Ketua MUI Ingatkan Para Khatib Hindari Tema Politik Praktis pada Khotbah Idul Fitri

Penulis: Indriyani Astuti Pada: Kamis, 14 Jun 2018, 20:33 WIB Humaniora
Ketua MUI Ingatkan Para Khatib Hindari Tema Politik Praktis pada Khotbah Idul Fitri

MI/Indri yani

KETUA Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH. Maruf Amin mengingatkan para khatib agar dalam menyampaikan khotbah Idul Fitri tidak mengarah pada ajakan politik praktis.

"Kami harap khotbahnya jangan sampai membawa kepada ajakan yang bersifat politik praktis sebab jamaah pilihan politiknya macam-macam sehingga jangan sampai khotbah dijadikan sebagai penyampaikan politik praktis itu bisa merusak suasana," terang KH. Maruf dalam konferensi pers yang dihadiri oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher Parasong, usai Sidang Isbat Penentuan 1 Syawal 1439 H di Kementerian Agama, Jakarta, Kamis (14/6).

Ia berharap berharap para khatib saat memberikan khotbah dapat membawa kesejukan, kedamaian, mempererat ukhwah serta mengajak untuk menyatukan bangsa.

''Jangan sampai ada khatib yang justru merusak suasana yang indah ini dengan khotbah yang mengandung provokasi," tegasnya.

Ia pun bersyukur bahwa Hari Raya Idul Fitri 1439H jatuh pada hari yang sama dan dirayakan oleh semua kelompok. Menurutnya hari raya dapat digunakan sebagai momentum untuk mempererat silaturahmi baik diantara umat muslim ataupun antar umat sebagai sesama bangsa Indonesia.

Terakhir, ia mengajak sesama umat untuk mengubur kesalahpahaman dan membangun saling pengertian sehingga tidak ada kegaduhan-kegaduhan.

"Kita hentikan kalau masih ada kesalahpahaman-kesalahpahaman. Mudah-mudahan Idul Fitri menjadi momentum untuk membawa suasana lebih baik lagi," pungkasnya.

Senada, Ali Taher berharap supaya Idul Fitri dijadikan momentum untuk membangun kembali persaudaraan, persatuan dan kasih sayang di antara sesama. (X-10)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More