Femina Group Kembali Tunggak THR Karyawan. 

Penulis: Micom Pada: Kamis, 14 Jun 2018, 12:55 WIB Ekonomi
no-image.jpg

MANAJEMEN Femina Group kembali menunggak sebagian Tunjangan Hari Raya (THR) untuk karyawannya pada Lebaran tahun ini. Padahal THR adalah hak pekerja sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Setelah menunggak uang THR tahun lalu--dengan hanya membayarkan 70% hak THR karyawan, dan baru melunasinya pada Mei 2018, tahun ini manajemen Femina Group kembali melakukan tindakan yang sama. 

Kali ini pembayaran THR dilakukan dengan memotong hak karyawan dengan skema berbeda bagi setiap besaran gaji. 

Gaji di atas Rp20 juta dibayar 50%, minimal Rp12 juta. Sedangkan gaji di atas Rp10 - Rp20 juta dibayar 60%, minimal Rp8 juta. Untuk gaji Rp5-Rp10juta dibayar 80%, minimal Rp5 juta. Sedangkan gaji Rp5 juta ke bawah dibayar penuh.

"Skema ini dilakukan sepihak, di mana pemberitahuannya hanya berupa email dari HRD tanpa mengajak karyawan duduk bersama. Tentu saja kondisi ini membuat karyawan pontang-panting menghadapi persiapan hari raya," ujar Gading Yonggar, perwakilan Forum Komunikasi Karyawan - Femina Group (FKK-FG), melalui siaran pers. 

Apalagi, menurutnya, sejak Juli 2017 hingga saat ini, gaji karyawan Femina Group juga dipotong dengan skema pembayaran antara 40% hingga 80% setiap bulannya. "Itupun dibayarkan dua kali dalam satu bulan, yaitu tanggal 15 dan tanggal 25," tambahnya. 

Untuk itu, FKK-FG didampingi Kuasa Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) melaporkan pelanggaran ini, khususnya mengenai THR, ke Posko Pengaduan THR Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Rabu (13/6).

"Kesulitan demi kesulitan inilah yang membuat kami melaporkan. Beragam inisiatif dan cara sudah dilakukan untuk mengetuk hati menejemen Femina Group agar lebih peduli pada nasib karyawannya, yang telah bersama-sama membangun bisnis media sehingga Femina Group eksis dan berjaya selama 40 tahun."

Diskusi melalui pertemuan bipartit dan tripartit yang dimediasi Suku Dinas Ketenagakerjaan Jakarta Selatan pun sudah dilaksanakan. Namun, hingga kini belum memberikan win win solution untuk kedua belah pihak. 

"Karyawan sebagai pihak yang dirugikan diminta untuk terus bersabar tanpa adanya kejelasan pembayaran sisa. THR dan sisa utang gaji," tambahnya. 

Jika pun karyawan memutuskan untuk mengundurkan diri, perusahaan juga menolak kompensasi uang pisah yang sejatinya merupakan hak minimal pekerja sesuai dengan pasal 162 ayat (2) UU Ketenagakerjaan No 13 tahun 2003. 

Beragam tindakan perusahaan yang dinilai sepihak inilah yang membuat FKK-FG dan LBH Pers bertekad untuk melanjutkan perselisihan ketenagakerjaan ini ke Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI).

"Ini adalah langkah terakhir mengingat beragam inisiatif dan cara, termasuk diskusi, telah diupayakan  FKK-FG dan LBH Pers, namun belum berhasil mengetuk hati menejemen Femina Group." (RO/OL-5) 

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebut sebanyak tujuh kampus ternama yakni Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Diponegoro (Undip), hingga Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Airlangga (Unair), dan Universitas Brawijaya (UB) terpapar radikalisme. Apakah Anda setuju mahasiswa dan dosen yang sudah terpapar paham radikalisme itu dipecat?





Berita Populer

Read More