Masyarakat Diminta Dukung Pemerintah Sebagai Anggota tidak Tetap DK PBB

Penulis: Golda Eksa Pada: Kamis, 14 Jun 2018, 10:54 WIB Politik dan Hukum
Masyarakat Diminta Dukung Pemerintah Sebagai Anggota tidak Tetap DK PBB

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto -- MI/ADAM DWI

SELURUH masyarakat Indonesia diimbau tetap menjaga kepercayaan dunia yang menjadikan Indonesia sebagai Anggota tidak Tetap Dewan Keamanan PBB. Dengan realitas tersebut, Indonesia bisa menjalankan politik luar negeri sesuai amanat konstitusi.

Hal itu dikatakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto melalui keterangan tertulis yang diterima Media Indonesia dari Humas Kemenko Polhukam, Kamis (14/6).

Pernyataan itu sekaligus menjawab respons negatif dari beberapa pihak yang justru melemahkan semangat perjuangan bangsa Indonesia untuk mendapatkan penghargaan dari dunia.

"Selain bersyukur tentunya kita juga harus bersatu padu memberikan dukungan kepada pemerintah dalam rangka menjaga amanah dan kepercayaan yang diberikan dunia internasional kepada Indonesia," ujar Wiranto.

Menurut dia, dipilihnya Indonesia sebagai Anggota tidak Tetap DK PBB merupakan prestasi besar dan sejatinya bisa ditanggapi positif. Maklum, hal itu membutuhkan perjuangan yang sangat luar biasa dan tidak mudah, serta cukup panjang untuk memberikan keyakinan kepada negara-negara lain memilih Indonesia sebagai salah satu Anggota tidak Tetap DK PBB.

“Kita mengapresiasi kerja keras dan sinergitas dari Kementerian Luar Negeri beserta seluruh jajaran Kabinet Kerja yang telah berhasil meyakinkan dunia internasional akan peran-peran politik luar negeri Indonesia yang secara konsisten dan bersungguh-sungguh ikut menjaga ketertiban dunia."

Mantan Panglima ABRI (TNI), itu menegaskan dengan terpilihnya Indonesia sebagai salah satu Anggota tidak Tetap DK PBB, ada harapan bahwa Indonesia bisa berperan lagi untuk memberikan solusi dunia yang terkadang penuh dengan konflik.

Sebelum menjadi anggota DK PBB, sambung dia, Presiden Joko Widodo selalu membuat kebijakan yang menempatkan Indonesia sebagai negara penengah, pendamai, dan membangun suatu stabilitas kawasan di suatu wilayah.

“Saat ini, di Afganistan, Indonesia tengah diminta mendamaikan konflik yang sudah berlangsung selama 40 tahun. Alhamdulillah tanggapan pihak-pihak yang berkonflik sangatlah positif dan sampai hari ini sedang berproses," katanya.

Selain itu, Indonesia juga terlibat aktif dalam kegiatan kemanusiaan di Rakhine State yang sifatnya berkelanjutan, inklusif, dan dapat memberikan pemberdayaan kepada masyarakat setempat.

Wiranto menilai keberhasilan Indonesia menjadi Anggota tidak Tetap DK PBB merupakan buah politik dan diplomasi luar negeri yang total dan sinergis. Menteri Luar Negeri beserta jajarannya, para Duta Besar RI di seluruh dunia, termasuk pejabat kementerian yang melakukan kunjungan ke negara-negara sahabat selalu menyampaikan misi tersebut secara konsisten dan elegan.

“Dalam setiap kunjungan bilateral dan multi lateral yang dilakukan oleh Kemenko Polhukam, seperti ke India, Rusia, Myanmar, dan beberapa negara di Kepulauan Pasifik, secara persuasif dan elegan selalu disampaikan misi politik luar negeri agar Indonesia dapat menjadi menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB," tandasnya. (OL-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More