Pertanggung Jawaban TNI Wajib Diatur Dalam Perpres

Penulis: Dero Iqbal Mahendra Pada: Kamis, 14 Jun 2018, 15:11 WIB Politik dan Hukum
Pertanggung Jawaban TNI Wajib Diatur Dalam Perpres

MI/ Adam

PENGAMAT politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Indria Samego menekankan bahwa isu pertanggungjawaban menjadi hal yang krusial yang harus diatur dalam Perpres pelibatan TNI dalam penanganan terorisme.

Indria menegaskan TNI dan Polri saat ini adalah institusi yang memiliki UU sendiri, meski dimasa lalu keduanya disatukan dalam institusi ABRI dengan TNI sebagai leading sektornya. Namun saat ini perspektif tersebut harus diubah, agar tidak terkesan TNI memiliki power lebih dibandingkan Polisi mengingat kedua lembaga sudah setara posisinya.

"Sehingga yang harus dipikirkan adalah jika TNI melakukan pelanggaran dalam penanganan terorisme, bagaiana pertanggung jawabannya di dalam Perpres tersebut," terang Indria saat dihubungi, Kamis (14/6).

Dalam UU Terorisme jelas menerangkan bahwa ruang lingkup dari pelanggaran terorisme adalah pidana. Hal tersebut menegaskan bahwa Kepolisian lah yang menjadi leading sektor dalam penanganan terorisme.

Untuk itu menurut Indria, Perpres tersebut perlu mengatur bagaimana pertanggung jawaban tali komando berada di kepolisian, dengan TNI hanya sebatas membantu dalam penanganan.

Persoalan lain yang perlu diatur terkait dengan pertanggung jawaban keuangan. Khususnya berkaitan dengan kebutuhan operasional dalam penindakan terorisme.

"Itu harus jelas. Ketika TNI membantu bagaimana pengaturan keuangan operasionalnya, apakah menunggu lampu hijau dari kepolisian atau TNI bisa mengelola secara otonom anggaran kebutuhan operasional tersebut," terang Indria.

Oleh sebab itu Indria memandang pertanggung jawaban dalam hal pelibatan TNI dan juga persoalan keuangan operasional menjadi dua hal yang harus masuk dalam pengaturan di Perpres. Dirinya khawatir jika dua hal tersebut tidak diatur maka akan menimbulkan persoalan, khususnya dalam hal koordinasi dari dua lembaga tersebut. (OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

MENTERI Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan berdasarkan pembicaraan dengan Google, raksasa internet itu akan berhenti menerima iklan politik jelang Pilpres 2019. Ini merupakan kebijakan pihak Google untuk tidak terlibat dalam ranah politik. Bagaimana menurut Anda kebijakan Google ini?





Berita Populer

Read More