pada UU Pengadilan HAM," tegasnya.

Keinginan serupa disampaikan Paian Siahaan. Paian merupakan ayahanda Ucok Munandar Siahaan, mahasiswa yang hilang saat kerusuhan Mei 1998. Menurut Paian, penting baginya agar pemerintah menentukan status anaknya: apakah masih hidup atau sudah meninggal.

Kontraproduktif

Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Yati Indriyani menentang keras rencana pembentukan Dewan Kerukunan Nasional (DKN).

Dalam UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dijabarkan penyelesaian pelanggaran HAM berat harus melalui mekanisme pengadilan yang akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan serta memiliki asas keadilan. Jika melalui DKN, kata Yati, hal itu tidak akan tercapai.

Menurut Yati, penyelesaian melalui DKN justru akan kontraproduktif dengan Nawacita yang selama ini digaungkan Presiden. "Terdapat niatan dan sikap yang kontraproduktif dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM melalui mekanisme nonyudisial, yakni DKN," ujarnya ketika dihubungi, pekan lalu.

Yati menyatakan Indonesia seharusnya memperhatikan catatan-catatan dalam Universal Periodic Review (UPR). Salah satu poin menyebutkan Kejaksaan Agung tengah mempersiapkan Pengadilan HAM di lingkup peradilan negeri Makassar, tetapi hingga saat ini belum terealisasi.

Terpilihnya Indonesia sebagai Anggota tidak Tetap Dewan Keamanan PBB (United Nations Security Council (UNSC) Non-Permanent Member) pada 8 Juni lalu, harusnya juga menjadi jalan pembuka bagi pemerintahan Joko Widodo untuk melakukan penyelesaian kasus pelanggaran HAM sesuai dengan aturan dan standar HAM yang berlaku.

"Karena bagaimanapun juga pencalonan Indonesia sebagai Anggota tidak Tetap Dewan Keamanan PBB didapat dari banyaknya pencitraan baik di forum internasional soal kualitas HAM dalam negeri yang nyatanya mengalami stagnansi, " tegas Yati. (Put/A-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More