Resolusi Perlindungan Warga Sipil Palestina untuk Hentikan Kekerasan di Jalur Gaza

Penulis: Irene Harty Pada: Kamis, 14 Jun 2018, 15:34 WIB Internasional
Resolusi Perlindungan Warga Sipil Palestina untuk Hentikan Kekerasan di Jalur Gaza

AFP PHOTO / JACK GUEZ

MAJELIS Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) secara mutlak telah mengesahkan resolusi mengenai perlindungan warga sipil Palestina melalui pemungutan suara pada Rabu (13/6) waktu New York. Indonesia menjadi wakil sponsor utama dalam resolusi tersebut.

Dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri RI pada Kamis (14/6), delegasi Indonesia disebutkan menjadi salah satu delegasi terdepan yang mendukung dan menjadi wakil sponsor utama dalam resolusi tersebut.

Resolusi yang berjudul 'Protection of Palestinian Civilians' mencatat hasil akhir pemungutan suara dengan 120 mendukung, 8 menolak, dan 45 negara abstain.

Resolusi itu meminta Sekretaris Jenderal PBB untuk melakukan pengkajian terhadap situasi di wilayah pendudukan Palestina dan membuat laporan dan rekomendasi guna menghentikan eskalasi kekerasan.

Lalu, laporan dan rekomendasi itu disampaikan kepada Majelis Umum dalam waktu 60 hari.

Resolusi juga mengangkat krisis kemanusiaan di Jalur Gaza akibat blokade militer yang selama ini dilakukan oleh Israel.

Pengesahan resolusi itu menjadi bukti nyata keberpihakan dan dukungan politis dunia internasional terhadap situasi dan kondisi warga sipil Palestina yang telah mengalami pelanggaran HAM oleh Israel.

Secara khusus, masyarakat internasional juga diminta untuk memberikan perhatian dan bantuan kepada United Nations Relief and Works Agency (UNRWA) sebagai badan PBB yang menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga dan pengungsi Palestina.

Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi berikut jajarannya terus melakukan komunikasi intensif sepanjang malam di Jakarta bersama dengan Duta Besar atau Wakil Tetap RI untuk PBB di New York untuk memastikan dukungan Indonesia terhadap Palestina.

"Saya telah menginstruksikan Wakil Tetap RI di New York untuk melakukan penggalangan bersama Delegasi Turki dan Aljazair agar resolusi ini dapat disahkan dengan dukungan yang tinggi," jelasnya.

Resolusi itu semula telah diajukan oleh Kuwait di Dewan Keamanan PBB namun tidak berhasil lolos akibat veto dari Delegasi AS.

Namun, atas inisiatif Indonesia dan sejumlah negara anggota lainnya, resolusi serupa diajukan kembali oleh Turki sebagai Ketua KTT OKI dan Aljazair sebagai Ketua Liga Arab melalui penyelenggaraan 'emergency special session' Majelis Umum PBB.

Dukungan konsisten Indonesia itu menunjukkan komitmen kuat Indonesia bagi rakyat Palestina terutama untuk menghadapi kesewenangan dan impunitas Pemerintah Israel yang bertentangan dengan hukum internasional, Konvensi Jenewa mengenai perlindungan warga sipil, hukum HAM, dan humaniter internasional. (OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

MENTERI Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan berdasarkan pembicaraan dengan Google, raksasa internet itu akan berhenti menerima iklan politik jelang Pilpres 2019. Ini merupakan kebijakan pihak Google untuk tidak terlibat dalam ranah politik. Bagaimana menurut Anda kebijakan Google ini?





Berita Populer

Read More